Korean tax … a glimpse

tae-kwon-do-korea

Mau berbagi cerita ttg pajak Korea Selatan …. menambah cakrawala berfikir kita ttg pajak Indonesia.

Saya beruntung mendapat kesempatan mendengar langsung cerita ttg sistem dan praktek perpajakan Korea oleh Mr. Jin Hong Rim, Deputy Director of International Tax Division, Depkeu-nya Korea.

Seperti di negara2 yg sudah maju, institusi eksekusi pajak terpisah dgn policy maker-nya. Policy maker pajak merupakan wewenang Ministry of Finance and Economy (MOFE), termasuk keberatan or banding. Sedangkan enforcement atau eksekusi peraturan pajak ditangani oleh National Tax Services (NTS). MOFE dan NTS terpisah secara struktural dan independent , tidak dapat saling mempengaruhi.

Di negara kita wacana terpisahnya secara struktural antara DJP dan Depkeu sudah lama mengemuka. DJP menjadi badan tersendiri yg bertgg jwb langsung kpd presiden, seperti BPPN. DJP adl eselon 1 yang paling gemuk scr struktur  dan paling banyak SDM-nya. Belum lagi beban target yg diembannya. Terpisahnya DJP akan membawa keuntungan makin obyektifnya law enforcement krn DJP bukan lagi sebagai regulator dan eksekutor yg selama ini sering dikeluhkan WP. Di samping itu DJP juga bebas berkreasi membenahi institusinya bila berbentuk suatu badan, tidak terikat dengan Peraturan Pemerintah ttg remunerasi, cuti, kepangkatan dll atau kebiasaan birokrasi ala departemen pemerintah. Utk proses banding WP memang sudah ditangani Penegadilan Pajak sbg peradilan semu yg terpisah dari DJP namun tetap saja DJP dan PP masih berhubungan istimewa krn masih dlm satu struktur Depkeu.

Pencapaian penerimaan pajak Korea utk tahun 2006 telah mencapai Won 136 T atau kira2 sebesar Rp. 1.360 triliun. Hampir dua kali pencapaian DJP.

Di Korea ada 16 jenis pajak pusat : pajak langsung dan tdk langsung, customs, ditambah ‘earmarked taxes’. Mereka telah mengenakan pajak atas warisan sbg pajak langsung. Earmarked taxes adl pajak khusus yg dikenakan atas pendidikan, transportasi, dan pembangunan di rural area.

Hal menarik lainnya adl porsi penerimaan pajak yg relatif sama utk tiap jenis pajak : PPh OP, PPh Badan, PPN, dan other taxes. Fenomena ini menunjukkan bagaimana potensi dan intensifikasi yg merata utk setiap subyek dan obyek pajak. Bila PPh Badan dan PPN cenderung sama porsinya saya tdk heran. Tapi ini PPh OP dan PPN or PPh Badan sama kontribusniya membuat saya berfikir bahwa individu atau home industry atau UKM non badan hukum di Korea sudah diberdayakan sedemikian rupa shg mempunyai potensi yg sama dgn perusahaan2 besar.

Lapisan terendah tarif progresif PPh OP korea sebesar 9% utk penghsl s/d 10 jt won (kira2 Rp. 100 jt). Di atas 80 jt won dikenakan tarif tertinggi 36%. Utk tarif PPh OP mungkin relatif sama dgn kita, namun utk tarif PPh badan memang lebig rendah Korea, yaitu laisan terendah s/d 100 jt won (kira2 Rp. 1 M) sebesar 15%, lapisan tertinggi 27% (dijanjikan akan diturunkan menjadi 25%).

Hak pemajakan dlm UU PPh Korea atas non resident sama dgn domestic rule negara lainnya termasuk Indonesia, yaitu dikenakan scr world wide income bila ada ‘place of business’. Perlakuan pajak yg sama dgn WP resident. Dlm Pasal 5 (1) UU PPh kita juga diatur obyek PPh BUT dgn prinsip atributtable income, force of attraction rule, dan effectively connected income. Utk passive income yg tdk effectively connected dgn perush asing di Korea akan dikenakan withholding tax final sebesar 25%, lebih besar dibandingkan dgn tarif PPh Pasal 26 yg hanya sebesar 20%.

