Earmarked taxes

Di korea (selatan) atau beberapa negara lainnya ada istilah ‘earmarked taxes’, pjk pusat yg penerimaannya sudah jelas ditujukan utk bidang2 tertentu. Contoh earmarked taxes di Indonesia adl iuran yg ditarik pemegang HPH utk dana reboisasi pd era Soeharto.

Di Korea salah satu bidang yg mendapat dana dari earmarked taxes adalah pendidikan, jd disebut ‘education tax’. Bidang lainnya adalah transportasi-energy-environment dan rural development. Bisa salah paham dengan istilah ‘education tax’, seolah2 pajak yg dikenakan atas jasa pendidikan. ‘Special Tax for Rural Development’ bisa salah diartikan sebagai pajak yg dikenakan terhadap Wajib Pajak di daerah terpencil. Padahal maksudnya adl pajak yang penerimaannya dijamin UU utk tujuan pendidikan atau pengembangan daerah terpencil.

Education tax di Korea dikenakan terhadap Wajib Pajak bank dan asuransi, manufaktur/importir, penjual brg2 mewah seperti berlian, operator pacuan kuda, lapangan golf, produsen BBM, minuman keras. Tarif education tax utk bank dan asuransi adl 0,5% dari omset bruto atau Rp. 5 juta untuk setiap Rp 1 M omset.

Tentu ada yg pro dan kontra dgn earmarked taxes ini. Pada negara2 berkembang earmarked taxes merupakan promo pajak bahwa peruntukkan pajak sudah jelas dan tdk hanya dinikmati oleh pejabat atau proyek-proyek yg tdk bermanfaat bagi masyarakat banyak.

Earmarked taxes juga menjamin proyek yg mendapat dana earmarked taxes akan ‘aman’ tidak terpengaruh fluktuasi penerimaan pajak, karena biasanya obyek earmarked taxes cenderung tidak fluktuatif (inelastic). Bila tdk ada earmarked taxes, bisa saja sebuah proyek tertunda atau dibatalkan dengan alasan penerimaan pajak menurun.

Yang kontra berpendapat earmarked taxes hanya akan menguntungkan proyek2 tertentu yg biasanya mendapat perhatian media massa dan diisi expert2 yang ahli membuat laporan ttg proyek-proyek mereka. Masyarakat bisanya tidak peduli terhadap proyek atau kegiatan yg meskipun berhubungan dengan kesejahteraan org banyak namun tidak mendapat perhatian media massa. Earmarked taxes akan membatasi penerimaan pajak utk sektor lainnya. Ada sektor yg sebenarnya penting tp luput dari perhatian sehingga kurang mendapat dana pajak dan tidak berjalan baik,  sudah terlambat ketika masyarakat mengetahuinya.

Di Indonesia earmarked taxes merupakan ide yg baik untuk pengembangan daerah terpencil/tertinggal yang dikenakan terhadap perusahaan pertambangan atau perkebunan di wilayah tersebut. Entah untuk pembangunan pendidikan atau infrastruktur. Bila ada earmarked taxes ini tentu tidak terlihat kesejangan sosial di daerah pertambangan Timika misalkan.

Dapat juga diterapkan Earmarked taxes untuk program pencegahan polusi udara oleh industry manufaktur atau angkutan umum non gas dan earmarked taxes untuk program kesehatan oleh perusahaan rokok atau minuman keras.

Just an idea …  tergantung kemauan pemerintah dan kepedulian masyarakat.

One thought on “Earmarked taxes

  1. Earmarked ini di Indonesia namanya PNBP. yg ngelola DJA. coba check di http://www.pnbp.net/ . Di sisi lain, UU PDRD yg baru juga sebenarnya sudah menganut konsep earmarking. Masalahnya untuk meng-earmarked kan suatu jenis pajak perlu sistem akuntan pemerintah yang sudah menggunakan prinsip fund accounting sehingga akan lebih memudahkan melacak, bahwa penerimaan tertentu memang hanya untuk membayar belanja tertentu. Sayangnya sistem akuntansi pemerintahan di Indonesia belum sepenuhnya mendukung. baru disebut bahwa nanti akan ke arah itu.

    Jadi sebenarnya motto “bayar pajak, awasi penggunaanya” itu sudah ke arah earmarking cuman mekanisme teknis ngawasinya gimana?

    sekedar pendapat. thx.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s