Freight Forwarding, Antara Reimbursement dan DPP PPN Nilai Lain

International-Freight-ForwarderJasa freight forwarding, disebut juga sebagai Jasa pengurusan transportasi atau jasa ekspedisi muatan laut/udara/darat mempunyai masalah PPN yang klasik. Beranggapan hanya sebagai perantara shipper (pemilik barang) dan pemilik intermoda angkut, sehingga tidak mau apabila PPN dikenakan atas seluruh tagihan kepada shipper. Freight forwarder berkilah bahwa pembayaran kepada pihak ke-3 adalah reimbursement, numpang lewat saja, sehingga PPN seharusnya hanya dikenakan atas imbalan yang diterima.

Pada aturan-aturan awal DJP memberikan jalan tengah, sepanjang tagihan pihak ke-3 langsung atas nama shipper, walaupun melalui freight forwarder maka dianggap sebagai reimbursement sehingga tidak menjadi DPP PPN. Freight forwarder tidak boleh melakukan reinvoicing atas tagihan pihak ke-3 tersebut agar tidak dikenakan PPN. Namun hal ini sulit dilakukan di lapangan karena freight forwarder tidak mau diketahui berapa fee yang diterimanya. Asosiasi Freight forwarder mengusulkan agar DPP PPN menggunakan nilai lain (deemed) sebagaimana DPP PPN Jasa kurir sebesar 10%. Mereka berpendapat jasa freight forwarder mirip dengan jasa kurir, mengantar barang milik orang lain ke tempat tujuan.

Reimbursement

Reimbursement adalah penggantian pembayaran sebesar jumlah yang nyata-nyata telah dibayarkan oleh pihak ke-2 kepada pihak ke-3. Pengertian reimbursement mensyaratkan posisi sebagai pihak ke-2 atau perantara. Oleh karena itu, awalnya syarat reimbursement adalah tagihan pihak ke-3 langsung atas nama shipper, sehingga jelas kedudukan freight forwarder hanyalah perantara atau sebagai pihak ke-2.

DPP PPN Jasa sebagaimana diatur dalam Pasal 1 UU PPN adalah Penggantian, yaitu nilai berupa uang, termasuk biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh pemberi jasa karena penyerahan jasa kena pajak. Sejak awal reimbursement bukanlah DPP PPN. Disamping bertindak sebagai perantara yang berarti bukan pihak yang menyerahkan jasa, juga karena tidak memenuhi syarat ‘biaya yang diminta oleh pemberi jasa’. Ketika dokumen tagihan atas nama shipper maka jelas merupakan biaya yang harus ditanggung oleh shipper, bukan biaya bagi freight forwarder.

Syarat ‘tagihan pihak ke-3 langsung atas nama penerima jasa’ menjadi pedoman fiskus dalam mengkoreksi reimbursement. Namun dalam sengketa di Pengadilan Pajak teori akuntansi dipakai, sepanjang hanya masuk akun riil (neraca), tidak masuk akun nominal (R/L) maka merupakan ‘pass through’ alias numpang lewat sehingga tidak dikenakan PPN. Tidak masuk akun nominal secara akuntansi membuktikan bukan ‘biaya yang diminta oleh pemberi jasa’. Dengan demikian, reimbursement bukan DPP PPN merupakan general rule dalam UU PPN yang seharusnya berlaku untuk seluruh penyerahan kena pajak, tidak hanya untuk penyerahan jasa freight forwarding.

Pada tahun 2013, dengan diterbitkannya SE-33/PJ/2013, barulah diatur secara eksplisit syarat reimbursement ‘sepanjang hanya masuk akun riil (neraca), tidak masuk akun nominal (R/L)’. Namun SE ini juga membuat syarat reimbursement menjadi lebih complicated, yaitu akumulatif formal dokumen tagihan, formal kontrak reimbursement, dan tidak masuk akun R/L.

