Freight Forwarding, Antara Reimbursement dan DPP PPN Nilai Lain

International-Freight-ForwarderJasa freight forwarding, disebut juga sebagai Jasa pengurusan transportasi atau jasa ekspedisi muatan laut/udara/darat mempunyai masalah PPN yang klasik. Beranggapan hanya sebagai perantara shipper (pemilik barang) dan pemilik intermoda angkut, sehingga tidak mau apabila PPN dikenakan atas seluruh tagihan kepada shipper. Freight forwarder berkilah bahwa pembayaran kepada pihak ke-3 adalah reimbursement, numpang lewat saja, sehingga PPN seharusnya hanya dikenakan atas imbalan yang diterima.

Pada aturan-aturan awal DJP memberikan jalan tengah, sepanjang tagihan pihak ke-3 langsung atas nama shipper, walaupun melalui freight forwarder maka dianggap sebagai reimbursement sehingga tidak menjadi DPP PPN. Freight forwarder tidak boleh melakukan reinvoicing atas tagihan pihak ke-3 tersebut agar tidak dikenakan PPN. Namun hal ini sulit dilakukan di lapangan karena freight forwarder tidak mau diketahui berapa fee yang diterimanya. Asosiasi Freight forwarder mengusulkan agar DPP PPN menggunakan nilai lain (deemed) sebagaimana DPP PPN Jasa kurir sebesar 10%. Mereka berpendapat jasa freight forwarder mirip dengan jasa kurir, mengantar barang milik orang lain ke tempat tujuan.

Reimbursement

Reimbursement adalah penggantian pembayaran sebesar jumlah yang nyata-nyata telah dibayarkan oleh pihak ke-2 kepada pihak ke-3. Pengertian reimbursement mensyaratkan posisi sebagai pihak ke-2 atau perantara. Oleh karena itu, awalnya syarat reimbursement adalah tagihan pihak ke-3 langsung atas nama shipper, sehingga jelas kedudukan freight forwarder hanyalah perantara atau sebagai pihak ke-2.

DPP PPN Jasa sebagaimana diatur dalam Pasal 1 UU PPN adalah Penggantian, yaitu nilai berupa uang, termasuk biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh pemberi jasa karena penyerahan jasa kena pajak. Sejak awal reimbursement bukanlah DPP PPN. Disamping bertindak sebagai perantara yang berarti bukan pihak yang menyerahkan jasa, juga karena tidak memenuhi syarat ‘biaya yang diminta oleh pemberi jasa’. Ketika dokumen tagihan atas nama shipper maka jelas merupakan biaya yang harus ditanggung oleh shipper, bukan biaya bagi freight forwarder.

Syarat ‘tagihan pihak ke-3 langsung atas nama penerima jasa’ menjadi pedoman fiskus dalam mengkoreksi reimbursement. Namun dalam sengketa di Pengadilan Pajak teori akuntansi dipakai, sepanjang hanya masuk akun riil (neraca), tidak masuk akun nominal (R/L) maka merupakan ‘pass through’ alias numpang lewat sehingga tidak dikenakan PPN. Tidak masuk akun nominal secara akuntansi membuktikan bukan ‘biaya yang diminta oleh pemberi jasa’. Dengan demikian, reimbursement bukan DPP PPN merupakan general rule dalam UU PPN yang seharusnya berlaku untuk seluruh penyerahan kena pajak, tidak hanya untuk penyerahan jasa freight forwarding.

Pada tahun 2013, dengan diterbitkannya SE-33/PJ/2013, barulah diatur secara eksplisit syarat reimbursement ‘sepanjang hanya masuk akun riil (neraca), tidak masuk akun nominal (R/L)’. Namun SE ini juga membuat syarat reimbursement menjadi lebih complicated, yaitu akumulatif formal dokumen tagihan, formal kontrak reimbursement, dan tidak masuk akun R/L. Continue reading

Advertisements