Modernisasi DJP adalah jawaban doa saya

Sebenarnya saya paling malas menanggapi kasus Gayus ini, tapi ‘gak tahan’ melihat tidak proposional dan tendensiusnya berita di masyarakat tentang institusi DJP dan reformasinya.

Reformasi birokrasi di DJP adalah blessing buat saya dan saya pribadi berpendapat ini adalah jawaban dari doa saya. Ketika berada hutan belantara perpajakan, di tengah carut-marut gurita birokrasi PNS pada tahun 90 an, apalah daya saya seorang anak lulusan D3 usia 21 tahun menghadapi gurita sebesar itu. Pilihannya adalah mencoba bertahan dan terus berdoa semoga ada perubahan di DJP sambil melihat kesempatan berkarir di tempat lain yg lebih bersih dan menjanjikan.

Ternyata doa saya terkabulkan dengan dilaksanakannya modernisasi di tubuh DJP (baca : reformasi birokrasi). Dengan semangat 45 saya ikut tes untuk suatu posisi di KPP modern. Sebelumnya belum pernah ada di tubuh birokrasi PNS ada tes untuk suatu posisi. Iming2nya : remunerasi yang layak (tertinggi di PNS dan setara dengan swasta bonafide), kantor dengan peralatan modern, dan disiplin yang tinggi. Seleksinya tidak main2 dan berhari2,  seleksi administrasi yg ketat, tes TPA, psikotes, dan wawancara oleh tim psikologi UI. Akhirnya saya diberui amanah bekerja di lingkungan kantor yang ‘modern’.

Banyak artikel tentang modernisasi atau reformasi birokrasi DJP ini, salah satunya tulisan saya pada https://rusdiyanis.wordpress.com/2009/06/16/modernisasi-djp-silent-revolution/ . Modernisasi DJP atau reformasi birokrasi di lingkungan DJP sebenarnya bukan hanya bicara tentang struktur atau teknologi kantor yang modern, remunerasi yang besar atau kode etik, tetapi juga  perubahan mindset atau paradigma.

Para komentator di TV dan masyarakat awam banyak yang tidak paham dgn reformasi DJP ini. Dipersepsikan reformasi hanya tentang remunerasi yang besar dan telah gagal akibat kasus Gayus ini. Bila parameter keberhasilan reformasi DJP diukur dengan realisasi penerimaan pajak, silahkan lihat kenaikan penerimaan pajak yang sangat signifikan dari tahun ke tahun. Kenaikan realisasi pajak sebesar 34%, menjadi Rp571 triliun pada tahun 2008, pencapaian tertinggi sepanjang sejarah RI. Atau anda sekali-kali datang ke kantor pajak melihat bagaimana modernnya kantor pajak dan bandingkan pelayanan yang diberikan dengan instansi lain (minimal dgn instansi pemerintah lainnya. Berapa lama waktu normal yg dibutuhkan utk mendapatkan NPWP atau melapor SPT ?.  SPT dapat dilaporkan di tempat2 keramaian seperti mall dengan drop box-nya atau menggunakan kecanggihan teknologi eSPT dan program efiling-nya. Pada hari sabtu-minggu bulan Maret dan April petugas pajak tetap menanti Wajib Pajak untuk melapor SPT, walaupun hanya 1-2 WP yang datang karena sebagian besar sedang menikmati wiken.

Berbagai survey lembaga independent thd kinerja DJP juga menunjukkan hasil yang menggembirakan. Data empiris, yang diambil dari survey AC Nielsen (2004), menunjukkan bahwa pelayanan pajak di kantor ini memberikan tingkat kepuasan yang sangat tinggi, yaitu sebesar 81, lebih besar dari rata rata tingkat kepuasan nasional sebesar 75. Lebih lanjut Survey AC Nielsen Tahun 2004 menyebutkan bahwa kepribadian pegawai pajak, kemudahan dan efisiensi dalam pelayanan, jumlah pelayanan yang disediakan dan ketersedian informasi di Kantor Pajak Wajib Pajak Besar memiliki nilai sangat baik.

