BB, Server, dan Pajak

Fenomena BB, mulai dari 4 juta pelanggan di Indonesia dan pabrik di Malaysia, server, data centre, router, network aggregator (apalagi tuh?), sampai korban pingsan antri produk perdana, menarik perhatian saya melebihi ketertarikan untuk membeli BB itu sendiri (FYI I am android user😀 ). Mengapa BB begitu kekeuh petekeuh enggan membangun infra struktur di Indonesia ? jawabannya bisa karena keamanan data atau kurang menguntungkan dari segi bisnis, salah satunya tax planning.

Dalam tax planning, membangun infra struktur di suatu Negara erat kaitannya dengan issue terbentuknya BUT di Negara tersebut. Prinsip P3B ‘No PE no tax’ bermakna tanpa Permanent Establishment (BUT) maka tidak ada hak pemajakan. Tidaklah heran apabila membangun infra struktur seperti server sangatlah hati-hati disikapi oleh perusahaan asing.

Undang-Undang No. 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) mendorong bagi terbentuknya BUT di Indonesia, karena mewajibkan seluruh perusahaan jaringan dan telekomunikasi asing yang beroperasi di Indonesia untuk membangun data center dan server. Secara tidak langsung UU ITE ini mewajibkan perusahaan asing membentuk BUT di Indonesia.

Pasal 2 ayat (5) huruf p UU No. 36/2008 telah secara implisit mengatur bahwa komputer, agen elektronik, atau peralatan otomatis dalam kegiatan usaha melalui internet sebagai BUT. Sebenarnya ini bukanlah aturan baru, hanya bersifat penegasan atau contoh atas apa yg telah didefinisikan dalam Pasal 5 UU PPh sebelumnya, yaitu a fixed place of business through which the business of enterprise is wholly or partly carried on. Dengan demikian, walaupun belum disebutkan secara implisit dalam UU PPh sebelumnya namun bukan berarti server atau automated equipment internet lainya tidak menimbulkan BUT.

UU PPh sebagai aturan domestik akan dituduh memperluas taxbase dengan menganggap komputer, agen elektronik, atau peralatan otomatis dalam bisnis internet sebagai BUT, apakah aturan tersebut sejalan dengan P3B?

Pasal 5 P3B tidak secara spesifik menyatakan server menimbulkan BUT. Kita uji apakah Server, data centre, network aggregator atau peralatan otomatis internet lainnya dapat menimbulkan BUT berdasarkan OECD Commentary sebagai referensi pajak internasional yang widely accepted.

Tes pertama adalah a fixed place of busines. Apakah web site bisa menjadi BUT ?. Website adalah kombinasi software dan data. Tidak ada tangible property di sini, no premises means no a place of business. Tes lokasi utk menjadi BUT telah gagal.

Bagaimana dengan web hosting?. Sebuah website di-host pada sebuah server yg dikelola internet service provider (ISP) dan mendapatkan fee. Tangible property-nya ada, yaitu sebuah server. Tes kedua adalah apakah server tersebut dikuasai atau tersedia untuk dimanfaatkan (at the disposal of) perusahaan?. Kenyataannya server tersebut adalah milik atau dikuasai ISP. Mungkin ada ikatan kontrak antara ISP dan perusahaan, dan fee mungkin dibayar berdasarkan disk space yang digunakan. Namun tetap saja kontrak ini tidak menyebabkan server tersebut dikuasai atau dimiliki perusahaan, walaupun kontrak juga memberi wewenang perusahaan untuk menentukan di server mana website nya di-host. Dengan kata lain, selama server tersebut milik ISP, dioperasikan oleh ISP, dan server tersebut juga digunakan untuk me-host website pihak lain maka tidak menimbulkan BUT.

ISP secara teori dapat menjadi dependent agent dan menimbulkan BUT sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (6) P3B. Namun pada prakteknya sangat kecil kemungkinannya karena ISP prinsipnya bukanlah sebuah agen. ISP menjalankan bisnis webhosting terhadap website milik pelanggan dan mendapatkan fee. ISP hanya menjalankan kegiatan keseharian bisnis miliknya. Disamping itu ISP biasanya tidak mewakili perusahaan dan tidak mempunyai wewenang menutup kontrak atas nama perusahaan.

Apabila server tersebut memang dikuasai atau dimiliki perusahaan, syarat lainnya (issue yang selalu diangkat OECD) adalah server tersebut haruslah performed an essential and significant part of business activity. Server tersebut tidak hanya bersifat penunjang atau persiapan (auxiliary or preparatory).  Kalau hanya bersifat penunjang/persiapan maka akan berlaku Pasal 5 ayat (4) P3B, tidak terbentuk BUT di negara sumber.

Beberapa kegiatan komputer/mesin otomatis yg menurut OECD hanya bersifat penunjang atau persiapan :  jaringan komunikasi  (seperti  jalur  telepon) antara customer dan  supplier, iklan, meneruskan informasi melalui mirror server utk tujuan keamanan dan efisiensi, mengumpulkan data atau informasi. Dengan demikian, akan timbul perdebatan apakah data centre atau network aggregator yang konon menurut ahli IT berfungsi mempercepat transmisi data hanya bersifat penunjang atau tidak terhadap layanan BIS dan BBM.

Apabila data centre atau network aggregator diangap bukan sekedar penunjang sehingga menimbulkan BUT, issue lainnya adalah attribution of income. Fungsi apa yang dijalankan data centre atau network aggregator dan berapa kontribusinya terhadap layanan BIS dan BBM yang selama ini dilakukan oleh server di negara induknya. Tidak serta merta karena ada server di Indonesia maka seluruh penghasilan dari layanan BIS dan BBM dikenakan pajak di Indonesia.

Ternyata, perjalanan untuk mendapatkan hak pemajakan masih panjang. Langkah pertama, bangun server di Indonesia !! (tetep).

Dimuat di Berita Pajak edisi Januari 2012

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s