e-Commerce dan BUT

bstn120l1

Ada kemajuan dlm UU PPh yg baru, yaitu dimasukkannya komputer, agen elektronik, atau peralatan otomatis sebagai BUT, disamping gudang, ruang promosi dan penjualan (Pasal 2 ayat (5) huruf g, h, p UU No. 36/2008). Sebenarnya hal2 baru tsb bukanlah aturan baru, hanya bersifat penegasan atau contoh atas apa yg telah didefinisikan dlm UU PPh danP3B, yaitu a fixed place of business through which the business of enterprise is wholly or partly carried on. Dengan demikian, walaupun belum disebutkan dlm UU PPh sebelumnya bukan berarti tidak menimbulkan BUT.

Perhatian saya pada automatic machine, computer, server sbg BUT krn begitu pesatnya perkembangan transaksi perdgg barang dan jasa mengunakan mesin otomatis atau internet (eCommerce). Dengan menggunakan internet atau alat otomatis maka transaksi dapat dilakukan tanpa ada presensi fisik kedua belah pihak dan melintasi batas geografis negara (borderless transaction).

Selama ini ‘frame of refence’ saya ttg BUT adl BUT memerlukan kehadiran fisik manusia untuk melakukan kegiatan usahanya di source country, kecuali independent agent. Timbul keraguan apakah server, komputer atau peralatan otomatis lainnya dapat menimbulkan BUT.

Contoh sederhana, coca cola corp meletakkan (menyewa) mesin otomatis yg dapat menerima uang dan mengeluarkan botol coca cola, membayar outsorcing satpam, dan sekali2 mengirimkan teknisi utk jangka waktu singkat. Satpam or teknisi tdk menimbuklan BUT. Menurut UU PPh mesin otomatis ini dapat menimbulkan BUT.

Contoh lain, Bank Sin Pte Ltd mengirimkan selling agent di waktu weekend (hanya sabtu minggu) utk mencari nasabah atau pembeli produk investasi di Indonesia. Utk transaksi berikutnya nasabah menggunakan internet dan Bank Sin Pte Ltd menggunakan server milik subsidiary-nya di Indonesia untuk transaksi tsb. Selling agent tsb tidak dapat di-BUT kan karena jelas bersifat temporary. Namun UU PPh yang baru menegaskan bahwa server tsb dapat menimbulkan BUT di Indonesia.

Pertanyaan yg timbul, apa syarat suatu server dapat menimbulkan BUT ?. UU PPh menyebut ‘dimiliki, disewa or digunakan untuk menjalankan kegt usaha’ ……  atau dedicated server.  istilah OECD commentary : ‘at the disposal of’. Sangat simpel menurut UU PPh  … dedicated server adl BUT krn memang seperti yg saya sering tulis  dlm postingan saya UU domestik akan selalu melindungi hak pemajakan domestik.

Kompleksitas timbul bila bersinggungan dgn tax treaty. Apa maksudnya ‘at the disposal of’? ….. apakah web hosting or website dpt menjadi BUT ?, bagaimana dgn Internet Service Provider …. dapat dianggap sbg independent agent ?. Kita coba bahas satu per satu berdasrkan teori pd OECD commentary.

eCommerce telah lama menjadi isu hangat di forum OECD. Paragraf 42.1 s/d 42. 10 disisipkan pd Artikel 5 OECD commentary khusus untuk membahas ecommerce ini. OECD pd prinsipnya melihat pengembangan aturan pd transaksi konvensional dpt diterapkan thd ecommerce, dan seharusnya aturan tsb tetap netral (tdk berpihak atau menguntungkan salah satu jenis transaksi). Sbg contoh prinsip source of income transaksi tetap dpt diterapkan : utk FOB sales of goods di negara mana dijual, services di negara mana ‘performed’, passive income di negara mana dibayar. Demikian pula ecommerce, utk barang negara sumber adl di mana barang dijual. Lalu, pakah timbul BUT di negara sumber tsb? …. key words nya tetap sama : adakah ‘a fixed place of business…..’.

