Ekspor Jasa dalam UU PPN

Salah satu yang baru dalam pasal 4 UU No. 42/2009 (UU PPN 2010) adalah ditambahkannya huruf g dan h, yaitu ekspor BKP tidak berwujud dan ekspor JKP oleh PKP. Ditambahkannya ekspor BKP tdk berwujud dan JKP adalah agar netral dgn stimulus ekspor BKP yang telah diatur sebelumnya.

Selama ini hanya diatur pemanfaatan JKP/BKP tdk berwujud dari luar daerah pabean (‘impor’). Pengusaha kita hanya diposisikan sebagai konsumen/importir jasa, belum berparadigma sebagai produsen/eksportir . Sekarang sudah sangat mungkin perusahaan kita menerima royalty fee dr LN atau perusahaan kita mengerjakan proyek jasa di LN. Continue reading

Advertisements

Pembulatan nilai Rp

Reposting email ringan ttg pembulatan nilai Rp. dlm penghitungan pajak.
——————–

Dalam PPh diatur tarif pasal 17 dikenakan atas penghasilan kena pajak yg dibulatkan ke bawah dalam ribuan rupiah penuh (Pasal 17 ayat 4 UU PPh th.2000). Jadi bila Ph.KP Rp. 1.500.500, maka dalam menghitung PPh Badan dgn tarif pasal 17 = Rp. 1.500.000 x 10% = Rp. 150.000,-, angka RP. 150.000,- ini harus tertera bulat pada SSP. Jelas pembulatan ribuan penuh Ph.KP ini agar tidak menghasilkan angka PPh yang ‘keriting’ sehingga memudahkan WP.

Dalam PPN diatur jumlah rupiah PPN atau PPn.BM dihitung dalam rupiah penuh dibulatkan ke bawah (lampiran II PerDJP 145/2005 hal.3) agar tidak timbul angka desimal. Jadi bila Jumlah penyerahan kena pajak Rp. 1.500.509, PPN 10% = Rp. 150.050,- (bukan 150.050,9 atau 150.051), dan angka Rp. 150.050,- harus tertera bulat apa adanya di SSP walaupun kenyataannya WP menyetorkan uang Rp. 150.100 di bank.