Pajak thd WNI bekerja di luar negeri dan ekspatriat

Pertanyaan yg sering adl bagaimana bila WNI sebagai TKI bekerja di LN utk jangka waktu yg cukup lama (melebihi time test), apakah tetap dikenakan pajak di Indonesia ?.

UU PPh kita tidak menganut asas kewarganegaraan, namun sbg WNI berarti (pernah) bertempat tinggal di Indonesia, shg berdasarkan Pasal 2 ayat (3) UU No.36/2008 merupakan subyek pajak dalam negeri (resident).
UU PPh yg baru (No. 36/2008) tidak mengubah Pasal 2A (1) UU PPh, mengatur berakhirnya kewajiban pajak subyektif resident : meninggal dunia atau meninggalkan Indonesia utk selama2nya.

Timbul dispute, apakah ‘meninggalkan Indonesia utk selama2nya’ berarti tidak akan pernah menginjakkan kakinya di Indonesia atau bermakna tidak lagi mempunyai tempat tinggal di Indonesia ?.

Menurut saya, sangatlah lumrah dan manusiawi bila sekali2, bersifat insidentil, datang kembali ke tanah air utk mengunjungi keluarga atau liburan misalnya. Substansinya adl tidak ada lagi tempat yang digunakan atau dipersiapkan utk ditinggali selama2nya di Indonesia. Pengertian ini sejalan dgn pengertian ‘permanent home’ dalam tax treaty. Jadi kepergian ke luar negeri bukan dgn maksud hanya dalam jangka waktu tertentu untuk bekerja, belajar, apalagi berlibur. Tetapi dengan maksud selama2nya walau sekali2 akan datang utk berlibur atau bisnis.

Penjelasan Pasal 2A (1) menyatakan bahwa meninggalkan Indonesia utk selama2nya hanya dikaitkan dgn hal2 yg nyata pd saat orang pribadi tersebut meninggalkan Indonesia. Apakah ada bukti nyata yg menunjukkan niatnya utk meninggalkan Indonesia utk selama2nya. Bukti tsb dapat berupa sudah tdkadanya lagi tempat tinggal di Indonesia, keluarga yang dibawa ke LN, atau dokumen keimigrasian yg menunjukkan individu ini (akan) tinggal di LN scr permanen.

Kembali ke kasus TKI yg bekerja di LN. Sepanjang TKI tsb ke LN hanya utk bekerja dlm jangka waktu tertentu (walaupun melebihi time test Pasal 2 UU PPh) dan berniat suatu akan kembali ke tanah air utk menetap, maka ia tetap sbg subyek dalam negeri (resident) Indonesia. Hak pengenaan pajaknya diatur pd Pasal 14 (2) P3B.

Pada prinsipnya PPh sehubungan dengan dependent personal service (penghasilan sehubungan pekerjaan) hanya dikenakan pajak di negara domisili, kecuali pekerjaan dilakukan di negara lain maka DAPAT dikenakan pajak di negara di mana pekerjaan itu dilakukan (negara sumber).

Berdasarkan Pasal 14 (2) P3B, Penghasilan tersebut akan HANYA dikenakan pajak oleh negara domisili jika memenuhi syarat kumulatif :
1. Ekspat tsb tidak memenuni time-test (lihat tax treaty)
2. Penghasilan tsb dibayarkan oleh pemberi kerja yang bukan resident negara sumber tsb
3. Penghasilan tersebut bukan beban BUT atau fixed base yang dimiliki pemberi kerja di negara sumber tersebut.

Syarat ini adalah syarat kumulatif , artinya meskipun gaji tsb tdk menjadi beban BUT dan dibayarkan oleh bukan pemberi kerja Indonesia namun karyawan tsb memenuhi time test keberadaannya di LN , maka tetap LN sbg negara sumber berhak memajaki penghasilan tsb.

Demikian pula ekspatriat yg bekerja di Indonesia. Status residentnya ditentukan oleh Pasal 2 UU PPh atau Pasal 4 P3B. Sedangkan hak pemajakannya bila masih non resident Indonesia mengacu pd Pasal 14 (2) P3B, Indonesia sebagai negara sumber mendptkan hak pemajakan bila salah satu syarat kumulatif Pasal 14 (2) P3B tdk terpenuhi, misalkan gaji ekspat tsb menjadi beban BUT di Indonesia. Ekspat tsb dipootng PPh Pasal 21 oleh pemberi kerja dan melaporkan SPT 1770 (S) bila sbg resident (WP DN) dan dipotong PPh Pasal 26 bila masih bersatus non resident.

Bagaimana bila negara sumber di LN berdasarkan UU pajak domestiknya juga mengakui bahwa WNI tersebut adalah subyek pajak dalam negeri (resident) negaranya juga ?. Itu yg disebut dgn dual resident, Kita akan bahas di lain waktu🙂 .

22 thoughts on “Pajak thd WNI bekerja di luar negeri dan ekspatriat

  1. ….buat saya masih amat sangat tidak jelas aturan perdirjen yang baru keluar ini, kejelasan baru untuk yang bekerja di negara yang TELAH memotong pajak penghasilan walaupun besarnya 0,00000000000000000000000000000000000000000000000000000000001% , sedang untuk yang bekerja di negara-negara yang mengenakan pajak penghasilan 0% belum di atur dengan jelas.

