Ekspor Jasa dalam UU PPN

Salah satu yang baru dalam pasal 4 UU No. 42/2009 (UU PPN 2010) adalah ditambahkannya huruf g dan h, yaitu ekspor BKP tidak berwujud dan ekspor JKP oleh PKP. Ditambahkannya ekspor BKP tdk berwujud dan JKP adalah agar netral dgn stimulus ekspor BKP yang telah diatur sebelumnya.

Selama ini hanya diatur pemanfaatan JKP/BKP tdk berwujud dari luar daerah pabean (‘impor’). Pengusaha kita hanya diposisikan sebagai konsumen/importir jasa, belum berparadigma sebagai produsen/eksportir . Sekarang sudah sangat mungkin perusahaan kita menerima royalty fee dr LN atau perusahaan kita mengerjakan proyek jasa di LN.

Dulu stimulus PPN hanya utk PKP eksportir BKP, yaitu tetap terutang PPN (pasal 4f UU PPN) dengan tarif 0% (pasal 7(2) UU PPN). Dengan demikian PKP eksportir dapat mengkreditkan PM PPN namun nilai ekspor tidak ditambah PPN.

Lain halnya dengan eskpor BKP, jika pengusaha menyerahkan (memberikan) jasa keluar daerah pabean Indonesia perlakuan PPN-nya kurang begitu jelas. Ketidakjelasan muncul karena dalam ketentuan objek pajak (charging provision) Pasal 4 UUPPN tampak tidak ada ketentuan eksplisit yang mengatur tentang pemajakan ekspor JKP (jasa kena pajak).

Oleh karena dalam praktik , tiadanya rumusan eksplisit pemajakan dalam UU PPN lama menimbulkan keraguan baik dari PKP maupun Kantor Pajak apakah ekspor jasa (1) berhak atas tarif PPN 0%, (2) tidak dikenakan PPN, atau (3) dikenakan pajak 10% karena diserahkan dalam daerah pabean.

Ben Terra menyatakan bahwa pada saat itu ekspor dan impor jasa tidak dimasukkan dalam sistem VAT (Value Added Tax) EEC dengan tidak mengatur tempat dan saat terutangnya PPN.

Terdapat pemikiran bahwa secara administratif dan pengawasan (oleh pabean) tempat terutang VAT yang paling efektif adalah tempat pembelian jasa (purchase principle). Pembelian jasa terjadi ditempat pemberi (pengusaha) jasa terdaftar.

Konsep economic use (pemanfaatan) atas jasa kadang tidak eksis, gagal atau batal serta meragukan. Kalau pemajakan atas jasa berdasarkan pemanfaatan, secara yuridis formal banyak jasa yang kurang berdasar untuk dikenakan pajak. Pembelian menunjukkan adanya pengeluaran yang mewakili ketersediaan jasa untuk konsumsi.

Perbedaan karakter antara barang dan jasa meminta perlakuan administratif yang tidak sama. Barang bersifat visible dan controlable oleh pabean, sedangkan jasa umumnya invisible dan pejabat pabean jarang melihat ekspor jasa.

Barang secara fisik ekspornya dapat diadministrasikan dengan dokumen PEB, ekspor jasa tidak mudah di PEBkan. Dari administrasi dan pengawasan, barang yang visible, controlabel dan dapat diPEBkan saja gampang dimanipulasi apalagi jasa.

Terlepas dari beberapa petunjuk dasar pemajakan JKP di atas, sangat boleh jadi bahwa atas ekspor jasa UUPPN mengikuti arus EEC Sixth Directive dengan menerapkan purchase principle agar terjadi efisiensi administrasi pemungutan PPN mengurangi moral hazard penyalahgunaan tarif 0% atas ekspor jasa dalam rangka mengamankan hak fiskal negara dan masyarakat.

Teori di atas adl pendapat bapak Gunadi dalam salah satu tulisannya, bahwa tempat terutang ekspor jasa adalah di Negara mana pemberi jasa (eksportir jasa) berada. Negara di mana jasa dimanfaatkan seharusnya tidak mengenakan PPN. Namun kembali utk netralitas dengan stimulus ekspor BKP, ekspor JKP dikenakan PPN di negara tempat eksportir berada dengan tariff 0%.

Ekspor jasa adalah dlm konteks PKP sbg pemberi jasa bukan penerima jasa. Pasal 4e UU PPN ttg pemanfaatan JKP dr luar daerah pabean di dalam daerah pabean adl dalam konteks sbg penerima jasa/importir jasa (pemberi jasa di LN). dengan demikian tidak dapat digunakan tes ‘di mana jasa dimanfaatkan’ utk menentukan terutang tidaknya penyerahan jasa. Sederhananya, bila pengusaha sbg pemberi jasa lihat pasal 4c …… di mana jasa diserahkan. Bila sbg penerima jasa lihat pasal 4e …. di mana jasa dimanfaatkan. Benang merah inilah yang saya coba tarik dari UU PPN.

