Penentuan Resident dan Solusi Dual Resident dalam Tax Treaty

Akhir2 ini begitu marak pertanyaan saudara2 kita yang bekerja di LN, apakah mereka tetap dianggap sbg WP DN (resident Ina) sehingga dikenakan pajak di Indonesia ?. Menyambung tulisan saya pd blog ini dgn judul ‘Pajak thd WNI bekerja di LN dan ekspatriat’, yg pada intinya menggambarkan keberpihakan UU PPh utk mengamankan hak pemajakan Indonesia dengan dicantumkannya syarat 2A ayat (1) UU PPh ttg kapan dimulai dan berakhirnya kewajiban pajak subyektif resident. Continue reading

Advertisements

Pembulatan nilai Rp

Reposting email ringan ttg pembulatan nilai Rp. dlm penghitungan pajak.
——————–

Dalam PPh diatur tarif pasal 17 dikenakan atas penghasilan kena pajak yg dibulatkan ke bawah dalam ribuan rupiah penuh (Pasal 17 ayat 4 UU PPh th.2000). Jadi bila Ph.KP Rp. 1.500.500, maka dalam menghitung PPh Badan dgn tarif pasal 17 = Rp. 1.500.000 x 10% = Rp. 150.000,-, angka RP. 150.000,- ini harus tertera bulat pada SSP. Jelas pembulatan ribuan penuh Ph.KP ini agar tidak menghasilkan angka PPh yang ‘keriting’ sehingga memudahkan WP.

Dalam PPN diatur jumlah rupiah PPN atau PPn.BM dihitung dalam rupiah penuh dibulatkan ke bawah (lampiran II PerDJP 145/2005 hal.3) agar tidak timbul angka desimal. Jadi bila Jumlah penyerahan kena pajak Rp. 1.500.509, PPN 10% = Rp. 150.050,- (bukan 150.050,9 atau 150.051), dan angka Rp. 150.050,- harus tertera bulat apa adanya di SSP walaupun kenyataannya WP menyetorkan uang Rp. 150.100 di bank.