Diskusi pajak

Dear praktisi dan pemerhati pajak,

Dengan keterbatasan waktu dan pemahaman saya mencoba berdiskusi dan menjawab pertanyaan perpajakan rekan2. Mudah2an dapat membantu rekan2 dan memperluas pemahaman perpajakan saya.

Pendapat saya adalah pendapat pribadi dengan segala kekurangannya, tidak mewakili institusi tertentu.

let’s share ….

324 thoughts on “Diskusi pajak

  1. Dear Pak Rusdi,

    Selamat pagi… saya mau tanya.. perusahaan kami manufatur berupa pengecatan part service dari cust, part yang di cat semua milik cust dan bahan baku cat dan proses pengecatan oleh karyawan kami,Sehubungan dengan karateristik perusahaan, sesuai PER 22/PJ/2013, kami termasuk yang mana pak.. Fully Fledged Mfg, Contract Mfg, Toll Mfg..?

    Salam,

    Irawan

  2. Pagi pak…mohon pencerahannya…

    ada beberapa pertanyaan yg ingin saya tanyakan..
    1.Apakah jasa pengecatan kendaraan pemerintahan selain di pungut pajak pph22 dan pph23 juga dikenakan PPN??
    2. Apa dasar dikenakannya ppn?? Jika dikenakan ppn apa dasar kita memungutnya, Sedangkan kita menyrahkan kendaraan tsb k bengkel pengecatan dan terima kendaraan setelah selesai…tidak ada campur tangan dalam pembelian bahan2..
    ex: biaya pengecatan Rp. 4.000.000
    pajak yg d pungut,Pajak pph22 4jt x 1.5% dan pph23 4jt x 2% apa benar pengaliannya seperti itu??
    kalau memang dikenakan PPN bagaimana pengaliannya??

    mohon pencerahannya pak..
    Sebelumnya saya ucapkan terimakasih

    • Dear pak Yudho,
      1. Jasa pengecatan bukan objek PPh Pasal 22, krn PPh Psl 22 dikenakan atas transaksi pembelin barang oleh instansi pemerintah berdsrkan Pasal 22 UU PPh
      2. Jasa tsb masuk positif list objek PPh Pasal 23
      3. Klo bapak memenuhi syarat Pengusaha Kena Pajak (PKP), omset mencapai 4,8M/thn, atau memilih menjadi PKP maka atas atas penyerahan jasa pengecatan dikenai PPN. DPP PPN adalah penggantian, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta. Walaupun pengusaha me-sub atau tdk mengerjakan sendiri, namun melakukan reinvoicing atau memasukkan dalam tagihan, makan menjadi unsur DPP PPN. Misalkan di invoice Rp4jt maka PPN= Rp4jtx10%=Rp400rb.

  3. selamat pagi bapak.
    Saya mohon pencerahan
    1. Saya sebagai direktur dari suatu perusahaan.
    2. Saya punya aprtemen dan apartemen ini disewakan.
    3. Saya menjual harta saya berupa rumah.
    Pertanyaan saya apakah atas hasil sewa dan penjualan rumah termasuk penyerahan yang terhutang PPN kalau kena dasar hukumnya apa Pak.
    Makasih

    • Untuk memungut PPN harus PKP dulu, sekarang threshold-nya nilai penyerahan barang/jasa kena pajak Rp4,8M/thn. Setelah PKP maka sewa dan penjualan harta tersebut dikenai PPN. Walaupun di bawah threshold tetap bisa mengajukan diri sebagai PKP.

  4. Selamat siap pak,
    Saya mau menanyakan STP Ps 14 ayat 4 UU KUP.
    Apabila dalam suatu pemeriksaan ditetapkan koreksi negatif DPP PPN, maka dasar pengenaan sanksi 2% dari DPP yang mana?

    Misal DPP 1000 oleh fiskus dikoreksi menjadi 100 (PMK 38 Nilai Lain).
    Pengenaan sanksi 2% dari DPP yang mana?

    Terima kasih banyak.

