Earmarked taxes

Di korea (selatan) atau beberapa negara lainnya ada istilah ‘earmarked taxes’, pjk pusat yg penerimaannya sudah jelas ditujukan utk bidang2 tertentu. Contoh earmarked taxes di Indonesia adl iuran yg ditarik pemegang HPH utk dana reboisasi pd era Soeharto.

Di Korea salah satu bidang yg mendapat dana dari earmarked taxes adalah pendidikan, jd disebut ‘education tax’. Bidang lainnya adalah transportasi-energy-environment dan rural development. Bisa salah paham dengan istilah ‘education tax’, seolah2 pajak yg dikenakan atas jasa pendidikan. ‘Special Tax for Rural Development’ bisa salah diartikan sebagai pajak yg dikenakan terhadap Wajib Pajak di daerah terpencil. Padahal maksudnya adl pajak yang penerimaannya dijamin UU utk tujuan pendidikan atau pengembangan daerah terpencil.

Education tax di Korea dikenakan terhadap Wajib Pajak bank dan asuransi, manufaktur/importir, penjual brg2 mewah seperti berlian, operator pacuan kuda, lapangan golf, produsen BBM, minuman keras. Tarif education tax utk bank dan asuransi adl 0,5% dari omset bruto atau Rp. 5 juta untuk setiap Rp 1 M omset.

Tentu ada yg pro dan kontra dgn earmarked taxes ini. Pada negara2 berkembang earmarked taxes merupakan promo pajak bahwa peruntukkan pajak sudah jelas dan tdk hanya dinikmati oleh pejabat atau proyek-proyek yg tdk bermanfaat bagi masyarakat banyak.

Earmarked taxes juga menjamin proyek yg mendapat dana earmarked taxes akan ‘aman’ tidak terpengaruh fluktuasi penerimaan pajak, karena biasanya obyek earmarked taxes cenderung tidak fluktuatif (inelastic). Bila tdk ada earmarked taxes, bisa saja sebuah proyek tertunda atau dibatalkan dengan alasan penerimaan pajak menurun.

Yang kontra berpendapat earmarked taxes hanya akan menguntungkan proyek2 tertentu yg biasanya mendapat perhatian media massa dan diisi expert2 yang ahli membuat laporan ttg proyek-proyek mereka. Masyarakat bisanya tidak peduli terhadap proyek atau kegiatan yg meskipun berhubungan dengan kesejahteraan org banyak namun tidak mendapat perhatian media massa. Earmarked taxes akan membatasi penerimaan pajak utk sektor lainnya. Ada sektor yg sebenarnya penting tp luput dari perhatian sehingga kurang mendapat dana pajak dan tidak berjalan baik,  sudah terlambat ketika masyarakat mengetahuinya.

Di Indonesia earmarked taxes merupakan ide yg baik untuk pengembangan daerah terpencil/tertinggal yang dikenakan terhadap perusahaan pertambangan atau perkebunan di wilayah tersebut. Entah untuk pembangunan pendidikan atau infrastruktur. Bila ada earmarked taxes ini tentu tidak terlihat kesejangan sosial di daerah pertambangan Timika misalkan.

Dapat juga diterapkan Earmarked taxes untuk program pencegahan polusi udara oleh industry manufaktur atau angkutan umum non gas dan earmarked taxes untuk program kesehatan oleh perusahaan rokok atau minuman keras.

Just an idea …  tergantung kemauan pemerintah dan kepedulian masyarakat.

Korean tax … a glimpse

tae-kwon-do-korea

Mau berbagi cerita ttg pajak Korea Selatan …. menambah cakrawala berfikir kita ttg pajak Indonesia.

Saya beruntung mendapat kesempatan mendengar langsung cerita ttg sistem dan praktek perpajakan Korea oleh Mr. Jin Hong Rim, Deputy Director of International Tax Division, Depkeu-nya Korea.

Seperti di negara2 yg sudah maju, institusi eksekusi pajak terpisah dgn policy maker-nya. Policy maker pajak merupakan wewenang Ministry of Finance and Economy (MOFE), termasuk keberatan or banding. Sedangkan enforcement atau eksekusi peraturan pajak ditangani oleh National Tax Services (NTS). MOFE dan NTS terpisah secara struktural dan independent , tidak dapat saling mempengaruhi. Continue reading