UU PPN lama tidak menyebut kata ‘eskpor jasa’. pemberian jasa (WP sebagai pemberi jasa) diatur pd pasal 4c, terutang PPN bila penyerahan JKP di dalam daerah pabean (dan dlm kegiatan usaha/pekerjaan).

Dengan demikian bila penyerahan di LN tidak akan terutang PPN. Apakah ini yg dimaksud dgn ‘ekspor jasa’ ? …. Penyerahan jasa di LN ?. Bila iya, maka ekspor jasa yg selama ini tidak terutang PPN menjadi terutang PPN dengan tarif 0%.

Dulu tidak terutang PPN karena tidak ada dalam ketentuan objek pajak (charging provision) Pasal 4 UUPPN. Analogi saya : ekspor adl negasi penyerahan Barang/jasa di dalam daerah pabean. Digunakan tes ‘penyerahan’ bukan ‘pemanfaatan’ sesuai dengan teori (pak Gunadi) di atas dan teori yang (menurut saya) digunakan juga oleh UU PPN kita.

‘clue’ ekspor jasa dlm UU PPN baru hanya : ‘termasuk dalam pengertian ekspor Jasa Kena Pajak adalah penyerahan Jasa Kena Pajak dari dalam Daerah Pabean ke luar Daerah Pabean oleh Pengusaha Kena Pajak yang menghasilkan dan melakukan ekspor BarangKena Pajak Berwujud atas dasar pesanan atau permintaan dengan bahan dan atas petunjuk dari pemesan di luar Daerah Pabean’.

Redaksional ‘termasuk’ menggambarkan prima facie, salah satu contoh yg menjelaskan definisi ekspor jasa itu sendiri, yaitu salah satunya jasa maklon yg produknya diekspor ke LN. Tetap tidak jelas definisi ekspor jasa dalam UU PPN baru.

Kita coba lihat juklak PPN lama tentang penyerahan/pemanfaatan jasa (sampai tulisan ini dibuat belum ada juklak baru ttg ekpsor jasa) :

SE – 25/PJ.3/1989 : Ketentuan ini supaya ditafsirkan bahwa Jasa yang dilakukan oleh Wajib Pajak Luar Negeri dikenakan sepanjang dimanfaatkan di Indonesia. Jika jasa secara phisik dilakukan di Indonesia tetapi dimanfaatkan diluar negeri, maka atas penyerahan ini tidak terkena PPN.

Mengapa tidak kena PPN ? …. WP LN bukanlah pengusaha (badan) sebagaimana dimaksud dlm Psl 1 UU PPN. Agar penyerahan jasa di dlm daerah pabean terutg PPN maka harus dilakukan oleh pengusaha. Sedangkan pemanfaatan jasa di dlm daerah pabean oleh siapapun akan terutang PPN walaupun dimanfaatkan oleh WP LN (penjelasan pasal 4e UU PPN). Bila pengusaha jasa yang berkedudukan di dalam negeri menyerahkan jasa yg secara phisik dilakukan di luar negeri, tetapi dimanfaatkan di Indonesia, maka terkena PPN. Jika jasa tersebut secara phisik dilakukan di luar negeri, tetapi dimanfaatkan juga di luar negeri, tidak terkena PPN.

Juklak lainnya (saya lupa dokumennya) menyatakan dengan tegas pengertian penyerahan jasa di DN adalah jasa dikerjakan/dilakukan di DN. Contohnya reparasi senapan di DN yang senapannya dikirim dari LN akan terutang PPN. Bila pengerjaan reparasi di LN maka tidak terutang PPN.

Mudah menentukan di mana jasa diserahkan atau dimanfaatkan bila jasa tersebut melekat pd suatu tangible asset, seperti konstruksi, perbaikan mesin, dll. Namun sulit utk menentukan tempat penyerahan/pemanfaatan jasa yg tdk melekat dgn tangible asset, seperti jasa konsultan, penelitian, teknik dll.

A. Tait, seorg pakar VAT, berpendapat bahwa ekspor jasa dengan VAT 0% hanya atas jasa yang melekat pada barang/bangunan fisik di manca negara. Sedangkan bapak Gunadi mengemukakan luasnya cakupan jenis eskpor jasa yang seharusnya mendapat stimulus PPN 0%, yaitu sbb :

(1) jasa yang berkaitan langsung dengan barang, bumi dan bangunan yang berada diluar yurisdiksi Indonesia.

(2) jasa kepada WPLN yang tidak berada atau mempunyai BUT di Indonesia dan tidak ada kaitan langsung dengan barang, bumi atau bangunan di Indonesia,

(3) jasa kepada orang atau badan yang tidak berada di Indonesia, dan dimanfaatkan di luar Indonesia, dan tidak ada kaitan langsung dengan barang, bumi atau bangunan di Indonesia.

(4) penyerahan hak atau barang tidak berwujud, atau pemberian hak memanfaatkan hak atau barang tidak berwujud kepada WPLN yang tidak mempunyai BUT atau orang atau badan untuk dimanfaatkan di luar Indonesia.

(5) penyewaan alat transpor untuk digunakan di luar Indonesia, dan

(6) pekerjaan atas barang impor yang akan diekspor kembali, dan pemrosesan barang yang akan diekspor.

