Representative Office Hongkong sbg buying agen

Sampai saat ini pemerintah RI belum melakukan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda dengan pemerintah Hongkong.  Konsekuensinya secara formal Rep. Off (RO) tsb merupakan Bentuk Usaha Tetap (BUT) yang pemenuhan kewajiban perpajakannya dipersamakan dengan pemenuhan kewajiban perpajakan WP badan dalam negeri

Bagaimana bila RO tsb sebagai buying agent ? apakah akan ada PPh Badan terutang ?. Sebagai buying agent (outsourcing) mungkin harga yg dibayarkan head office (HO) akan sama dgn cost brg tsb, alias tidak ada margin. Namun DJP dpt mengkoreksi dgn menetapkan margin wajar (arm’s length price) transfer pricing dari RO ke HO tsb, sebagimana transaksi antar pihak independent as usual (Pasal 18 UU PPh). Continue reading

Advertisements

Pembulatan nilai Rp

Reposting email ringan ttg pembulatan nilai Rp. dlm penghitungan pajak.
——————–

Dalam PPh diatur tarif pasal 17 dikenakan atas penghasilan kena pajak yg dibulatkan ke bawah dalam ribuan rupiah penuh (Pasal 17 ayat 4 UU PPh th.2000). Jadi bila Ph.KP Rp. 1.500.500, maka dalam menghitung PPh Badan dgn tarif pasal 17 = Rp. 1.500.000 x 10% = Rp. 150.000,-, angka RP. 150.000,- ini harus tertera bulat pada SSP. Jelas pembulatan ribuan penuh Ph.KP ini agar tidak menghasilkan angka PPh yang ‘keriting’ sehingga memudahkan WP.

Dalam PPN diatur jumlah rupiah PPN atau PPn.BM dihitung dalam rupiah penuh dibulatkan ke bawah (lampiran II PerDJP 145/2005 hal.3) agar tidak timbul angka desimal. Jadi bila Jumlah penyerahan kena pajak Rp. 1.500.509, PPN 10% = Rp. 150.050,- (bukan 150.050,9 atau 150.051), dan angka Rp. 150.050,- harus tertera bulat apa adanya di SSP walaupun kenyataannya WP menyetorkan uang Rp. 150.100 di bank.

Pajak dan kerahasiaan bank

Saya repost email saya yg merespon wacana dibukanya akses data kartu kredit utk DJP.

Sbg tambahan, kerahasiaan bank hanya menyangkut data akun deposito, tabungan, dan giro pd sisi passiva neraca bank.

Data penyaluran dana bank kepada debitur (termasuk cc) bukanlah termasuk data yg dilindungi kerahasiaan bank.

Sudah waktunya Depkeu (DJP) dan BI membangun kerjasama nyata utk sinergi bersama. Yang paling jelas dan urgen adl data CC dan lapkeu proposal kredit. Mumpung BI sedang dipimpin pak Budiono (mantan Menko Perekonomian dan Menkeu).

———————————————-

Continue reading