  5. sore pak,
    saya mau menanyakan tentang BUT.
    misal nya ada BUT A dari negara malaysia… BUT ini akan menyewakan kapal yang dia sewa dari negara nya ke INDONESIA
    (JADI KAPAL ITU BUKAN MILIK BUT A TERSEBUT)

    Apakah bisa pak ?seandai nya bisa dokumen apa saja yang di butuhkan dan dasar hukum nya apa?

    terimakasih atas bantuan nya

    • Met pagi bu. Kapal yg akan disewakan oleh BUT dapat diperoleh melalui leasing atau pembelian oleh head office nya. Sepanjang aset tersebut dikuasai (at the disposal of) BUT, maka penghasilan bersumber dr aset tsb attributable to BUT (ps 5 UU PPh).
      Utk dokumen pembuktian, dapat berupa kontrak atau pembukuan.

  6. Dear pak Rusdy,

    jika beli software license untuk globar mapping or gps dari usa dipergunakan sendiri/persuahan tidak untuk dijual, apakah kena pph 26 ? jika ia bagaimana mekanismennya

    makasih, salam
    yahya

    • Utk PPh, dengan asumsi tidak ada Bentuk Usaha Tetap (BUT) di Ina, lihat artikel royalti pada P3B Ina-US, berapa tarif maksimal pemotongan PPh atas royalti berupa pembelian license software tsb. Setor menggunakan SSP dan laporkan pada SPT PPh Pasal 23/26. Jangan lupa minta certificate of domicile (COD) perusahaan software US tsb untuk menggunakan tarif berdasarkan P3B. Jika tidak ada COD, potong PPh Pasal 26 dengan tarif 20%.

      Utk PPN, perusahaan harus setor PPN atas pemanfaatan BKP tdk berwujud dari luar daerah pabean. Setor menggunakan SSP dengan kode NPWP 00.000.000.0-kode KPP.000

  7. Saya mau tanya, sebagai pegawai perusahaan asing yg tidak punya rep office dan kantor lainnya di Indonesia, bagaimanakah kewajiban pajak saya? Krn tdk ada perusahaan yg memotong pajak, saya jadi bingung cara setor pajaknya,

    • Lapor SPT tahunan PPh OP dengan formulir 1770 tanpa ada kredit pph pasal 21, sehingga akan setor PPh pasal 29 paling lambat akhir maret tahun berikutnya dan kewajiban setoran pph pasal 25 setiap bulannya.

  8. Mau nanya banyak nih pak terlebih setelah membaca postingan bapak “Restitusi Pajak Cepat”.
    Selaku pegawai pajak baru di perusahaan, saya mendapati adanya kesalahan penetapan PTKP untuk pembayaran PPh 21 di tahun 2013.
    Pertanyaan:
    1. Apakah PPh 21 tidak bisa direstitusi melainkan dikompensasi saja.
    2. Baik kompensasi maupun restitusi apakah bisa melalui proses penelitian saja mengingat jangka waktu yang lebih cepat.
    3. Pada PMK no.10/pmk.03/2010 pasal 5 ayat 1 berbunyi sbb;
    “Dalam hal terjadi kesalahan pemotongan atau pemungutan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dan huruf c dan pajak yang dipotong atau dipungut tersebut telah disetorkan dan dilaporkan, Wajib Pajak yang melakukan pemotongan atau pemungutan atau Pengusaha Kena Pajak yang melakukan pemungutan tidak dapat meminta kembali pajak yang dipotong atau dipungut tersebut.”

    Apakah ini berarti perusahaan kami selaku pemotong tidak dapat melakukan proses restitusi ataupun kompensasi.

    • Tidak ada mekanisme memperhitungkan PPh Pasal 21 yg telah disetor dalam SPT masa PPh 21, shg kelebihan pemotongan PPh pasal 21 (SSP)hanya dapat di pbk ke masa/utang pajak lainnya, tidak dapet dikompensasi ke masa pajak berikutnya atau direstitusi.

      Pengembalian pendahuluan pasal 17C dan 17D UU KUP hanya utk wp yg meminta pengembalian kelebihan pembayaran pajak atau restitusi, bukan kompensasi (diperhitungkan ke utang pajak masa berikutnya)

      • Terima Kasih atas jawabannya namun yang membuat saya belum faham “…tidak dapat dikompensasi ke masa pajak berikutnya atau direstitusi.” lantas bagaimana dengan kolom B.18 pada SPT Induk? mungkin saya bisa dibantu dengan contoh kasus berikut.
        Misal Pelaporan SPT 21 Masa 01-2013 dengan PTKP lama SSPnya 50juta, dengan PTKP baru seharusnya hanya 30juta, berarti yang harus dilakukan;