VAT Korea sama dgn PPN kita, dikenakan atas penyerahan barang atau jasa dan impor barang denga mekanisme pjk keluaran – pjk masukan. Tarif normalnya jg 10%. Tarif VAT 0% selain utk ekspor juga utk penyerah jasa di luar daerah pabean, shipping dan aircraft di jalur internasional. Klo di kita kan tdk mengenal ekspor jasa, penyerahan jasa di luar daerah pabean ya tdk terutang PPN, bukan PPN 0%. Jd gak bisa mengkreditkan pajak masukan. Sedangkan aircraft jalur internasional bukan Jasa kena pajak berdasarkan PP 144/2000. Juga tidak dapat mengkreditkan pajak masukan. Utk shipping jalur internasional tetap masih dikenakan PPN 10% karena tidak termasuk negative list jasa PP 144/2000.

VAT utk UKM juga mendapat fasilitas yaitu menggunakan DPP dgn nilai lain dgn rasio yg ditetapkan pemerintah. Tarif PPN tetap sama 10%.

Penggunaan kartu kredit dan cash receipt didorong penggunaannya dalam setiap transaksi. Transaksi dengan kartu kredit akan mendapat potongan 1% dr sales utk perhitungan DPP VAT. Pengguna kartu juga diberikan voucher lotre. Maksudnya adalah agar transaksi terecord dgn baik dan by sistem akan masuk ke data base kantor pajak. Konsep ini akan berjalan dgn baik bila telah terbangun network data base yg baik dan adanya single identification number utk setiap pelaku ekonomi. Wacana Single Identification Number (SIN) sudah lama diangkat oleh DJP. Dgn SIN maka No. KTP, NPWP, No. Askes, No. SIM, dll akan sama. Bila dibuka database dgn SIN maka akan tampak data harta, transaksi, bahkan mungkin medical or criminal record seseorang. Tapi sayang proyek SIN ini tdk berjalan karena berhubungan dgn instansi pemerintah lainnya yg tampaknya mempunyai kepentingan sendiri2.

Seorg kawan tax auditor Korea mengatakan bahwa ia dalam waktu 3 bulan sudah dapat menyelesaikan all taxes audit utk perush besar walaupun tdk kooperatif, karena data base ktr pajak sudah cukup utk menghitung pajak.

Masih banyak hal2 menarik ttg pajak Korea, namun yg paling menarik adl insentif bonus sbg penghargaan utk pemeriksa  yg dapat memasukkan uang ke kas negara utk kriteria kasus dan jumlah ketetapan pajak tertentu. Pemeriksa mengirimkan proposal risalah kasusnya ke kantor pusat dan akan diberikan sekian % dr jumlah ketetapan pajak yg dihasilkan. Kawan saya tersebut ternyata baru saja mendapat sekian juta won atau puluhan juta rupiah utk satu kasus yg diselesaikannya.

Hal menarik lainnya saya share di lain waktu. Udah mo jumatan nih.

9 thoughts on “Korean tax … a glimpse

  1. iya pak,saya serius ingin menjadikn bapak sebagai informan karena saya memang sedang membutuhkan orang yang mengerti tentang kebijakan pajak penghasilan di korea, terutama di bidang pendidikan.apakah bapak bisa membantu saya? atau bapak punya rekomendasi? terima kasih sebelumnya…^^

    • sy jg serius mo sharing mbak,
      sy bukan expert pjk korea, cuma berkesempatan mendapat penjelasan sekilas ttg pjk korea

      Di korea (selatan) ada istilah ‘earmarked taxes’, pjk pusat yg penerimaannya sudah jelas ditujukan utk bidang2 tertentu. Salah satu bidang yg mendapat dana dari earmarked taxes adalah pendidikan, jd disebut ‘education tax’.