Pendapat miring ttg maraknya praktek kotor di kantor pajak menunjukkan komentator tdk pernah berhubungan langsung dgn kantor pajak setelah reformasi DJP. ‘Itu sudah jadul!’, kata anak saya, mengungkit2 pengalaman jaman majapahit sbg bukti kegagalan reformasi di DJP.

Pernah di ruangan kerja terjadi diskusi di antara rekan kerja, apakah somay yang diberikan WP secara tiba-tiba boleh diterima atau harus ditolak. Ini berkaitan dengan kode etik pegawai DJP yang tidak boleh menerima apapun dari WP. Saya berpendapat uji tes etis atau tidak etis adalah apakah bila orang lain tahu saya akan merasa ‘nyaman’. Akhirnya diputuskan menelepon Dit. Kitsda (provostnya DJP) dan mereka memperbolehkan menikmati siomay itu.

Pernahkan diangkat oleh media bahwa pegawai DJP bekerja selama 8,5 jam sehari, absen dgn finger print dan akan dipotong hampir Rp. 100 rb bila terlambat walau hanya 1 menit dan dipotong Rp. 300 rb/hari bila tidak masuk karena sakit ?.

Pernahkah juga diangkat oleh media rekan saya di kalibata pada tahun 2010 ini memasukkan ‘fresh money’ ke kas negara RP. 500 milyar atas temuan transfer pricing dan treaty abuse oleh PMA walupun ia telah didekati secara ‘halus’ maupun ‘kasar’ ?

Geli juga membaca pendapat orang awam bahwa pajak yang disetor akan diambil pegawai pajak. Sekali lagi kurangnya sosialisasi ttg pajak menyebabkan mereka tidak mengerti bahwa pajak disetor ke bank dan akan masuk ke rekening pemerintah, bukan ke rekening kantor pajak apalagi pegawai pajak. Pajak yang disetor inilah yang akan masuk menjadi penerimaan APBN.

Tuduhan juga buat DJP atas penggunaan penerimaan pajak, seolah2 DJP juga bertanggung jawab kenapa masih ada jalan yang bolong atau sekolah yang hancur. Tuduhan ini sebenarnya juga salah alamat. Tugas DJP adl menghimpun dana pajak utk pembangunan. Target Rp. 700 trilyun agar masuk ke negara itulah tugas DJP. Sedangkan user dari dana tersebut adalah kementrian atau instansi pemerintah lainnya untuk menjalankan program/proyek yang sdh direncanakan. Bukanlah domain DJP agar dana pajak tersebut terawasi dan digunakan sebagaimana mestinya.

Reformasi DJP adalah sebuah proses yang masih terus berlangsung. Ibarat memperbaiki suatu ruangan atau menyapu lantai, masih ada beberapa tempat yang belum tersentuh. Tidak ada sistem yang sempurna, sistem yang baik adalah sistem yang scr kontinyu memperbaiki diri atau berkembang. Demikian pula yang terjadi di DJP, pasti ada oknum2 atau orang2 aneh pada sistem sebaik apapun. Yang penting adalah memastikan budaya kerja (termasuk pengawasan internal) berjalan dengan baik sehingga setiap pelanggaran bersifat individual, tidak terstruktur dan terdeteksi dengan segera. Bila tidak, maka ada sesuatu yang salah dengan sistem yang dibangun dan segera diperbaiki.

Yang terjadi pada kasus Gayus adalah generalisasi masalah seolah2 semua atau sebagian besar pegawai pajak seperti itu sehingga reformasi DJP dianggap gagal. Belum lagi aksi boikot pajak di dunia maya. Apakah mereka tidak mengerti kewajiban pajak dan manfaatnya bagi bangsa ini?. Pendapat emosional ini dapat karena ketidakmengertian atau karena kepentingan2 pihak tertentu pengemplang pajak atau yang menginginkan reformasi DJP gagal. Apa bedanya pemboikot pajak dgn pengemplang pajak ? sama2 tidak menyetor pajak ke kas negara yg sdh merupakan kewajibannya.