Nilai Lain Sebagai DPP PPN

Selain reimbursement, jasa freight forwarding juga mendapat kemudahan perhitungan DPP PPN dengan menggunakan nilai lain sebesar 10% sebagaimana diatur dalam PMK No. 38/PMK.11/2013 jo SE-33/PJ/2013. DPP dengan nilai lain sebesar 10% bermakna Pengusaha Kena Pajak tidak perlu memperhitungkan berapa Pajak Masukan yang telah dibayar, tinggal pungut dan setor PPN terutang sebesar 10%x10% atau 1% dari nilai tagihan.

Nilai lain (deemed) sebesar 10% menggambarkan bahwa jasa freight forwarding memiliki value-added/nilai tambah hanya sebesar 10%, atau selisih antara pajak keluaran yang dipungut dan pajak masukan yang telah dibayar Pengusaha Kena Pajak ditetapkan sebesar 10%. Pajak masukan yang dibayar freight forwarder tidak dapat dikreditkan, sedangkan pajak masukan sebesar 1% yang dibayar shipper atas penerimaan jasa freight forwarding dapat dikreditkan.

Pertanyaannya adalah apakah yang dimaksud dengan jasa freight forwarding ?, apakah termasuk jasa logistik sampai dengan supply chain management ?. Lalu bagaimana menentukan penyerahan jasa yang menggunakan nilai lain ini ? apakah dapat hanya dengan menunjukkan SIUJPT?. Timbul perdebatan di sini. PPN adalah pajak objektif yang melekat pada transaksinya, bukan subyeknya. SIUJPT membuktikan subyek sebagai forwarder, tidak membuktikan objek jasa yang diserahkan adalah jasa freight forwarding.

PMK No. 38/PMK.11/2013 jo SE-33/PJ/2013 tidak memberikan definisi jasa freight forwarding. Dengan demikian, pengertian freight forwarding atau Jasa Pengurusan Transportasi dikembalikan pada aturan umum. Keputusan Menteri Perhubungan No. KM/10 Tahun 1988 tentang Jasa Pengurusan Transportasi, PP No. 20/2010 tentang Angkutan di Perairan, sampai dengan Peraturan Pemerintah RI No. 8 Tahun 2011 tentang Angkutan Multimoda memberikan definisi freight forwarding atau Jasa Pengurusan Transportasi yang terus berkembang. Kegiatan usaha jasa pengurusan transportasi meliputi: penerimaan, penyimpanan, sortasi, pengepakan, penandaan, pengukuran, penimbangan, penerbitan dokumen angkutan, pengurusan penyelesaian dokumen, pemesanan ruangan pengangkut, pengiriman, pengelolaan pendistribusian, perhitungan biaya angkutan dan logistik, klaim, asuransi atas pengiriman barang, penyelesaian tagihan dan biaya lainnya yang diperlukan, penyediaan sistem informasi dan komunikasi, dan layanan logistik.

Dahulu kegiatan freight forwarding ini hanya diidentikan sebagai jasa ekspedisi (misalnya EMKL). Sekarang tidak hanya sebagai perantara antara pemilik barang dan pemilik intermoda, tetapi meliputi penyediaan sistem informasi/komunikasi sampai dengan layanan logistik. Bahkan kegiatan jasa logistik sudah berkembang menjadi jasa supply chain management, yaitu suatu proses untuk mengintegrasi, mengkoordinasi dan mengontrol pergerakan bahan baku menjadi produk jadi dan mengirimkannya kepada konsumen.

Tidak mau terjebak dengan perdebatan definisi jasa, rule of the game penggunaan nilai lain diatur dalam PMK No. 38/PMK.11/2013 jo SE-33/PJ/2013. Hanya kegiatan jasa pengurusan transportasi, ditandai dengan adanya komponen biaya transportasi (freight charges) dalam tagihan, baik ditagih terpisah atau satu kesatuan, yang berhak menggunakan nilai lain sebagai DPP PPN. Tidak ada freight charges dalam tagihan berarti tidak ada jasa pengurusan transportasi yang diserahkan.

