BENANG KUSUT KPDA, ‘REP OFF’ DAN BUT

officeMungkin terdengar asing dengan istilah ‘Rep Off’, Representative Office, ‘RO’, liaison office, ‘Rep Off murni’, KPDA, KPD. Juga sering muncul pertanyaan ‘apakah kantor saya termasuk representative office, KPDA atau BUT ? … dan apakah dikenakan PPh Badan di Indonesia ?’. Semakin banyak istilahnya di lapangan, semakin beragam isunya dan semakin rumit memahaminya. Untuk menguraikan benang kusut, pertama-tama dibedakan dulu istilah subyek pajak yang dikenal dalam aturan perpajakan dan istilah bentuk kantor atau kegiatan perwakilan perusahaan asing.

Berdasarkan Pasal 2 UU PPh, Subyek Pajak Luar Negeri hanya dikenal dengan istilah WP LN (berbentuk) BUT atau WP LN Non BUT. Istilah lain seperti : Kantor Perwakilan Dagang (KPD), Kantor Perwakilan Dagang Asing (KPDA), Representative Office (Rep. Off), Liaison Office hanyalah sebutan untuk bentuk atau kegiatan kantor perwakilan asing. Kantor perwakilan asing bahasa inggrisnya representative office (Rep Off) atau Liaison Office. Rep Off dengan usaha dagang disebut Kantor Perwakilan Dagang Asing. Sekali lagi, itu hanyalah istilah bentuk kantor atau kegiatan, sedangkan untuk menentukan hak dan kewajiban perpajakannya berbagai istilah kantor perwakilan asing tersebut harus diklasifikasikan terlebih dahulu sebagai WP LN Non BUT atau BUT.

Sederhananya, WP Luar negeri (Non BUT) tidak mempunyai kewajiban pelaporan SPT Tahunan PPh Badan dan kewajiban PPh Badannya melalui pemotongan PPh Pasal 26 sebesar 20% oleh pemberi penghasilan. Sedangkan BUT mempunyai kewajiban perpajakan yang sama dengan WP Badan Dalam Negeri, Lapor SPT Tahunan PPh Badan dan sebagai PKP memungut PPN, ditambah kewajiban Branch Profit Tax Pasal 26 ayat (4) UU PPh.

Penentuan BUT berdasarkan kriteria BUT dalam UU PPh atau tax treaty (P3B) apabila kantor pusat berasal dari Negara treaty partner. Aturan Undang-undang domestik akan cenderung mengamankan hak pemajakannya sedangkan P3B cenderung membatasi hak pemajakan negara sumber. UU PPh memperluas kriteria BUT sedangkan P3B akan membatasi definisi BUT. UU PPh akan mengenakan penghasilan usaha WP LN BUT maupun Non BUT, sedangkan P3B menyatakan hanya penghasilan usaha WP LN berbentuk BUT yang dapat dikenakan PPh (No PE no tax). Karena P3B lex spesialis terhadap UU PPh maka P3B akan me-over rule UU domestik.

Dalam perspektif UU PPh, adanya kantor cabang/perwakilan perusahaan asing di Indonesia menimbulkan BUT, sesederhana apapun kegiatannya. Pasal 2 ayat (5) UU PPh mengatur bahwa kantor cabang, perwakilan, gudang menimbulkan BUT. Bahkan adanya gedung kantor sudah menimbulkan BUT. Jadi jangan bingung atau heran apabila berbagai ketentuan peraturan perpajakan domestik secara langsung dan tegas menyatakan kantor perwakilan asing dikenakan PPh Badan di Indonesia, tanpa reaksional ‘apabila berbentuk BUT’.

Sebagai contoh Keputusan Menteri Keuangan No.634/KMK.04/1994 jo KEP – 667/PJ./2001 yang menjadi pedoman kewajiban PPh BadanKantor Perwakilan Dagang Asing. Dalam aturan tersebut kantor perwakilan dagang asing dikenakan PPh Pasal 15 final dengan tarif efektif 0,44%. Tidak ada klausul ’apabila berbentuk BUT’ atau ‘tarif menyesuaikan dengan P3B’. SE-2/PJ.03/2008 sudah lebih jelas dengan menampung tarif branch profit tax Pasal 10 P3B, namun masih mengabaikan terbentuknya BUT menurut P3B.

