Apa untungnya berNPWP ?

mieayam2

Susah-susah gampang menjawab pertanyaan yg sering dilontarkan masyarakat awam …. apa untungnya bagi saya bila berNPWP ?. Saya maklum mendengar pertanyaan ini. Lumrah manusia menghitung untung-rugi, termasuk kpd negara.

Untung secara finansial ? …. dulu dijawab gak mungkin. NPWP berarti teradministrasi dlm sistem database pajak, sehingga kewajiban (di samping hak tentunya) pajak akan terawasi dengan baik. Ujung2nya penerimaan pajak akan optimal.

NPWP menjadi kata yg cukup populer di tahun 2008 dan 2009 ini. Bahkan klo ada survey seperti survey capres/cawapres…. kartu/dokumen pemerintah terpopuler saat ini pasti jawabannya NPWP !. Di akhir tahun jam 07.00 pagi masyarakat sudah antri di KPP sampai ke trotoar jalan. Wuihh !. Di bengkel seorang pemilik bengkel menyebut-nyebut NPWP dan ‘sunpol’ dengan saya. Salut dgn terobosan pak Darmin dan tentu saja sumbangsih UU KUP dan PPh baru.

Untungnya berNPWP dan manfaat membayar pajak adalah hal yang berbeda. ‘Bukankah selama ini saya telah dipotong pajak ?, buat apalagi berNPWP kan tidak efisien dan pasti lapor nihil’. Kembali … NPWP adalah sarana administrasi DJP utk mengawasi kewajiban dan pemenuhan hak Wajib Pajak. Dengan NPWP, DJP dapat mengoptimalkan potensi pajak dan WP dapat meminta haknya seperti restitusi. Disamping itu NPWP akan menciptakan mekanisme kontrol antara pemotong/pemungut pajak dan pihak terpotong/terpungut pajak. Seperti contoh perusahaan sebagai pemotong PPh Pasal 21 tidak dapat semena-mena memotong dan menyetor PPh Pasal 21 karyawan, karena karyawan berNPWP akan meminta 1721A1 dari perusahaan utk dikreditkan pada SPT tahunan Pph karyawan tsb. Selisih antara PPh yang dipotong dan disetor ke negara akan diketahui karyawan berNPWP.

Secara normatif, manfaat membayar pajak adl  kemandirian pembiayaan pembangunan utk mensejahterahkan masyarakat. Menciptakan kesadaran pajak bukanlah hal yang mudah dan menjadi tugas terberat DJP ditengah tidak kondusifnya praktek korupsi dan kolusi di instansi pemerintah dan institusi negara lainnya. DJP sebagai pengumpul dan penjaga pundi keuangan negara menerima imbasnya …. bagaimana menciptakan trust di masyarakat bahwa DJP akan amanah dan uang pajak akan digunakan semaksimal mungkin utk kesejahteraan masyarakat.

DJP bukanlah lembaga super yang mengatur segala hal. Tugasnya hanyalah mengumpulkan uang negara secara benar berdasarkan aturan yg ada. Sedangkan pengawasan penggunaan uang pajak oleh instansi lainnya sbg user bukanlah wewenang dan tanggung jawab DJP. Mungkin tanggung jawab KPK, itjen, BPK, ICW, tokoh agama, bahkan masyarakat secara keseluruhan. Sesuai dgn moto pajak …’lunasi pajaknya, awasi penggunaannya’. Timbul komplain, ‘udah disuruh bayar pajak disuruh ngawasin pula !’🙂 . Saya setuju dengan moto ini. Pencegahan korupsi adalah tanggung jawab kita bersama, bukan tanggung jawab badan tertentu. Kita budayakan sosial kontrol … meminjam istilah guru PMP saya …. di tengah masyarakat bahwa korupsi adl perbuatan tercela, memalukan, hina, keji, dll. Dengan demikian pemberi dan penerima uang korupsi akan berfikir 1000x dan selalu merasa terancam eksistensinya bila melakukan perbuatan hina ini.

Bicara pajak, bicara pengambilan sebagian harta warga negara oleh negara, dapat dipaksakan, dan tidak mendapat kontrapretasi langsung. Mendengar definisinya saja sudah enggan hati, apalagi melaksanakannya. Jadi mana mungkin bicara NPWP bicara keuntungan !.

Sebenarnnya ada sih untungnya berNPWP secara tidak langsung, yaitu tidak menderita rugi lebih besar. Bila berNPWP dipotong PPh Pasal 21 oleh pemberi kerja dgn tarif lebih rendah 20%, tidak perlu membayar fiskal luar negeri Rp. 2,5 juta. Secara administrasi, mudah utk meminjam uang di bank. harusnya ditambah lagi ya … caleg/capres/cawapres harus sudah punya NPWP minimal 5 tahun sebelumnya !.  Tapi jawaban ini semua belum memuaskan masyarakat awam … apa untungnya berNPWP ?.

Terobosan dibuat kanwil DJP jawa barat I bekerja sama dengan pengusaha FO, distro, restoran dan hotel di bandung. Setiap pemegang kartu NPWP akan mendapat diskon khusus s/d 10%!. ini hal baru yg belum ada dalam sejarah pajak Indonesia. Baru deh terasa untungnya bawa2 NPWP di dompet. Menguntungkan !… dapat harga murah dan menghemat uang kita. DJP diuntungkan dgn program ini, yaitu sosialisasi dan promo NPWP. Pengusaha juga diuntungkan yaitu promo tempat usahanya. Terjadi simbiosis mutualisme di sini. Ditunggu terobosan DJP lainnya dan peran serta pengusaha lainnya utk memasyarakatkan pajak. Sekarang klo ditanya apa untungnya berNPWP …. sudah pede menjawabnya. mudah2an tdk lama lagi tiba  suatu masa di mana nominal keuntungan berNPWP tidak ada artinya dibandingkan rasa bangga berNPWP.

npwp-sebagai-kartu-diskon14

3 thoughts on “Apa untungnya berNPWP ?

