PPN atas Jasa Kesenian dan Hiburan

hiburan1 Terbitnya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 158/PMK.010/2015 tentang Kriteria Jasa Kesenian dan Hiburan Yang Tidak Dikenai PPN mengundang komentar beragam dari masyarakat. Terdapat pendapat bahwa PMK ini bertentangan dengan rasa keadilan karena membebaskan PPN atas tempat hiburan seperti diskotik, kelab malam dan sejenisnya. Padahal seharusnya kegiatan dunia malam dipajaki lebih sebagai kompensasi dampaknya.

Sebenarnya PMK ini hanya menjalankan regelling (amanat untuk mengatur) menurut Pasal 6 PP 1/2012, yaitu rincian biaya atau kriteria jasa yang tidak dikenai PPN berdasarkan Pasal 4A ayat (3) UU PPN, antara lain jasa kesenian dan hiburan.

Tidak dijelaskan dalam penjelasan Pasal 4A ayat (3) huruf h UU PPN bahwa pengecualian pengenaan PPN atas jasa kesenian dan hiburan karena objek tersebut sudah dikenakan pajak daerah (double taxation), meskipun dipahami demikian. Lain halnya dengan objek makanan dan minuman di hotel atau restoran yang dalam penjelasannya dengan tegas menyatakan bahwa objek tersebut telah dikenakan pajak daerah.

Sebenarnya UU Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU PDRD) dan UU PPN mempunyai playing field masing-masing. Namun dalam praktiknya tidak dapat dihindari adanya persinggungan kedua UU, dapat karena belum jelasnya pengaturan di UU, UU itu sendiri yang ‘offside’ ke wilayah pihak lain, atau aturan pelaksanaannya cenderung memperluas ‘wilayah’.

PMK 158/2015 yang terbit setelah UU No. 29/2009 (UU PDRD) mencoba meletakkan kembali batas objek PPN dan PDRD. Dalam penjelasan Pasal 4A ayat (3) huruf h tidak dijelaskan pengertian jasa kesenian dan hiburan, hanya dinyatakan ‘meliputi semua jenis jasa yang dilakukan oleh pekerja seni dan hiburan’. Pedoman yang digunakan oleh PMK 158/2015 untuk meletakkan kembali objek PDRD adalah UU No. 29/2009 itu sendiri.

Pengertian jasa kesenian dalam UU PPN sangat luas, yaitu semua jenis jasa yang dilakukan oleh pekerja seni. Sepanjang kesenian tersebut dilakukan oleh pekerja seni maka atas penyerahannya tidak dikenai PPN. Sedangkan pengertian hiburan mengacu pada Pasal 1 angka 15 UU PDRD adalah jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran. Sedangkan UU PDRD sebelumnya, UU No. 34 Tahun 2000, mendefinisikan Hiburan sebagai ‘semua jenis pertunjukan, permainan, permainan ketangkasan, dan/atau keramaian dengan nama dan bentuk apapun, yang ditonton atau dinikmati oleh setiap orang dengan dipungut bayaran, tidak termasuk penggunaanan fasilitas untuk berolah raga’.

Berdasarkan pengaturan UU PDRD dapat ditarik benang merah bahwa hiburan adalah tontonan/pertunjukan, keramaian, tidak termasuk penggunaan fasilitas untuk olah raga. PMK 158/2015 kembali mendudukan negatif list jasa hiburan yang tidak dikenai PPN berdasarkan benang merah tersebut. Rincian jasa hiburan sebagaimana diatur dalam Pasal 42 ayat (2) UU No. 29/2009 yang tidak mengandung unsur tontonan, meliputi panti pijat, refleksi, dan mandi uap/spa dan fitness centre tidak dimasukkan sebagai negative list dalam PMK 158/2015, sehingga konsekuensinya atas penyerahan jasa tersebut dikenai PPN . Demikian juga permainan bilyar, golf dan bowling yang lebih ke arah pemakaian fasilitas/sarana olahraga. Bahkan untuk bowling telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi sehingga bukan merupakan objek Pajak Hiburan.

Perluasan objek pajak dalam praktiknya tidak dapat dihindari. Diperlukan lebih dari suatu aturan berbentuk PMK untuk mencegah double taxation, namun juga perubahan Mind set target penerimaan dan UU yang selaras satu sama lain.

hiburan4

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s