Keputusan Menteri Keuangan No.634/KMK.04/1994 dibuat dalam rangka memenuhi wewenang regelling yang diatur dalam Pasal 15 UU PPh, yaitu menetapkan deemed profit untuk Wajib Pajak tertentu, dalam hal ini Kantor Perwakilan Dagang Asing (KPDA). Apabila kegiatannya bukan perdagangan, misalkan jasa, maka berlaku general rule perhitungan PPh Badan menurut Pasal 16 dan tarif pajak menurut Pasal 17 UU PPh. KMK No.634/KMK.04/1994 juga menetapkan tarif efektif sebesar 0,44%. Penetapan tarif efektif ini disamping melebihi wewenang regelling-nya yang hanya menetapkan deemed profit, juga menimbulkan dispute di lapangan, yaitu apakah variabel tarif efektif tersebut mengikuti perubahan tarif Pasal 17 UU PPh.

Style aturan domestik dengan menyatakan seluruh kantor perwakilan dagang asing di Indonesia dikenakan tarif efektif 0,44% menimbulkan kebingungan di lapangan, seolah-olah berlaku untuk seluruh kantor perwakilan dagang asing (KPDA). Padahal untuk KPDA yang kantor pusatnya berasal dari Negara treaty partner akan digunakan ketentuan BUT menurut P3B, dan sekarang ini hampir seluruh Negara asal KPDA tersebut adalah treaty partner. Bahkan Hongkong sudah menjadi treaty partner efektif mulai tahun 2013. Jadi dapat dikatakan sekarang ini kriteria BUT dalam P3B harus diperhatikan dalam mengenakan PPh Badan atas KPDA.

P3B mengatur bahwa tanpa terbentuk BUT di Negara sumber maka tidak ada hak pemajakan atas kegiatan usaha (business profit) di Negara sumber (No PE no tax). P3B juga mengatur kegiatan tertentu yang dianggap tidak signifikan sehingga tidak terbentuk BUT. Pembatasan kriteria BUT tersebut biasanya diatur dalam artikel 5, misalnya tidak terbentuk BUT apabila kegiatan hanya semata-mata menyimpan, memamerkan barang kantor pusat, membeli atau mengumpulkan informasi untuk kantor pusat, atau kegiatan yang hanya bersifat penunjang atau persiapan kantor pusat. Kegiatan ini dianggap tidak berkontribusi signifikan terhadap penghasilan yang akan diterima kantor pusat sehingga tidak ada penghasilan yang layak ‘attributable’ pada kantor perwakilan ini. Kantor perwakilan asing yang bukan BUT ini dikenal juga sebagai ‘Rep Off murni’ di lapangan. Demikian juga apabila kegiatan perwakilan asing dilakukan oleh agen bebas (independent agent), yaitu melakukan kegiatan semata-mata business as usual agen tersebut (broker, general commission agent), tidak terbentuk BUT.

Sebagai contoh, apabila KPDA Hongkong hanya menyimpan dan memamerkan barang contoh ke pelanggan maka penjualan barang oleh kantor pusat ke customer tersebut di Indonesia tidak dikenakan PPh Pasal 15 berdasarkan KMK No.634/KMK.04/1994 karena KPDA tersebut bukan BUT menurut artikel 5 ayat (4) P3B Indonesia-Hongkong. Namun apabila ternyata KPDA tersebut juga secara rutin mengantar (deliver) barang milik kantor pusat ke pelanggan maka berdasarkan artikel 5 ayat (5) terbentuk BUT sehingga dikenakan PPh Pasal 15 berdasarkan KMK No.634/KMK.04/1994.

Artikel 5 P3B juga mengatur berbagai variasi kegiatan kantor perwakilan sebagai agen tidak bebas (dependent agent) yang menimbulkan BUT. Misalkan memproses, mengantar barang milik barang milik kantor pusat, atau secara teratur menutup kontrak atas nama kantor pusat. Apabila terbukti kantor perwakilan berwenang menutup kontrak penjualan atas nama kantor pusat atau melakukan delivery atas barang yang dijual oleh kantor pusat, maka atas ekspor oleh kantor pusat dikenakan PPh Pasal 15 final berdasarkan KMK No.634/KMK.04/1994.

Benang kusut diharapkan dapat terurai dengan mengembalikan berbagai macam bentuk dan sebutan kantor perwakilan asing tersebut kepada Subyek Pajak berdasarkan ketentuan perpajakan yang berlaku, sebagai BUT atau WP LN Non BUT. Kriteria BUT secara konsekuen dikembalikan kepada artikel 5 P3B karena sekarang ini hampir seluruh Negara asal Rep-Off merupakan treaty partner. Apabila berbentuk BUT dan merupakan kantor perwakilan dagang maka berlaku tarif PPh Pasal 15 UU PPh jo KMK No.634/KMK.04/1994 jo SE-2/PJ.03/2008 dengan memperhitungkan tarif branch profit tax berdasarkan Pasal 10 P3B. Kejelasan dan ketegasan aturan di lapangan akan membantu menguraikan benang kusut tersebut.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s