Sangat sulit membangun ‘trust’ antara DJP dan Wajib Pajak. Kerja keras bertahun-tahun Account Representative (AR) sebagai garda terdepan KPP beserta staf lainnya untuk membangun image ttg pajak seperti kemarau setahun dihapus hujan sehari. Tidak proposionalnya sebagian masyarakat dalam memandang kasus ini dan blow up dari rekan press juga ikut andil atas tuduhan provokatif thd DJP dan reformasinya.

Banyak hikmah yang dapat diambil dari kasus Gayus ini. Bagi DJP kasus ini dapat menjadi momentum untuk mengkoreksi reformasi yang telah dijalankan, terutama pengawasan internal. Promosi dan mutasi harus dengan kriteria yang jelas dan tidak menyebabkan demotivasi pegawai.

Stake holder lainnya juga harus mulai mereformasi dirinya, mulai dari Wajib Pajak, konsultan pajak, DPR sebagai pembuat UU, dan Pengadilan Pajak. Masyarakat kita juga harus direformasi. Ternyata mereka belum siap dengan ‘no gift’ atas suatu pelayanan umum. Meraka akan salah tingkah ketika diberikan excellent service dan mengetahui tidak ada biayanya. Yang paling parah adalah oknum2 konsultan pajak atau makelar pajak yang merasa terganggu kepentingannya dengan reformasi DJP ini, ‘makan angin terus nih pak!’ sindir mereka. Wajib Pajak akan selalu menganggap pajak sebagai beban yang haru selalu ditekan, baik dengan tax planning maupun cara2 kotor kolusi. Bukankan utk kolusi harus ada dua belah pihak ?.

DJP adalah milik bangsa ini. Reformasi DJP bukan hanya menguntungkan pegawai pajak tetapi juga menjadi kepentingan bangsa ini. Lihat target Rp. 700 trilyun penerimaan pajak dalam APBN 2010 dan program/proyek pemerintah yang berhubungan dgn kesejahteraan masyarakat banyak menanti realisasinya. Jangan sampai akibat ulah segelintir oknum maka tugas berat dan mulia yang diemban DJP menjadi gagal.

Sebagai manusia saya marah dgn perbuatan Gayus dan kesal dgn pendapat masyarakat awam yg tidak (mau) mengerti. Tapi ternyata kekesalan dan kemarahan itu tidak mempunyai cukup ruang ketika mata melihat jalan membentang, sekolah SD dipenuhi murid2 yg sedang berlari, senyum guru yg membentang, atau bersih dan gagahnya puskesmas berdiri. Itu hasil keringat jerih payah kami sbg pegawai pajak.

3 thoughts on “Modernisasi DJP adalah jawaban doa saya

  1. “Ini pukulan telak bagi MA, karena dari awal MA mengatakan tidak ada masalah (dalam kasus Gayus). Tidak ada pelanggaran dan tidak ada suap, tapi ternyata buktinya ada. Ini menunjukan praktek mafia hukum masih eksis sampai sekarang,” ujar peneliti hukum ICW Febri Diansyah di Kantor ICW, Kalibata, Jakarta Selatan, Minggu (18/4/2010).

    Febri menyatakan, klaim MA telah melakukan pembersihan terhadap mafia hukum, harus diuji lagi. “Kalau begini terkesan MA memberikan perlindungan terhadap pihak bermasalah dengan mengatakan tidak ada masalah,” katanya.

    Febri menyangsikan polisi dapat menyeret aktor utama kasus Gayus Tambunan. Hal ini disebabkan polisi merupakan bagian dari kasus Gayus.
    Selain itu kejaksaan tidak jelas dalam menanggani masalah ini.

    “Jalur konvensional seperti ini pasti akan gagal dalam kondisi yang kita sebut darurat mafia ini. Sebaiknya diserahkan ke KPK agar lebih baik,” katanya.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s