Sebagai contoh, perusahaan jasa logistik hanya memberikan jasa pengurusan dokumentasi, packaging, dan warehousing tanpa mengurus jasa transportasinya, sehingga dalam tagihan tidak ada freight charges, maka DPP PPN adalah seluruh nilai tagihan. Perusahaan jasa supply chain management memperlakukan pembayaran freight sebagai reimbursement, sehingga dalam invoice tidak terdapat biaya transportasi, maka DPP PPN adalah seluruh nilai tagihan.

Kegiatan freight forwarding merupakan satu kesatuan walaupun setiap penyerahan jasa ditagih dengan invoice terpisah. Selama terdapat freight charges dalam salah satu tagihan maka seluruh rangkaian penyerahan jasa tersebut menggunakan DPP Nilai Lain. Tantangan yang dihadapi fiskus adalah merangkai puzzle kegiatan jasa tersebut menjadi satu kesatuan penyerahan jasa freight forwarding untuk menentukan mana yang dapat menggunakan DPP Nilai lain.

23 thoughts on “Freight Forwarding, Antara Reimbursement dan DPP PPN Nilai Lain

  1. Hallo Pak Rusdi,

    Terima kasih atas artikelnya yang menarik. Ada satu PT yang menawarkan jasa ongkos angkut, trucking dan handling. Handling dikenakan PPN oleh PT tsb tetapi ongkos angkut dan trucking tidak. Alasannya adalah kendaraan yang mereka gunakan berplat nomor kuning. Apakah hal ini sesuai dengan ketentuan perpajakan? Jika perusahaan memiliki penghasilan dibawah 4,8M, apakah ketiga jasa tsb dikenakan PPh final 1% atau hanya yang dikenakan PPN saja? Mohon penjelasannya.

    Terima kasih

    • Helo desi.
      Ongkos angkut trucking plat kuning tsb merupakan freight yang ditagihkan oleh perusahaan freight forwarder sebagai bagian dari jasa freight forwarding (FF) yang diserahkan kepada customer, sehingga atas penyerahannya dikenai PPN.

      WP dengan omset di bawah Rp4,8M dikenai PPh final 1%, dan apabila memilih menjadi PKP (tidak wajib) maka wajib memungut PPN atas penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Ken Pajak.

    • Freight charge dalam PMK 38/2013 jo SE-33/2013 termasuk intermoda angkutan darat pak. Tidak ada pembatasan dalam freight tsb.

    • Pak Santo, PMK 38/2013 jo SE-33/2013 tidak mengecualikan biaya angkutan darat dari freight. Ongkos angkutan darat sebagaimana ongkos angkutan laut dan udara termasuk dalam pengertian freight yang dapat menggunakan Nilai Lain 10% dalam penghitungan PPN.

  2. Salam kenal pak, untuk Freight forwarding yang menggunakan nilai lain/deemed, apa boleh invoice nya di potong pph psl 23 terkait dng 141pmk03/2015
    thanks pak

    • Salam kenal pak. Pengenaan objek PPh 23 atas FF tidak ada hubungannya cara penghitungan PPN FF. FF adalah objek PPh 23 dan objek PPN.

  3. Tolong tanya, setelah saya membaca SE-33/PJ/2013, saya tidak menemukan kalimat ‘sepanjang hanya masuk akun riil (neraca), tidak masuk akun nominal (R/L)’. Justru yang saya temukan dalam SE tersebut penegasan 3 syarat sebuah transaksi bisa dikategorikan sebagai reimbursable. Bisakah saya tolong diemailkan dokumen yang memuat statement tersebut?

    Terima kasih

    • Maknanya sama dengan tidak diakui sbg penghasilan bagi penerima pembayaran dan tidak diakui sbg biaya bagi pembayar. Akun penghasilan dan biaya adalah akun nominal. Agar diakui sbg reimbursement, tdk boleh masuk akun nominal, tp dicatat di akun riil (neraca) sbg pass-through payment.

