Natura dan Kenikmatan

Pada suatu milis terdapat pertanyaan sbb :

‘Kalau Karyawan Asing (Presdir) yang hanya bekerja di satu Perusahaan, dan orang asing tersebut mendapat penghasilan dari Indonesia dan dari Pusat (Jepang). Penghasilan dari Indonesia PPh 21 dibayar sendiri (tiap bulan). Dalam pembuatan spt tahunan 1770, Penghasilan tersebut digabung (dari Jepang ada list Sertificat Income Januari s/d Desember) dan terdapat kurang bayar.

Kurang bayar tersebut Pajaknya dibayar oleh Perusahaan Pusat (Jepang). Bagaimana perlakuan atas Pajak yang dibayar dari Pusat tersebut? Apakan termasuk penghasilan Karyawan?’

Jawaban saya adl penghasilan bagi karyawan, baik sbg tunjangan PPh atau PPh ditanggung perusahaan (natura/kenikmatan) karena pemberi penghasilan WP LN (dikenakan PPh Pasal 26 Final).

Membaca pertanyaan tsb saya ingat perubahan UU PPh tentang natura dan kenikmatan, yaitu pasal 4 (3) huruf d. Natura adl imbalan berupa barang (tangible asset) seperti beras, gula, dll. Sedangkan kenikmatan merupakan imbalan berupa manfaat langsung tdk berupa barang, seperti perumahan, kesehatan, pendidikan, pajak yg ditanggung/dibayarkan perusahaan. Istilah lainnya benefit in kind atau fringe benefit. Continue reading

Advertisements

Jasa keagenan kapal asing

Baru-baru ini asosiasi INSA mengajukan usulan definisi jasa perantara yg memang tidak disebutkan dalam Per 70/2007. Dalam usulan definisinya , jasa keagenan kapal asing tidak termasuk dalam pengertian jasa perantara sehingga jasa keagenan kapal asing bukan obyek PPh Pasal 23. DJP merespon usulan ini dengan S-09/2008, berjanji akan mempelajari usulan tsb dan menegaskan bahwa jasa keagenan kapal bukan obyeh PPh 23 SEPANJANG tidak mengandung unsur jasa as PER 70/2007. Continue reading