Web site bisa menjadi BUT ?. Website adl kombinasi software dan data. Tidak ada tangible property di sini….. no facilities means no ‘a place of business’. Tes lokasi utk menjadi BUT telah gagal.

Bagaiman dgn web hosting… bisa mjd BUT ?. Sebuah website di-host pd sebuah server yg dikelola ISP dan ada fee utk itu. Tangible propertynya ada … a server …. jd ada a place of business. Tapi server tsb adl milik atau dikuasai ISP, bukan perusahaan. Mungkin ada ikatan kontrak antara ISP dan perusahaan, dan fee mungkin dibayar berdasarkan disk space yg digunakan. Namun tetap saja kontrak ini tidak menyebabkan server tsb dikuasai atau ‘at the disposal of’ perusahaan, walaupun kontrak tsb juga memberi wewenang perusahaan utk menentukan di server mana website nya di’host’. Dgn kata lain, selama server tsb milik ISP, dioperasikan oleh ISP, dan server tsb juga digunakan utk me-host website pihak lain … maka tes ‘at the disposal of’ or ‘dedicated to’ enterprise utk menjadi BUT tdk terpenuhi.

OK, taruhlah server tsb dedicated to enterprise. Syarat lainnya utk menjadi BUT adl perusahaan menjalankan fungsi bisnis dgn server tsb dlm periode waktu yg cukup … not temporary in nature, dan tambahan dlm OECD … tetap pd suatu lokasi agar tes ‘a fixed ‘ place of business terpenuhi. Mobile activities memang selalu mjd isu yg menjadi perhatian khusus OECD, yg biasanya longgar dlm UU PPh kita.

Isu yg diangkat OECD lainnya adl server tsb haruslah performed an essential and significant part of business activity, tdk hanya bersifat penunjang atau persiapan (auxiliary or preparatory).  Kalau hanya bersifat penunjang/persiapan maka akan berlaku Pasal 5 ayat (4) P3B, tidak terbentuk BUT di negara sumber. Beberapa kegiatan komputer/mesin otomatis yg menurut OECD hanya bersifat penunjang atau persiapan :  jaringan komunikasi  (seperti  jalur  telp) antara customer dan  supplier, iklan,  meneruskan informasi melalui ‘mirror server’ utk tujuan keamanan dan efisiensi, mengumpulkan data atau informasi.

Isu klasik OECD lainnya adl attribution of income. Bila memang server mjd BUT, fungsi apa yg dijalankan server thd aktivitas keseluruhan perusahaan, shg dpt diketahui penghasilan ‘attributed to’ BUT/server. Sulit bukan ? …. server tsb sebenarnya ngapain sih ?… klo dibandingkan dgn kegt tradisional server tsb menjalankan fungsi apa ?

Bila server bukan dedicated to perusahaan, memang ‘dikuasai’ ISP, dapatkah ISP tsb menjadi dependent agent ?. Bisa saja tp sangat kecil kemungkinan, karena ISP prinsipnya bukanlah sebuah agen. ISP menjalankan bisnis webhosting thd website milik pelanggan dan mendapatkan fee. ISP hanya menjalankan kegiatan keseharian bisnis miliknya. Disamping itu ISP tdk mempunyai wewenang menutup kontrak atas nama perusahaan.

2 thoughts on “e-Commerce dan BUT

  1. om…hehee…
    mau nanya…saya mahasiswa pajak yg sedang skripsi…

    e commerce itu termasuk di dalamnya e-filiing, e-spt bukan ta?
    kemudian saya sampai sekarang mencari UU yg yang mengatur khusu ttg e-spt…tp tidak menemukan juga….mohon bantuannya…..
    thx b4…….

    • e-filing, eSPT dan eRegistration bukan eCommerce tetapi pelaksanaan kewajiban pelaporan SPT/pendaftaran NPWP secara elektronik, menggunakan aplikasi komputer/internet.

      UU KUP hanya mengatur tata cara pelaksanaan kewajiban pelaporan, sedangkan kewajiban eSPT diatur dlm juklak UU.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s