Menggugat Keputusan Pajak

Administrasi pajak merupakan domain Ditjen Pajak (DJP). Dalam menjalankan fungsi eksekutif tersebut DJP mengeluarkan berbagai produk administrasi, dari berupa surat korespondensi sampai dengan surat paksa yang setara dengan putusan hakim (grosse). Produk-produk tersebut tentu saja tidak semuanya memuaskan rasa keadilan Wajib Pajak. Nah, untuk memenuhi rasa keadilan tersebut diaturlah upaya hukum dalam UU KUP, salah satunya adalah gugatan.

Produk hukum yang menjadi obyek gugatan berdasarkan Pasal 23 ayat (2) UU huruf a, b, dan d sudah jelas disebut, yaitu: Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, Pengumuman Lelang, SKP,dan SK Keberatan. Namun tidak demikian dengan Obyek gugatan huruf c yang hanya menyebutkan ‘keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan’.

Obyek gugatan huruf c ini sering kali menimbulkan dispute dan dianggap ‘keranjang sampah’ karena tidak spesifik menyebutkan jenis keputusan yang dapat digugat. Tidak dijelaskan juga apa yang dimaksud dengan keputusan dalam UU KUP ini.

Sebenarnya, keputusan pajak apa yang dapat digugat?, Apakah semua keputusan yang merupakan produk administrasi DJP dapat digugat?. Bila dicermati, ada dua unsur obyek gugatan huruf c, yaitu : keputusan dan pelaksanaan keputusan.

Berdasarkan Pasal 1 angka 4 UU Pengadilan Pajak (PP), keputusan adalah suatu penetapan tertulis di bidang perpajakan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan dan dalam rangka pelaksanaan Undang-undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa. Pengertian keputusan (besickhing) dalam UU PP masih belum jelas. Tidak jelas apa yang dimaksud dengan penetapan tertulis sehingga diperlukan penafsiran lebih lanjut.

Penafsiran suatu peraturan perundang-undangan harus logis secara sistematis dan hukum. Logis secara hukum bermakna penafsiran dengan menghubungkan hukum yang ditafsir dengan perundang-undangan lainnya sebagai satu kesatuan sistem hukum di Indonesia. Karena UU PP merupakan bagian dari hukum tata usaha negara, maka penafsiran keputusan mengacu pada UU Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 51 Tahun 2009 mengatur bahwa “Keputusan Tata Usaha adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.”

Dengan demikian, suatu penetapan tertulis dikatakan sebagai suatu keputusan apabila memenuhi unsur: konkret, individual, final, dan akibat hukum.

Indroharto, SH dalam bukunya ‘Usaha Memahami UU Peradilan Tata Usaha Negara’ halaman 174-175 (Buku I) menjelaskan bahwa: “menimbulkan akibat hukum berarti menimbulkan suatu perubahan dalam suasana hubungan hukum yang telah ada. Karena penetapan tertulis itu merupakan suatu tindakan hukum, maka sebagai tindakan hukum ia selalu dimaksudkan untuk menimbulkan suatu akibat hukum. Apabila ia tidak dapat menimbulkan suatu akibat hukum, maka ia bukan suatu tindakan hukum dan karenanya juga bukan suatu Penetapan Tertulis. Sebagai suatu tindakan hukum, Penetapan Tertulis harus mampu menimbulkan suatu perubahan dalam hubungan-hubungan hukum yang telah ada, misalkan melahirkan hubungan hukum baru, menghapuskan hubungan hukum yang telah ada, menetapkan suatu status, dan sebagainya”.

Surat korespondensi dari KPP, misalkan surat himbauan, pemberitahuan, atau panggilan pemeriksaan, bukanlah suatu keputusan yang dapat digugat. Surat-surat tersebut tidak mempunyai akibat hukum bagi Wajib Pajak. Surat Perintah Pemeriksaan (SP2) juga belum memenuhi unsur suatu keputusan. SP2 dapat dikatakan mempunyai akibat hukum, yaitu timbul kewajiban untuk memenuhi Pasal 29 UU KUP dan status baru sebagai ‘terperiksa’, namun belum bersifat final atau masih prematur. SP2 merupakan rangkaian prosedur administrasi pemeriksaan untuk menghasilkan suatu besickhing berupa SKP atau STP. besickhing inilah keputusan final yang dapat dilakukan upaya hukum gugatan.

Besickhing atas besickhing

Keputusan yg dapat digugat adalah keputusan yang berhubungan dengan pelaksanaan dari suatu keputusan lainnya. Istilahnya besickhing atas besickhing atau keputusan berjenjang. Dengan demikian, harus ada suatu keputusan yang dikeluarkan DJP mendahului keputusan yang digugat, bukan suatu keputusan yang berdiri sendiri. Misalkan Keputusan Pasal 36 ayat (1) huruf a dan b UU KUP yang merupakan ‘review’ atas STP atau SPMKP yang merupakan eksekusi SKPLB.

