Ranah hukum pemeriksaan bukti permulaan

Dasar hukum pemeriksaan bukti permulaan (bukper) adalah Pasal 43A UU KUP jo PMK No.202/2007 jo PER-47/2009. Pemeriksaan bukper adalah pemeriksaan yang dilakukan untuk mendapatkan bukti permulaan tentang adanya dugaan telah terjadi tindak pidana di bidang perpajakan. Sedangkan pengertian bukti permulaan adalah keadaan, perbuatan, dan/atau bukti berupa keterangan, tulisan, atau benda yang dapat memberikan petunjuk adanya dugaan kuat bahwa sedang atau telah terjadi suatu tindak pidana di bidang perpajakan yang dilakukan oleh siapa saja yang dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara.

Pemeriksaan bukper masih ranah hukum administratif atau sudah masuk ranah hukum pidana ?. Lalu, apa pentingnya ranah hukum ?. Ranah hukum menentukan kompetensi absolut hakim, hakim Pengadilan Pajak atau hakim pengadilan negeri.

Pemeriksaan bukper bukan pemeriksaan biasa karena juklak yang menjadi acuan pemeriksaan bukper bukan juklak pemeriksaan ‘biasa’ yaitu PMK No.199/2007, namun PMK No. 202/PMK.03/2007. Pemeriksaan bukper juga harus berdasarkan analisis informasi, data, laporan pengaduan atau laporan intelijen. Namun demikian, mayoritas pendapat menyatakan pemeriksaan bukper masih dalam ranah hukum administratif.

Alasan utama pendapat bahwa pemeriksaan bukper masih ranah administratif adalah pemeriksaan bukper bukanlah tindakan penyidikan. Output pemeriksaan bukper pun bukanlah hukuman pidana, tetapi usulan penyidikan, SKP Pasal 13 UU KUP dengan sanksi administrasinya atau sumier. Pemeriksaan bukper juga belum pro yustisia, dimana WP belum didampingi pengacara, masih didampingi konsultan pajak.

Beberapa pendapat menyatakan bahwa pemeriksaan bukper sudah berada di ranah hukum pidana. Argumentasi dan fakta yang mendukung adalah :

Dalam UU KUP, Pasal 43A yang menjadi dasar hukum pemeriksaan bukper merupakan bagian dari bab VIII tentang Ketentuan Pidana.

Pemeriksaan bukper dalam UU KUP dikenal sebagai penyelidikan dalam hukum acara pidana. Definisi penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam UU (Pasal 1.5 KUHAP).

Pemeriksaan Bukper juga menunjukkan ciri2 ranah pidana, yaitu surat panggilan dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa dengan kompetensi sebagai penyidik, dan surat panggilan tersebut ditujukan langsung kepada individu/perorangan, tidak lagi menunjuk pada entitas Wajib Pajak.

Dalam Panggilan Bukper dicantumkan PMK No. 202/PMK.03/2007 yang dalam konsiderannya menyebut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Ranah hukum administratif pajak adalah ranah hukum adm tata usaha negara. Berdasarkan Pasal 2 huruf d UU PTUN, tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang ini: (d) Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau peraturan perundang-undangan lain yang bersifat hukum pidana. Pemeriksaan bukper yang merupakan tindakan penyelidikan telah diatur dalam KUHAP sehingga tidak lagi ranah hukum adminstrasi TUN.

Bagaimana pendapat anda … hukum administrasi atau pidana ?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s