      Bisa salah paham dengan istilah ‘education tax’, seolah2 pajak yg dikenakan atas jasa pendidikan. silahkan baca tulisan saya ttg ini di https://rusdiyanis.wordpress.com/2010/03/25/earmarked-taxes/

      Utk lengkapnya coba hubungi kawan saya Kim Bo Sik, sorg asisten direktur pd Seoul Regional Tax Office lulusan harvard. email : kbboss@msn.com
      mudah2an dia msh ingat saya

  2. btw, sepertinya pak rusdi ini berkompeten untuk menjadi informan terkait tema skripsi yg saya ambil.. bagaimana? qta bs email2-an :-)?

    • informan berkompeten ? … mungkin sharing kali ya
      Diskusi di blog ini aja ya biar ramai. itulah tujuan sy buat blog ini. Insya Allah tiap hari sy buka mbak.

  3. Thx mas Deden.
    qta perlu melihat sistem pajak negara lain utk benchmarking. mudah2an dpt membuat sistem pjk kita lebih baik.

    Bicara ttg institusi tercinta DJP … memang sudah ada perhatian lebih dr pemerintah dibanding masa2 sebelumnya
    contoh riil nya modernisasi DJP baik dr sisi struktrur maupun sistemnya. ini menurut sy hal yg luar biasa dan tdk bermimpi utk terjadi
    dulu mana mungkin berpikir seorg PNS dapat hidup layak berkecukupan tanpa korupsi ?

    sistem di DJP menurut saya sudah baik namun tetap diperlukan perbaikan di sana sini. klo ada yg menyimpang maka itu pasti oknum dan tdk didukung sistem yg ada. jd org salah menjadi sesutu yg aneh di sini.

    Namun bila membandingkan kesejahteraan peg dgn BUMN bonafide tentu masih jauh. SDM DJP menurut sy dpt bersaing walau dgn BI sekalipun. DJP mempunyai piramida level pend SDM nya yg tdk segitiga … tp gemuk ditengah. DJP hanya menerima lulusan STAN Prodip Keuangan atau sarjana luar dgn penjaringan yg cukup bersih. sy dulu utk menempati posisi tertentu di KPP modern harus tes TPA, psikotest, sampai wawancara oleh tim psikologi UI.

    Jam kerja jg luar biasa …. 8,5 jam sehari. dr jam 07.30 s/d 05.00 dgn absensi finger print dan potongan tunjangan bila terlambat apalagi tdk masuk. Bandingkan deh dgn BUMN bonafide lain apalagi inst pemerintah. Belum lg klo lg musim SPT or ada program sunpol misalkan. sabtu minggu masuk n tanpa ug lembur lg he..he..he
    Teman sy di BUMN bonafide bahkan sudah pulang sebelum jam 05.00.
    Belum beban kerja. Rp. 500 T konstribusi DJP ke APBN. bandingkan dgn BUMN bonafide … brp kotribusi mrk ke negara ?…. mungkin sdh habis duluan dgn by gaji bonus yg besar di antara mereka🙂

    Tpi gak pa2 mas. hidup adalah ibadah. niatkan saja ibadah mengumpulkan dana masyarakat utk pembangunan.

  4. Tulisannya inspiring banget…apalagi tentang pemisahan fungsi DJP sebagai enforcement juga eksekusi peraturan perpajakan dan Depkeu sebagai policy maker.
    Menyeragamkan sistem di DJP dengan instansi pemerintah lainya seperti menyeragamkam sistem di PT Pertamina dengan PT Kereta Api Indonesia dan BUMN lainnya, Bagaimana bisa?……
    Mudah-mudahan ada decision maker yang membaca blog Mas Rusdi dan berani membuat keputusan yang menguntungkan pegawai DJP dan semua stake holder DJP. AMIN

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s