Penentuan Resident dan Solusi Dual Resident dalam Tax Treaty

Akhir2 ini begitu marak pertanyaan saudara2 kita yang bekerja di LN, apakah mereka tetap dianggap sbg WP DN (resident Ina) sehingga dikenakan pajak di Indonesia ?. Menyambung tulisan saya pd blog ini dgn judul ‘Pajak thd WNI bekerja di LN dan ekspatriat’, yg pada intinya menggambarkan keberpihakan UU PPh utk mengamankan hak pemajakan Indonesia dengan dicantumkannya syarat 2A ayat (1) UU PPh ttg kapan dimulai dan berakhirnya kewajiban pajak subyektif resident.

Namun demikian, sangat mungkin terjadi subyek pajak yg bekerja di LN merasa atau ternyata telah dianggap menjadi ‘resident’ suatu negara lain karena presensinya (time test) di negara lain tsb telah memenuhi syarat utk dianggap sbg resident menurut UU pajak domestik negara lain tsb. Inilah yang disebut dgn dual resident, satu subyek pajak dianggap menjadi resident dikedua negara berdasrkan UU pajak domestik masing2 negara. Bila kedua negara telah mengadakan tax treaty (P3B), maka solusi status resident ini dipecahkan menurut tax treaty. Tax treaty bersifat lex specialist thd UU PPh, dengan demikian status resident menurut UU PPh menjadi gugur.

Tax treaty, tepatnya pasal 4(2) P3B, inilah yg dapat digunakan TKI untuk melepas status resident Indonesia, walaupun UU PPh tetap menganggap sbg resident Indonesia.

Kita mencoba memahami konsep resident OP dlm tax treaty menurut OECD model yg widely accepted sbg referensi interpretasi tax treaty.

Pasal 4 ayat (1) OECD Model menyebutkan definisi ‘resident of a contracting state’ diambil dari konsep ‘residence’ dalam UU pajak domestik. Kriteria subyek pajak dapat dianggap sebagai ‘resident’ menurut UU domestik adalah karena : domisili, residence, place of management, atau kriteria lainnya. Subyek pajak akan dianggap sebagai resident suatu negara apabila ia fully liable to tax di negara tersebut berdasarkan UU pajak domestiknya.

Ciri-ciri pengenaan pajak terhadap resident adalah dikenakan pajak dengan prinsip world wide income. Subyek pajak tidak akan dianggap sebagai resident bila dikenakan pajak hanya atas obyek pajak yang bersumber di negara tersebut. Dengan kata lain Bentuk Usaha Tetap (BUT) yang hanya dikenakan pajak di Indonesia atas obyek pajak yang bersumber di Indonesia tidak dianggap sebagai ‘resident’ Indoensia, tetapi tetap dianggap sebagai Subyek Pajak Luar Negeri berdasarkan Pasal 2 ayat (4) UU PPh.

Pasal 4 ayat (2) P3B mengatur tie break rule, yaitu kriteria penentu resident terhadap subyek pajak yang dianggap sebagai resident oleh kedua negara yang melakukan P3B (dual resident). Penekanan OECD Model adalah status resident dapat berubah dalam tahun berjalan mengikuti perubahan lingkungan atau faktor yang menentukan status resident. Demikian pula konsekuensi pajak berubah mengikuti perubahan status resident.

Kriteria pertama tie breaker rule adalah Permanent Home, yaitu tempat tinggal di mana individu memiliki rumah yang bersifat permenen. Permanen di sini berarti rumah tersebut diatur sedemikian rupa untuk digunakan secara terus menerus, bukan tinggal untuk kondisi tertentu atau untuk sementara waktu. Tidak termasuk tempat tinggal hanya untuk wisata, perjalanan bisnis, atau melanjutkan pendidikan. Permanent Home dapat berupa rumah, apartemen milik sendiri atau sewa, atau ruangan sewa yang telah dilengkapi perabot rumah tangga.

