BENANG KUSUT KPDA, ‘REP OFF’ DAN BUT

officeMungkin terdengar asing dengan istilah ‘Rep Off’, Representative Office, ‘RO’, liaison office, ‘Rep Off murni’, KPDA, KPD. Juga sering muncul pertanyaan ‘apakah kantor saya termasuk representative office, KPDA atau BUT ? … dan apakah dikenakan PPh Badan di Indonesia ?’. Semakin banyak istilahnya di lapangan, semakin beragam isunya dan semakin rumit memahaminya. Untuk menguraikan benang kusut, pertama-tama dibedakan dulu istilah subyek pajak yang dikenal dalam aturan perpajakan dan istilah bentuk kantor atau kegiatan perwakilan perusahaan asing.

Berdasarkan Pasal 2 UU PPh, Subyek Pajak Luar Negeri hanya dikenal dengan istilah WP LN (berbentuk) BUT atau WP LN Non BUT. Istilah lain seperti : Kantor Perwakilan Dagang (KPD), Kantor Perwakilan Dagang Asing (KPDA), Representative Office (Rep. Off), Liaison Office hanyalah sebutan untuk bentuk atau kegiatan kantor perwakilan asing. Kantor perwakilan asing bahasa inggrisnya representative office (Rep Off) atau Liaison Office. Rep Off dengan usaha dagang disebut Kantor Perwakilan Dagang Asing. Sekali lagi, itu hanyalah istilah bentuk kantor atau kegiatan, sedangkan untuk menentukan hak dan kewajiban perpajakannya berbagai istilah kantor perwakilan asing tersebut harus diklasifikasikan terlebih dahulu sebagai WP LN Non BUT atau BUT.

Sederhananya, WP Luar negeri (Non BUT) tidak mempunyai kewajiban pelaporan SPT Tahunan PPh Badan dan kewajiban PPh Badannya melalui pemotongan PPh Pasal 26 sebesar 20% oleh pemberi penghasilan. Sedangkan BUT mempunyai kewajiban perpajakan yang sama dengan WP Badan Dalam Negeri, Lapor SPT Tahunan PPh Badan dan sebagai PKP memungut PPN, ditambah kewajiban Branch Profit Tax Pasal 26 ayat (4) UU PPh.

Penentuan BUT berdasarkan kriteria BUT dalam UU PPh atau tax treaty (P3B) apabila kantor pusat berasal dari Negara treaty partner. Aturan Undang-undang domestik akan cenderung mengamankan hak pemajakannya sedangkan P3B cenderung membatasi hak pemajakan negara sumber. UU PPh memperluas kriteria BUT sedangkan P3B akan membatasi definisi BUT. UU PPh akan mengenakan penghasilan usaha WP LN BUT maupun Non BUT, sedangkan P3B menyatakan hanya penghasilan usaha WP LN berbentuk BUT yang dapat dikenakan PPh (No PE no tax). Karena P3B lex spesialis terhadap UU PPh maka P3B akan me-over rule UU domestik.

Dalam perspektif UU PPh, adanya kantor cabang/perwakilan perusahaan asing di Indonesia menimbulkan BUT, sesederhana apapun kegiatannya. Pasal 2 ayat (5) UU PPh mengatur bahwa kantor cabang, perwakilan, gudang menimbulkan BUT. Bahkan adanya gedung kantor sudah menimbulkan BUT. Jadi jangan bingung atau heran apabila berbagai ketentuan peraturan perpajakan domestik secara langsung dan tegas menyatakan kantor perwakilan asing dikenakan PPh Badan di Indonesia, tanpa reaksional ‘apabila berbentuk BUT’.

Sebagai contoh Keputusan Menteri Keuangan No.634/KMK.04/1994 jo KEP – 667/PJ./2001 yang menjadi pedoman kewajiban PPh BadanKantor Perwakilan Dagang Asing. Dalam aturan tersebut kantor perwakilan dagang asing dikenakan PPh Pasal 15 final dengan tarif efektif 0,44%. Tidak ada klausul ’apabila berbentuk BUT’ atau ‘tarif menyesuaikan dengan P3B’. SE-2/PJ.03/2008 sudah lebih jelas dengan menampung tarif branch profit tax Pasal 10 P3B, namun masih mengabaikan terbentuknya BUT menurut P3B.