        1. Membuat permohonan pbk ke KPP setempat agar selisih 20juta
        dipindah ke masa 01-2015.

        2. Melaporkan SPT Pembetulan Masa 01-2013 dengan pengisian pada
        SPT Induk sbb:
        – Angka B.11 dan B.15 sama yakni 30juta
        – Angka B.16 yaitu (50juta)
        – Angka B.17 adalah (20juta)
        – Angka B.18 AKAN DIKOMPENSASIKAN KE MASA PAJAK 01-2015

        3. Sementara pada Formulir 1721-IV SPT Pembetulan:
        – Mengisi data No.1 dengan SSP berjumlah 50juta tersebut
        – Mengisi data No.2 dengan tanggal dan nomor bukti Pbk dari surat
        permohonan di atas.

        A. Untuk SPT Masa 01-2015 form 1721-IV , apakah cukup hanya mengisi dan
        nomor bukti Pbk dari surat permohonan di atas?
        B. Karena SSP lembar-1 telah disetor pada saat permohonan Pbk maka SSP
        apa lagi yang hendak dilampirkan pada SPT Pembetulan dan SPT masa
        01-2015?
        C. Apakah dengan cara tersebut di atas tetap akan dilakukan pemeriksaan
        oleh KPP setempat?

        Mohon maaf jika pertanyaan saya terlalu banyak pak.

      • Sy ralat jawaban saya, harus dilihat lg fisik SPT induk PPh21 nya

        menurut sy bisa dgn mekanisme kompensasi dgn cara no.2 seperti yg anda uraikan

        ATAU, pbk dengan syarat jumlah SSP yg telah disetor dlm SPT pembetulan jangan dilaporkan seluruhnya (dalam contoh jgn 50jt, tetapi cukup 30 jt) sehingga SPT pembetulan jd nihil, SSP yg masih bebas (20jt) di-pbk-kan ke masa berikutnya. Uraian SSP yg telah disetor dlm lamp IV (dlm contoh masa jan 2015) masukkan no pbk dan lampirkan bukti pbk nya.

        Dispute ttg pbk ini, karena ada pendapat angka 16 form induk SPT pembetulan harus memperhitungkan seluruh SSP yg telah disetor pada SPT yg dibetulkan (dlm contoh 50jt, sehingga tidak ada SSP yg bebas 20jt)

        Kalau pilih pbk maka SPT jan 15 tidak lg memperhitungkan kompensasi dr masa lainnya di form induk

        Jadi salah satu (pbk or kompensasi), sy lebih prefer kompensasi yg lebih praktis dan minim dispute. Lb kompensasi tdk wajib/otomatis diperiksa sebagimana lb restitusi.

  9. maaf pak saya mau tanya mengenai PPh final pasal 4 ayat 2 untuk pekerjaan konstruksi. untuk PPh tersebut dalam laporan keuangan dimasukkan ke dalam biaya operasional, apakah ada aturan nya di dalam PSAK ataupun pajak? kalau ada aturan tahun berapa pak? terima kasih banyak

    • UU PPh Pasal 9 ayat (1) huruf h mengatur PPh yang terutang oleh WP ybs bukan sebagai pengurang penghasilan bruto. Klo menurut akuntansi beban PPh dlm R/L diletakkan setelah Earn Before Interest n Tax (EBIT), jd bukan sebagai biaya operasional.

      • sore pak,

        bagaimana perlakuan pajaknya jika service charge di kelola oleh pengelola gedung dan sewa di kelola oleh pemilik gedung (developer). pajak apa dan berapa tarif yg dikenakan? beserta peraturan perpajakannya?

        terima kasih

      • Untuk sewa dipotong PPh pasal 4 ayat(2) final sebesar 10%, sedangkan service charge dipotong PPh pasal 23 sebesar 2%

  10. pak rusni, saya mau tanya, saya bekerja di perusahaan yang direkturnya/ownernya orang korea. dia pada tahun berjalan ada kenaikan gaji. lalu bagaimana pelaporan terhadap spt tahunannya? dan bagaimana pengaruhnya ke imta orang korea tersebut?

  11. siang pak
    mau tnya??saya seorang karyawan gaji dri seorang pemberi kerja..n bru saja mmiliki npwp..dan d Skt terpilih psal 25/29..yg saya tanyakan apkah tiap bulan hrus mngangsur pajak
    trima kasih sblumnya

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s