  1. Pertama-tama, saya menghargai dan menghormati komentar Pak Rusdi yang bijak dan tetap kepala dingin.
    Sebelumnya, minta maaf kalo ada komen saya yang terkesan curhat colongan. He he.
    Saya bukan anti bayar pajak (meskipun terkadang tidak ikhlas). Benar, tanpa negara, masyarakat, dan pemerintah saya tidak akan bisa menjalankan usaha di negara ini. Oleh karena itu, adalah suatu kewajiban bagi saya untuk membayar pajak. Saya menyadari hal tersebut. Namun, kalau saya tidak bayar pajak apakah saya telah menjadi orang jahat yang menggunakan fasilitas tanpa bayar (gratis) ??!! Well, I don’t. Saya tetap memberi kontribusi dalam pembangunan dan pengembangan di tempat saya berusaha. Caranya yaitu, saya (dan sesama pengusaha sekitar) menyisihkan langsung keuntungan ke lembaga desa (sejenis koperasi independen yang dibentuk oleh kami sebagai pengusaha di desa tersebut). Jadi, di tempat saya berusaha, tidak ada perhatian dari pejabat setempat apalagi pusat. Kecuali saat cari muka seperti kampanye dan lain-lain. Tidak ada listrik, jalan, air bersih, dan berbagai fasilitas mendasar yang layak bagi manusia pada umumnya. Maka dibentuk lah lembaga desa tersebut yang didanani oleh saya dan teman2 pengusaha di desa tersebut (kebetulan kami semua usahanya agribisnis di pedalaman desa itu). Kami inisiatif sendiri tanpa merasa terpaksa (wong kami pentolan pendiri lembaga tersebut kok). Sekarang di desa tersebut sudah ada genset raksasa untuk suplai listrik, aspal di jalan utama nya (walau bukan beton/hot mix), jalan batu padas di jalan hub (jalan tikus/penghubung), sumur air bor, dan berbagai fasilitas lainnya hasil dari pemanfaatan dana lembaga tersebut. Puskesmas belum ada, tapi kita memberi pengobatan gratis bagi yang sakit untuk berobat ke kabupaten terdekat yang jaraknya 2 jam dari desa.
    Yang ingin saya sampaikan sebenarnya BUKAN “jangan bayar pajak”. Tetapi bijak lah dalam mengambil sikap. Kalau penggunaan pajak yang masih tidak transparan dan korup, tentu saja saya dengan tegas menolak membayar pajak (kalaupun bayar tidak sepenuhnya). Karena sudah bayar pajak malah tidak digunakan untuk kepentingan warga sekitar, kan malah kita juga yang kena imbas negatifnya kalau ada masalah apa2. Bagus lah kita manfaatkan langsung penggunaannya untuk warga. Walaupun tindakan saya bisa disebut main hakim sendiri, tapi saya melihat cara yang saya gunakan sekarang, masi lebih besar manfaatnya dibanding saya bayar pajak melalui jalur formal (saya lebih suka menyebutnya formal ngutipnya, tapi ilegal pemakaiannya).
    Kira2 begitu lah. Salam dan terima kasih.

  2. Memang tidak mudah menumbuhkan kesadaran membayar pajak bagi warga negara, membutuhkan proses dan ‘strong effort’ segenap stake holder pajak tsb : pemerintah (selurh instansi tdk hanya DJP), DPR sbg pembuat UU, penegak hukum (Pengadilan pjk, polisi, MA) dan masyarakat. Tanpa peran serta seluruh komponen tsb, upaya DJP utk meningkatkan kesadaran membyr pjk akan sia2.

    Tidak dipungkiri memang masih banyak kebocoran penggunaan uang pajak oleh instansi2 pemerintah, tp solusinya adl menutup kebocoran tsb bukan dgn tidak membayar pajak. Bpk tentu masih membutuhkan negara ini utk dpt melakukan bisnis yg menguntungkan, dan negara ini tidak akan berdiri tanpa pajak.

    Sy hargai kejujuran pak Parman sbg pengusaha dgn laba rtusan juta/bulan tp tdk mau membyr pajak krn memang pajak pd prinsipnya pjk adl mengambil sebagian harta utk negara tanpa manfaat langsung. Namun tanpa pak parman sadari pak parman dlm berbisnis telah menggunakan fasilitas yg dibiayai dari uang pajak, seperti : jalan utk transportasi, subsidi BBM, lampu merah dan rambu jln, puskesmas bila anda pernah ke sana, pendidikan bila dulu anda pernah sekolah negeri, rasa aman anda berbisnis, proyek pemerintah bila anda sebagai kontraktornya, dll …

    Mudah2an anda segera tersadarkan sebelum hukum yg menyadarkan anda.

  3. Jujur, tak ada untung nya !! Saya tidak pernah bayar pajak (PPh) dari dulu sampai sekarang meskipun penghasilan (neto) sudah ratusan juta per bulan ! Sebut saya pengkhianat negara. Tetapi satu hal, di temat saya penggunaan pajak yang dibayar tidak transparan dan kerap diselewengkan meskipun sudah dilaporkan ke pihak berwajib secara berulang kali sampai sudah gondok dan beruban. Daripada kek gitu, bagus lah saya kasi kan saja ke pegawai, buruh, dan masyarakat sekitar secara langsung dalam bentuk sumbangan dan insentif !! Lebih ada manfaat nya secara langsung bagi lingkungan sosial di sekitar tempat usaha saya !! Saya berderma sedikit, usaha saya dijaga dan dijalankan dengan senang hati dan loyal !! He he !!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s