Dapatkah langsung menggugat hasil pemeriksaan/SKP ke pengadilan pajak ?

Apakah gugatan atas penerbitan SKP karena SPHP/closing conference harus melalui Pasal 36 ayat (1) huruf d UU KUP ?

Banyak yang berbendapat bahwa gugatan atas obyek gugatan Pasal 23 ayat (2) huruf d UU KUP dapat diajukan tanpa terlebih dahulu mengajukan permohonan Pasal 36 ayat (1) huruf d, karena redaksional Pasal 23 ayat (2) huruf d UU KUP berbunyi: ‘hanya dapat diajukan ke badan peradilan pajak’.

Pada UU KUP baru yang berlaku mulai tahun pajak 2008, dengan terang benderang diatur upaya hukum Pasal 36 ayat (1) huruf d untuk sengkata formal penerbitan SKP tanpa SPHP dan pembahasan akhir sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Saya sependapat dgn pendapat bahwa obyek gugatan menurut Pasal 23 ayat (2) UU KUP harus melalui proses berjenjang, dalam arti telah melalui proses administrasi yang menjadi domain DJP (kecuali gugatan atas tindakan penagihan). Upaya hukum berjenjang sesuai dengan filosofi hukum ‘dua alat bukti’ keputusan hakim. DJP bertindak sebagai ‘hakim’ atas keputusan yang dikeluarkannya (STP, SKP, SP = groose/keputusan hakim). Bukti pertama yaitu keputusan pertama (STP, SKP, Kep, dll) dan bukti ke-2 yaitu keputusan Pasal 16, 25, dan 36 UU KUP. Dengan 2 alat bukti tersebut maka DJP sebagai ‘hakim’ telah ‘inkracht’ atas keputusanya sehingga upaya hukum lanjutan ke ‘hakim’ berikutnya, yaitu hakim Pengadilan Pajak.

Bila gugatan ke PP dilakukan tanpa terlabih dahulu tanpa melalui proses administrasi di DJP maka tidak saja Pasal 36 ayat (1) huruf d akan lumpuh, namun lembaga yudikatif (PP) juga telah mengambil alih tugas eksekutif. Padahal hakim PP tidak mempunyai wewenang atau sarana untuk menjalankan fungsi eksekutif tersebut.

Di samping itu, gugatan atas obyek Pasal 23 ayat (2) huruf d tanpa melalui Pasal 36 ayat (1) huruf d akan menimbulkan banyak ‘penderitaan’. Hukum seolah-olah bersifat oportunistik, bisa memilih langsung ke gugatan atau melalui proses administrasi di DJP. Hakim PP akan kewalahan menerima gugatan yang ‘menggunung’. Teori hukum yang benar akan menghindari timbulnya banyak penderitaan dan hukum tidak bersifat oportunistik.

Lalu mengapa atas tindakan penagihan dapat langsung digugat ke PP tanpa proses berjenjang ? … ada masukan ?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s