Keputusan Menteri Keuangan No.634/KMK.04/1994 dibuat dalam rangka memenuhi wewenang regelling yang diatur dalam Pasal 15 UU PPh, yaitu menetapkan deemed profit untuk Wajib Pajak tertentu, dalam hal ini Kantor Perwakilan Dagang Asing (KPDA). Apabila kegiatannya bukan perdagangan, misalkan jasa, maka berlaku general rule perhitungan PPh Badan menurut Pasal 16 dan tarif pajak menurut Pasal 17 UU PPh. KMK No.634/KMK.04/1994 juga menetapkan tarif efektif sebesar 0,44%. Penetapan tarif efektif ini disamping melebihi wewenang regelling-nya yang hanya menetapkan deemed profit, juga menimbulkan dispute di lapangan, yaitu apakah variabel tarif efektif tersebut mengikuti perubahan tarif Pasal 17 UU PPh.

Style aturan domestik dengan menyatakan seluruh kantor perwakilan dagang asing di Indonesia dikenakan tarif efektif 0,44% menimbulkan kebingungan di lapangan, seolah-olah berlaku untuk seluruh kantor perwakilan dagang asing (KPDA). Padahal untuk KPDA yang kantor pusatnya berasal dari Negara treaty partner akan digunakan ketentuan BUT menurut P3B, dan sekarang ini hampir seluruh Negara asal KPDA tersebut adalah treaty partner. Bahkan Hongkong sudah menjadi treaty partner efektif mulai tahun 2013. Jadi dapat dikatakan sekarang ini kriteria BUT dalam P3B harus diperhatikan dalam mengenakan PPh Badan atas KPDA.

P3B mengatur bahwa tanpa terbentuk BUT di Negara sumber maka tidak ada hak pemajakan atas kegiatan usaha (business profit) di Negara sumber (No PE no tax). P3B juga mengatur kegiatan tertentu yang dianggap tidak signifikan sehingga tidak terbentuk BUT. Pembatasan kriteria BUT tersebut biasanya diatur dalam artikel 5, misalnya tidak terbentuk BUT apabila kegiatan hanya semata-mata menyimpan, memamerkan barang kantor pusat, membeli atau mengumpulkan informasi untuk kantor pusat, atau kegiatan yang hanya bersifat penunjang atau persiapan kantor pusat. Kegiatan ini dianggap tidak berkontribusi signifikan terhadap penghasilan yang akan diterima kantor pusat sehingga tidak ada penghasilan yang layak ‘attributable’ pada kantor perwakilan ini. Kantor perwakilan asing yang bukan BUT ini dikenal juga sebagai ‘Rep Off murni’ di lapangan. Demikian juga apabila kegiatan perwakilan asing dilakukan oleh agen bebas (independent agent), yaitu melakukan kegiatan semata-mata business as usual agen tersebut (broker, general commission agent), tidak terbentuk BUT.

Sebagai contoh, apabila KPDA Hongkong hanya menyimpan dan memamerkan barang contoh ke pelanggan maka penjualan barang oleh kantor pusat ke customer tersebut di Indonesia tidak dikenakan PPh Pasal 15 berdasarkan KMK No.634/KMK.04/1994 karena KPDA tersebut bukan BUT menurut artikel 5 ayat (4) P3B Indonesia-Hongkong. Namun apabila ternyata KPDA tersebut juga secara rutin mengantar (deliver) barang milik kantor pusat ke pelanggan maka berdasarkan artikel 5 ayat (5) terbentuk BUT sehingga dikenakan PPh Pasal 15 berdasarkan KMK No.634/KMK.04/1994.

Artikel 5 P3B juga mengatur berbagai variasi kegiatan kantor perwakilan sebagai agen tidak bebas (dependent agent) yang menimbulkan BUT. Misalkan memproses, mengantar barang milik barang milik kantor pusat, atau secara teratur menutup kontrak atas nama kantor pusat. Apabila terbukti kantor perwakilan berwenang menutup kontrak penjualan atas nama kantor pusat atau melakukan delivery atas barang yang dijual oleh kantor pusat, maka atas ekspor oleh kantor pusat dikenakan PPh Pasal 15 final berdasarkan KMK No.634/KMK.04/1994.