Keputusan berjenjang dapat ditafsirkan telah melalui proses review yang merupakan proses administrasi yang masih menjadi domain DJP. DJP masih diberikan kesempatan untuk mereview keputusan administrasi sebelum disengketakan di pengadilan. Hal ini sesuai dengan filosofi hukum ‘dua alat bukti’ keputusan hakim. DJP bertindak sebagai ‘hakim’ atas keputusan yang dikeluarkannya (STP, SKP, SP, dan lain-lain). Bukti pertama yaitu keputusan pertama (STP, SKP, dan keputusan lainnya) dan bukti ke-2 yaitu keputusan Pasal 16, 25, dan 36 UU KUP. Dengan dua alat bukti tersebut maka DJP sebagai ‘hakim’ telah inkracht atas keputusanya sehingga upaya hukum lanjutan ke hakim berikutnya, yaitu hakim Pengadilan Pajak.

Prinsip keputusan berjenjang sebenarnya berlaku untuk seluruh obyek gugatan (selain tindakan penagihan dengan SP). STP tidak dapat langsung digugat tanpa terlebih dahulu melaui proses Pasal 36 ayat (1) huruf a dan c UU KUP. Demikian juga SKP tidak dapat langsung digugat tanpa melalui proses Pasal 36 ayat (1) huruf b dan d UU KUP.

Bila gugatan ke PP dilakukan tanpa terlabih dahulu tanpa melalui proses administrasi di DJP maka tidak saja Pasal 36 ayat (1) UU KUP lumpuh, namun lembaga yudikatif (PP) juga telah mengambil alih tugas eksekutif. Padahal hakim PP tidak mempunyai wewenang atau sarana untuk menjalankan fungsi eksekutif tersebut.

Di samping itu, gugatan dapat langsung ke PP tanpa melalui proses review Pasal 36 ayat (1) atau Pasal 16 UU KUP akan menimbulkan banyak ‘penderitaan’. Hukum seolah-olah bersifat oportunistik, yaitu Wajib Pajak bisa memilih langsung menggugat ke PP atau melalui proses administrasi di DJP. Hakim PP akan kewalahan menerima gugatan yang ‘menggunung’. Teori hukum yang benar akan menghindari timbulnya banyak penderitaan dan hukum tidak bersifat oportunistik.

Lalu mengapa tindakan penagihan dengan SP langsung dapat digugat ke PP?. SP sudah setara dengan grosse atau putusan hakim. Menyengketakan SP haruslah ke hakim berikutnya (hakim PP) dan merupakan sengketa pelaksanaan atau eksekusi SP, tidak lagi masalah penerbitannya.

Keputusan berjenjang juga ditafsirkan sebagai keputusan eksekusi dari keputusan sebelumnya. Eksekusi suatu keputusan bermakna keputusan yang pertama tidak akan berjalan tanpa diterbitkannya keputusan yang kedua. Misalkan SPMKP yang merupakan eksekusi dari SKPLB. Tanpa SPMKP maka restitusi yang telah ditetapkan dalam SKPLB tidak dapat dilaksanakan.

Beberapa pakar KUP berpendapat bahwa keputusan berjenjang hanya ditafsirkan sebagai keputusan eksekusi dari keputusan sebelumnya, tidak termasuk keputusan review. Alasannya, redaksi pelaksanaan mempunyai makna eksekusi, bukan review. Sangat terbatas jenis keputusan DJP yang merupakan eksekusi dari suatu keputusan lainnya.  Keputusan Pasal 36 ayat (1) UU KUP bukan merupakan eksekusi dari STP karena STP tetap dapat ditagih tanpa diterbitkannya Keputusan tersebut. Dengan demikian, Keputusan Pasal 36 ayat (1) UU KUP dianggap bukan merupakan obyek gugatan Pasal 23 ayat (2) UU KUP menurut pendapat ini.

Pendapat ini mengandung dua kelemahan. Pertama, Pada Pasal 23 ayat (2) UU huruf (c) terdapat redaksi: ‘selain yang ditetapkan dalam Pasal 25 ayat (1) dan Pasal 26’. Redaksi tersebut mengandung makna obyek gugatan setara dengan Keputusan Keberatan yang bukan merupakan eksekusi SKP tetapi review SKP. Kedua, obyek gugatan ke Pengadilan Pajak pun menjadi sempit sehingga Wajib Pajak akan membawa sengketa pajak ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Seorang hakim senior Pengadilan pajak berpendapat bahwa apabila hal itu terjadi maka keadilan pajak akan mati, karena terpisahnya substansi pajak dan formalnya (Pengadilan Pajak).

One thought on “Menggugat Keputusan Pajak

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s