Nomor (2) dan (3) menggunakan konsep economic use, tempat terutang di mana jasa dimanfaatkan. Mengabaikan purchase principle, tempat terutang di mana pembeli berada dan melakukan penyerahan jasa (adanya pengeluaran yang mewakili ketersediaan jasa untuk konsumsi). Bila konsisten, seharusnya walaupun jasa akan dimanfaatkan di LN namun diserahkan/dikerjakan di dalam negeri merupakan penyerahan di dalam daerah pabean (bukan ekspor jasa). Namun sah2 saja bila ekspor jasa termasuk jasa yg dilakukan di dalam daerah pabean namun dimanfaatkan di luar daerah pabean, untuk stimulus industri jasa.

Nomor (6) sesuai dengan prima facie definisi eskpor jasa dalam penjelasan pasal 4h UU PPN, jasa maklon yg melekat pada barang yang akan dieksor.

S – 1004/PJ.32/2006 dapat menjadi ilustrasi bahwa jasa yang dilakukan (penelitian/analisa) di dalam daerah pabean walaupun nantinya laporan atas hasil pekerjaan dikirim langsung ke luar negeri dan yang memperoleh manfaat adalah WP di luar negeri terutang PPN. Laporan hasil pekerjaan dapat dikirim via email atau melalui telepon. Namun tidak menghilangkan substansi bahwa ini adalah penyerahan jasa di dalam daerah pabean, bukan ekspor jasa.

UU PPN baru dengan juklaknya diharapkan segera memperjelas jenis ekspor jasa yang diberikan stimulus fiskal. Berbagai teori yg ada dapat diakomodasi seperti masukan Prof. Gunadi atau pakar VAT lainnya.

Bisa pula jasa lain seperti pengalihan hak kepada WPLN (seperti penjualan hak cipta dan royalti) atau jasa yang dinikmati di luar negeri dapat dikenakan tarif PPN 0% seperti yang dilakukan Australia (Sec 38-190 GST Act 1999).

Untuk dokumentasinya dapat meniru Australia, misalnya untuk jasa arsitek, eksportir JKP harus menyerahkan rancangan arsiteknya, untuk legal advisor harus menyerahkan legal opinion yang bersangkutan. Dapat pula meniru RRC, dimana eksportir baik barang maupun jasa hanya bisa mengklaim restitusi bila bisa membuktikan adanya transfer dana dari luar negeri atas transaksi ekspornya. Meskipun invoice ataupun bill of lading tujuannya ke luar negeri namun bila pembayaran kontan (dalam mata uang apapun) terjadi di RRC maka fasilitas restitusi tidak dapat dinikmati eksportir.

Teori tetaplah hanya teori. Yang akan berlaku dan diterapkan hanyalah apa yang telah ditetapkan dlm aturan perUU dan juklaknya sbg hukum positif.

4 thoughts on “Ekspor Jasa dalam UU PPN

  1. muaaantap pak “pemikiran teori” UU-nya..jadinya kita punya ‘feel’ yg berbeda dalam membaca UU…tp skrng dah ada PMK 70/PMK.03/2010 pak..heheheh #keep writing

  2. salam kenal, pak. mengambil dari tlisan di atas :

    S – 1004/PJ.32/2006 dapat menjadi ilustrasi bahwa jasa yang dilakukan (penelitian/analisa) di dalam daerah pabean walaupun nantinya laporan atas hasil pekerjaan dikirim langsung ke luar negeri dan yang memperoleh manfaat adalah WP di luar negeri terutang PPN. Laporan hasil pekerjaan dapat dikirim via email atau melalui telepon. Namun tidak menghilangkan substansi bahwa ini adalah penyerahan jasa di dalam daerah pabean, bukan ekspor jasa.

    saya ingin bertanya :
    Jadi bukti dr laporan hsl pekerjaan via e-mail tsb tdk bisa menguatkan untuk tdk terutang PPN? walaaupun sebenarnya manfaat dr penelitian digunakan di luar pabean.

    bagaimana sebenarnya perlakuan pajaknya di lapangan?

    thanks.

    • salam kenal bu Nisha,

      UU PPN lama (PPN terutang sebelum 1 April 2010) belum mengenal ekspor jasa.
      S-1004/2006 merupakan juklak dari Pasal 4c UU PPN, penyerahan JKP di dalam daerah pabean yang terutang PPN. Penyerahan JKP oleh pengusaha dikaitkan dgn di mana jasa tsb ‘performed’, bukan di mana dimanfaatkan. Di mana jasa dimanfaatkan menjadi penentuan bila pengusaha tsb bukan sbg pihak yg menyerahkan jasa, tetapi yg menerima jasa (dari LN) sebagaimana diatur pd pasal 4e.

      Belum jelas prinsip ekspor jasa yg diatur pd UU PPN baru, apakah termasuk jasa yg ‘performed’ di LN. Jasa yg dimanfaatkan di LN sepertinya pasti termasuk pengertian ekspor JKP utk melindungi jasa maklon.

      Mudaha2an tdk membingungkan

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s