Perusahaan Asing Sebagai WP Badan Dalam Negeri

Agak telat baca Peraturan Dirjen Pajak (PER DJP) No 43/PJ/2011 tentang Penentuan Subyek pajak Dalam Negeri dan Subyek Pajak Luar negeri. Itu pun terbaca setelah ada teman yang tanya tentang Per ini. Maklum sekarang hanya berkecimpung  di dunia administrasi, tidak lagi sensitif dengan perkembangan aturan.

Kesan pertama setelah membaca Per ini adalah adanya kemajuan DJP dalam menjalankan wewenang regelling-nya.  Selama ini tidak didefinisikan dengan jelas pengertian Subyek Pajak Dalam Negeri sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b UU PPh. Dalam UU PPh disebutkan Subyek Pajak Badan Dalam Negeri adalah badan yang didirikan atau berkedudukan di Indonesia. Dalam penjelasannya dijelaskan ‘cukup jelas’  🙂 .

Dalam tulisan saya 3 tahun yang lalu,  Place of Effective Management, saya menguraikan bahwa ‘didirikan’  bermakna  ‘incorporated in’. Form nya adalah akta pendirian yang menunjukkan di negara mana badan didirikan dan tunduk dalam hukum positif. Selama ini akta inilah yang diminta dalam pembuatan NPWP.

Sedangkan substance-nya adalah ‘bertempat kedudukan’, yaitu sebenarnya di negara mana perusahaan tersebut dikendalikan (effective management). Hal ini sesuai dengan Pasal 4 P3B dan kriterianya telah diuraikan dalam Pasal 15 PER DJP No. 43/PJ/2011. Walaupun suatu perusahaan mempunyai akta pendirian dari negara Panama (tax haven country) namun dapat dibuktikan bahwa perusahaan tersebut dikendalikan atau keputusan strategis arah perusahaan diambil di Indonesia, maka berdasarkan artikel 4 P3B atau Pasal 2 ayat (3) UU PPh  dapat dianggap sebagai resident Indonesia.

Prinsip Substance over form rule memerlukan analisis yang dalam. Seperti halnya koreksi transfer pricing (juga menerapkan prinsip Substance over form rule) yang memerlukan analisis kesebandingan dalam menghitung arm’s length price, penentuan kedudukan (place of effective management) WP badan  juga memerlukan analisi bukti/data. Bukti/data yang diperlukan telah diuraikan dalam Pasal 15 PER DJP No. 43/PJ/2011, yaitu : keberadaan kantor pusat, tempat kedudukan pusat administrasi dan/atau pusat keuangan, tempat kantor pimpinan yang melakukan pengendalian, tempat pertemuan pengurus untuk membuat keputusan strategis, atau tempat tinggal/domisili pengurus.

Potensi dispute Pasal 15 PER DJP ini adalah kriteria tempat tinggal/domisili pengurus. Tidak dapat diinterpretasikan bahwa apabila diketahui salah satu direksinya bermukim di Indonesia maka perusahaan asing tersebut serta merta ditetapkan sebagai resident Indonesia. Jika bisa demikian, World Bank akan ditetapkan sebagai resident Indonesia karena Ibu Sri Mulyani as Managing Director masih berdomisili di Indonesia  🙂 .

Jika ditemukan perusahaan asing berakta pendirian British Virginia Island, bernama Semoga profitable Ltd dan seluruh pengurusnya, Drs. Supaijo dan Ir. Agus, berdomisili di Kebumen, DJP dengan senang hati menetapkannya sebagai WP Badan Dalam Negeri.

Advertisements

Treaty Abuse in Indonesian Perspective

In this age of globalization, international trade and transactions continue to increase, and the role of tax treaties appears more significant today than ever before. In this context, the question whether domestic anti-abuse rules can be applied to counter abuse of tax treaties is highly relevant. This essay is attempting to examine this problem from an Indonesian perspective.

Other terms are ‘improper use of the convention’ and ‘treaty shopping’. The term of ‘improper use of the convention’ tends to be more polite, not sarcastic and not judging, so Directorate General of Taxes/DGT (Indonesian competent authority) prefers this term. The meaning is a condition where a person (legal body or individual) who has no right to get benefit of treaty, but uses other person for getting benefit unavailable directly (IBFD International Tax Glossary, 2005).

Indonesia is still regarded as capital importing countries or source country. Source country will always attempt to impose tax on income derived from that country. According to Indonesian income law (UU PPh), business profit derived by non-resident will be levied tax with progressive tariff as permanent establishment (PE) or levied tax 20% as non-PE according to article 26. Passive income derived by non-resident will be levied tax 20% as prescribed in article 26 of UU PPh. So, they shall be taxed. Continue reading