Benang kusut diharapkan dapat terurai dengan mengembalikan berbagai macam bentuk dan sebutan kantor perwakilan asing tersebut kepada Subyek Pajak berdasarkan ketentuan perpajakan yang berlaku, sebagai BUT atau WP LN Non BUT. Kriteria BUT secara konsekuen dikembalikan kepada artikel 5 P3B karena sekarang ini hampir seluruh Negara asal Rep-Off merupakan treaty partner. Apabila berbentuk BUT dan merupakan kantor perwakilan dagang maka berlaku tarif PPh Pasal 15 UU PPh jo KMK No.634/KMK.04/1994 jo SE-2/PJ.03/2008 dengan memperhitungkan tarif branch profit tax berdasarkan Pasal 10 P3B. Kejelasan dan ketegasan aturan di lapangan akan membantu menguraikan benang kusut tersebut.

Advertisements

BB, Server, dan Pajak

Fenomena BB, mulai dari 4 juta pelanggan di Indonesia dan pabrik di Malaysia, server, data centre, router, network aggregator (apalagi tuh?), sampai korban pingsan antri produk perdana, menarik perhatian saya melebihi ketertarikan untuk membeli BB itu sendiri (FYI I am android user 😀 ). Mengapa BB begitu kekeuh petekeuh enggan membangun infra struktur di Indonesia ? jawabannya bisa karena keamanan data atau kurang menguntungkan dari segi bisnis, salah satunya tax planning.

Dalam tax planning, membangun infra struktur di suatu Negara erat kaitannya dengan issue terbentuknya BUT di Negara tersebut. Prinsip P3B ‘No PE no tax’ bermakna tanpa Permanent Establishment (BUT) maka tidak ada hak pemajakan. Tidaklah heran apabila membangun infra struktur seperti server sangatlah hati-hati disikapi oleh perusahaan asing.

Undang-Undang No. 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) mendorong bagi terbentuknya BUT di Indonesia, karena mewajibkan seluruh perusahaan jaringan dan telekomunikasi asing yang beroperasi di Indonesia untuk membangun data center dan server. Secara tidak langsung UU ITE ini mewajibkan perusahaan asing membentuk BUT di Indonesia.

Pasal 2 ayat (5) huruf p UU No. 36/2008 telah secara implisit mengatur bahwa komputer, agen elektronik, atau peralatan otomatis dalam kegiatan usaha melalui internet sebagai BUT. Sebenarnya ini bukanlah aturan baru, hanya bersifat penegasan atau contoh atas apa yg telah didefinisikan dalam Pasal 5 UU PPh sebelumnya, yaitu a fixed place of business through which the business of enterprise is wholly or partly carried on. Dengan demikian, walaupun belum disebutkan secara implisit dalam UU PPh sebelumnya namun bukan berarti server atau automated equipment internet lainya tidak menimbulkan BUT.

UU PPh sebagai aturan domestik akan dituduh memperluas taxbase dengan menganggap komputer, agen elektronik, atau peralatan otomatis dalam bisnis internet sebagai BUT, apakah aturan tersebut sejalan dengan P3B?

Pasal 5 P3B tidak secara spesifik menyatakan server menimbulkan BUT. Kita uji apakah Server, data centre, network aggregator atau peralatan otomatis internet lainnya dapat menimbulkan BUT berdasarkan OECD Commentary sebagai referensi pajak internasional yang widely accepted.

Tes pertama adalah a fixed place of busines. Apakah web site bisa menjadi BUT ?. Website adalah kombinasi software dan data. Tidak ada tangible property di sini, no premises means no a place of business. Tes lokasi utk menjadi BUT telah gagal.