Bila status resident belum dapat ditentukan karena individu tersebut memiliki permanent home di kedua negara, kriteria kedua adalah Centre of Vital Interest, yaitu tempat dimana hubungan pribadi dan ekonomi lebih erat. Centre of Vital Interest berarti hubungan keluarga, sosial, pekerjaan, politik, budaya, tempat usaha, dan tempat dimana diadministrasikan kekayaanya dan lain-lain. Hubungan tersebut harus diuji secara keseluruhan, namun preferensi individu tersebut mendapat perhatian khusus dalam tie breaker rule.

Jika status resident belum dapat ditentukan karena individu tersebut memiliki permanent home di kedua negara dan tidak dapat ditentukan Centre of Vital Interest, atau dapat pula individu tersebut tidak mempunyai permanent home di kedua negara, maka penentuan resident dengan kriteria Habitual Abode, yaitu di negara mana ia lebih sering tinggal, baik di permanent home atau tempat lainnya, dan untuk tujuan apapun. Tidak ditentukan berapa lama individu tersebut harus berada. Jadi benar-benar dihitung berapa lama keberadaan individu di negara tersebut.

Jika habitual abode tidak juga dapat ditentukan, maka kewarganegaraan menjadi penentu status resident. Jika tidak juga dapat ditentukan maka penentuan resident dilakukan oleh otoritas pajak kedua negara dengan melakukan mutual agreement sebagaimana diamanatkan pada Pasal 25 OECD Model Tax Convention.

Dalam memecahkan masalah dual resident ini, para pejabat wewenang (DJP dan ’tax authority of treaty partner’) harus melihat keseluruhan keadaan dan kegiatan subyek pajak tersebut, seperti keluarga dan kehidupan sosialnya, pekerjaan atau kegiatan usahanya. Tidak ada ukuran kuantitatif dan juklak yang jelas tentang penentuan resident berdasarkan P3B ini, apalagi utk mengetahui ‘interest’ atau kepentingan subyek pajak.

Memang tidak ada aturan tentang ‘boyong-memboyong’ keluarga sbg syarat resident, tetapi keberadaan keluarga menjadi indikasi kuat di negara mana permanent home, habitual abode, dan centre of vital interest. Perlu diluruskan, yang dimaksud tes permanent home adalah tes di negara mana ada tempat yg diatur sbg tempat tinggal secara terus menerus. Permanent home dapat berupa hak milik atau sewa. Rumah/hotel/apertemen yg digunakan hanya utk perjalanan bisnis tidak termasuk Permanent home. Permanent home juga bukan status berdasarkan sertifikat atau keterangan dari suatu negara, tetapi benar2 tes fisik adanya ’permanent home’. Meski tidak ada aturan tentang ’boyong keluarga’ sbg syarat permanent home, tetapi menjadi indikasi kuat dimana tempat yg diatur utk ditinggali secara terus menerus.

Centre of vital interest tes bukan hanya dilihat dari kepentingan ekonomi (pendapatan) tetapi juga harus dilihat dari kepentingan personal (hubungan pribadi). Istilah hubungan pribadi meliputi semua aspek kehidupan subyek pajak bersangkutan, termasuk kehidupan keluarga, sosial, politik, dan budaya. Bila hubungan pribadi lebih dekat ke suatu negara sedangkan hubungan ekonomi lebih dekat ke negara lainnya, maka faktor yang menentukan adalah salah satu dari kedua negara tsb yang lebih ’berarti’ bagi subyek pajak.

Bicara tentang orang Indonesia yg sangat ’kental’ dan ’hangat’ hubungan kekeluargaanya, tentu hubungan personal memegang peranan sangat penting dan dominan. Dengan demikian dimana keluarganya berada kembali menjadi pertimbangan atau indikasi kuat dimana centre of vital interest WNI tsb.

Kembali, kpd rekan2 TKI yang merasa bukan lagi menjadi WP DN (resident Indonesia) dapat menggunakan Pasal 4 P3B. Dianalisa kembali dimana permanent home, centre of vital interest, habitual abode, kewarganegaraan, atau mutual agreement untuk menentukan status resident.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s