  4. Mau nanya … saya dapet tagihan EMKL jasa freight forwarding + PPN . terus ada reimbursment jasa trucking … dari pihak 3 yang di tujukan ke pihak 2.. apakah saya sebagai pihak 1 berhak pot PPH 23 ? terima kasih

    • Tagihan Pembayaraan sewa yg diterima *(atas nama perusahaan) dipotong PPh Pasal 23 apabila memenuhi pengertian sewa harta.

      • kemarin saya buat FP nya Pak, dan dalam FP nya itu penghitungannya seperti ini.
        misalnya PT A dalam 1 bulan menggunakan jasa EMKL PT XX 3 kali.
        nah perhitungannya di PT XX itu begini :
        DPP = 3 X 50.000 = 150.000
        PPN = 10% X 150.000 = 15.000
        jdi PK yang harus di bayar PT XX hnya sebesar 15.000.

        yang saya bingungkan,50.000 sebagai dasar apa?? soalnya semua PT yang menggunakan jasanya akan di kalikan 50.000

        makasih Pak

      • Berarti perusahaan anda hanya menagih fee ke customer. Komponen tagihan lainnya seperti freight, pengurusan lainnya dianggap reimbursement. Baca syarat reimbursement di tulisan sy.

      • di tempat saya magang, semua tagihan bukan merupakan objek pajak. hanya berapa kali perusahaan lain menggunakan jasa mereka dan di kalikan dengan 50.000.

      • Jdi perusahaan tmpt sy magang hnya menagih fee nya? Apakah itu sesuai dg aturan pajak? Krena pjak keluaran yg hrus mrka byar hnya sedikit di bandingkan omzetnya.. Apakah fee msing2 prusahaan brbeda2? Dan smurah itu?
        Mohon bantuan pnjlsannya,krna sy mau buat laporan untk tugs akhir..

      • DPP PPN adalah nilai yg ditagih, kecuali reimbursement. Menurut anda tagihan tersebut masuk akun R/L, jadi bukan reimbursement dan seharusnya dipungut PPN. Coba baca lg tulisaan sy ttg DPP PPN freight forwarder

      • Apakah nilai fee yg 50rb itu trmasuk nilai tagih? Sy msih kurang jelas dg dasr pengenaan pjak untuk jasa EMKL..
        Sy mau analisis penghitungan PPN atas jasa EMKL ( itu rncana judul TA sy )

        terimakasih

  5. Terima kasih, sangat mencerahkan. Implikasi dari DPP Nilai Lain adalah pajak masukannya tidak dapat dikreditkan, tentu hal ini menjadi beban tambahan bagi forwarder yang komponen biaya terbesarnya dari freight (penyerahan di dalam negeri). Sangat jauh dari ide semula untuk “menolong forwarding”. Kalau bisa memilih, lebih baik kembali ke aturan lama. DPP Nilai Lain, siapa yang untung?

    • Dengan deemed, maka pajak masukan ditetapkan 90% sehingga value added ditetapkan sebesar 10% dan PPN yg harus disetor hanya sebesar 10%x10%=1%. Jadi PM nya sudah diperhitungkan, dan tidak boleh dikreditkan lg.

      • misal:
        Freight 200.000
        Oa 300.000

        PK 30.000
        PM 20.000
        KB 10.000

        PMK 38
        PK 3.000
        PM 20.000 (Tidak bisa dikreditkan)

        HPP (300.000 – 220.000) = 80.000

        Jadi dgn menggunakan DPP PPN nilai lain, HPP turun.

      • Untuk menggunakan tarif 1% nilai tagihan harus termasuk freight, sehingga PK nya 5.000

        Mungkin maksud anda PM 20.000 tidak lagi dapat dikreditkan dan dibiayakan oleh FF. Tentu saja seperti itu karena sebenarnya PM sudah diperhitungkan dalam deemed. Sulit bicara untung rugi nominal rupiahnya, yang pasti aturan ini memberi kemudahan dan kepastian bagi perhitungan PPN FF.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s