Bagaimana dengan web hosting?. Sebuah website di-host pada sebuah server yg dikelola internet service provider (ISP) dan mendapatkan fee. Tangible property-nya ada, yaitu sebuah server. Tes kedua adalah apakah server tersebut dikuasai atau tersedia untuk dimanfaatkan (at the disposal of) perusahaan?. Kenyataannya server tersebut adalah milik atau dikuasai ISP. Mungkin ada ikatan kontrak antara ISP dan perusahaan, dan fee mungkin dibayar berdasarkan disk space yang digunakan. Namun tetap saja kontrak ini tidak menyebabkan server tersebut dikuasai atau dimiliki perusahaan, walaupun kontrak juga memberi wewenang perusahaan untuk menentukan di server mana website nya di-host. Dengan kata lain, selama server tersebut milik ISP, dioperasikan oleh ISP, dan server tersebut juga digunakan untuk me-host website pihak lain maka tidak menimbulkan BUT.

ISP secara teori dapat menjadi dependent agent dan menimbulkan BUT sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (6) P3B. Namun pada prakteknya sangat kecil kemungkinannya karena ISP prinsipnya bukanlah sebuah agen. ISP menjalankan bisnis webhosting terhadap website milik pelanggan dan mendapatkan fee. ISP hanya menjalankan kegiatan keseharian bisnis miliknya. Disamping itu ISP biasanya tidak mewakili perusahaan dan tidak mempunyai wewenang menutup kontrak atas nama perusahaan.

Apabila server tersebut memang dikuasai atau dimiliki perusahaan, syarat lainnya (issue yang selalu diangkat OECD) adalah server tersebut haruslah performed an essential and significant part of business activity. Server tersebut tidak hanya bersifat penunjang atau persiapan (auxiliary or preparatory).  Kalau hanya bersifat penunjang/persiapan maka akan berlaku Pasal 5 ayat (4) P3B, tidak terbentuk BUT di negara sumber.

Beberapa kegiatan komputer/mesin otomatis yg menurut OECD hanya bersifat penunjang atau persiapan :  jaringan komunikasi  (seperti  jalur  telepon) antara customer dan  supplier, iklan, meneruskan informasi melalui mirror server utk tujuan keamanan dan efisiensi, mengumpulkan data atau informasi. Dengan demikian, akan timbul perdebatan apakah data centre atau network aggregator yang konon menurut ahli IT berfungsi mempercepat transmisi data hanya bersifat penunjang atau tidak terhadap layanan BIS dan BBM.

Apabila data centre atau network aggregator diangap bukan sekedar penunjang sehingga menimbulkan BUT, issue lainnya adalah attribution of income. Fungsi apa yang dijalankan data centre atau network aggregator dan berapa kontribusinya terhadap layanan BIS dan BBM yang selama ini dilakukan oleh server di negara induknya. Tidak serta merta karena ada server di Indonesia maka seluruh penghasilan dari layanan BIS dan BBM dikenakan pajak di Indonesia.

Ternyata, perjalanan untuk mendapatkan hak pemajakan masih panjang. Langkah pertama, bangun server di Indonesia !! (tetep).

Dimuat di Berita Pajak edisi Januari 2012

e-Commerce dan BUT

bstn120l1

Ada kemajuan dlm UU PPh yg baru, yaitu dimasukkannya komputer, agen elektronik, atau peralatan otomatis sebagai BUT, disamping gudang, ruang promosi dan penjualan (Pasal 2 ayat (5) huruf g, h, p UU No. 36/2008). Sebenarnya hal2 baru tsb bukanlah aturan baru, hanya bersifat penegasan atau contoh atas apa yg telah didefinisikan dlm UU PPh danP3B, yaitu a fixed place of business through which the business of enterprise is wholly or partly carried on. Dengan demikian, walaupun belum disebutkan dlm UU PPh sebelumnya bukan berarti tidak menimbulkan BUT.

Perhatian saya pada automatic machine, computer, server sbg BUT krn begitu pesatnya perkembangan transaksi perdgg barang dan jasa mengunakan mesin otomatis atau internet (eCommerce). Dengan menggunakan internet atau alat otomatis maka transaksi dapat dilakukan tanpa ada presensi fisik kedua belah pihak dan melintasi batas geografis negara (borderless transaction). Continue reading