    Sangat beda artinya TIDAK MAU BAYAR pajak penghasilan yang besar pajaknya 0,00000000000000000000000000001% …ini bisa kena sanksi pajak, dengan yang TIDAK BAYAR penghasilan karena tarifnya pajak 0% (sesuai aturan di negara tsb)…

    Saya yakin dunia akherat cuma masalah waktu aja (sblm pemilu) keluar lagi penegasan aturan ini atas nama keadilan….kita lihat!! ..mang Darmin…mang Darmin….

  2. Dear rekan2 … sori baru bisa reply sekarang … agak sibuk menjelang akhir tahun.

    Pak/Bu WNI, thx atas beberapa pendapatnya. sy merasakan kegalauan anda. Mungkin tulisan saya ‘Penentuan resident dan solusi dual resident dlm tax treaty’ di blog ini dpt menjadi refrensi disamping pendapat2 lain tentunya. Bila memang pemerintah mempunyai wacana utk tdk mengenakan pjk kpd WNI tertentu kita tunggu saja payung hukumnya.

    Mas Deden thx informasinya, sy sgt setuju dengan pendapat ‘Pusat Pengaduan Pajak’.

    Best regards.

  3. Pak Rusdi,
    coba bapak dengarkan wawancara dengan BBC =
    http://www.bbc.co.uk/indonesian/

    Di bagian kanan bawah ada “Audio”,
    click siaran 1100 GMT, di tengah2 acara radio, ada wawancara BBC dengan kepala humas Ditjen Pajak bapak Djoko Slamet Surjoputro. Perhatikan komentarnya.

    Apakah komentar bapak Djoko Slamet Surjoputro yang mengatakan bahwa Income para WNI yang bekerja di luar negeri tidak akan dipajaki di Indonesia adalah salah / misleading ?

    Saya jadi bingung, mana yang benar ?

  4. Mas Rusdi sudah terima belum, e-mail yang ramai membahas perlakuan pajak atas WNI yang bekerja di Singapura. Jika belum saya copas jawaban pusat pengaduan pajak. mudah-mudahan berguna bagi kita untuk pencerahan dan bahan diskusi. Amin

    Terima kasih atas perhatian Saudara terhadap permasalahan perpajakan di
    Indonesia. Beberapa pertanyaan Saudara, kami jawab sebagai berikut:
    1. apakah saya masih harus membayar pajak penghasilan kepada pemerintah
    Indonesia?

    Berdasarkan Pasal 4 UU PPh, Pemerintah mempunyai hak untuk memungut pajak
    atas seluruh penghasilan WP berdasarkan tempat tinggal WP tanpa
    memperhatikan apakah ia sebagai warga negaranya atau warga negara asing.
    Wajib Pajak yang bertempat tinggal di Indonesia dikenakan pajak atas
    penghasilan yang diterima atau diperoleh berasal dai Indonesia atau berasal
    dari luar negeri. Selanjutnya mengacu pada pasal 2 ayat (3) UU PPh yang
    mengatur definisi Subyek Pajak dalam negeri yang pada huruf a termasuk orang
    pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia atau orang pribadi yang berada
    di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga hari) dalam jangka
    waktu 12(dua belas) bulan.

    Dan berdasarkan Pasal 26 UU PPh, Pemerintah mempunyai hak untuk memungut
    pajak atas penghasilan yang bersumber dari Indonesia. Dengan demikian, orang
    atau badan yang memerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia
    dikenakan pajak di Indonesia tanpa memperhatikan tempat tinggal WP.

    Maka dengan asumsi Saudara tidak bertempat tinggal (mempunyai tempat tinggal
    tetap) di Indonesia dan tidak mempunyai penghasilan di Indonesia,Saudara
    tidak wajib membayar pajak di Indonesia. Dan sebaliknya, jika Saudara
    bertempat tinggal di Indonesia (penjelasan lebih lanjut terkait dengan
    jawaban no. 2) atau memiliki penghasilan di Indonesia, pemerintah memiliki
    hak untuk memungut pajak atas penghasilan yang Saudara terima.

    2. Singapura dan Indonesia memiliki tax treaty, yang menghapus kemungkinan
    pengenaan pajak berganda. Apakah ini berarti dengan saya membayar pajak
    kepada pemerintah Singapura, saya tidak dikenakan pajak oleh pemerintah
    Indonesia?

    Saudara bekerja di Singapore lebih dari 183 hari, maka berdasarkan ketentuan
    perpajakan Singapura, Saudara memenuhi syarat resident di negara tersebut.
    Jika disamping Saudara memiliki resident di Singapore juga Saudara memiliki
    tempat tinggal di Indonesia, maka akan terjadi kependudukan ganda (dual
    residence) atas diri Saudara.

    Pemecahan atas dual residence tersebut diatur dalam Tax Treaty Indonesia
    ?EUR” Singapore pada Article 4 paragraph (2). Jika seseorang menjadi
    penduduk di kedua Negara yang menandatangani Tax Treaty, maka statusnya akan
    ditentukan menurut ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

    1. Ia akan dianggap sebagai penduduk Negara pihak pada Persetujuan dimana ia
    mempunyai tempat tinggal tetap yang tersedia baginya. Apabila ia mempunyai
    tempat tinggal tetap yang tersedia di kedua Negara, ia akan dianggap sebagai
    penduduk Negara di mana terdapat hubungan-hubungan pribadi dan ekonomi yang
    lebih erat (pusat kepentingan- kepentingan pokok);
    2. Jika Negara pihak pada Persetujuan di mana pusat kepentingan- kepentingan
    pokoknya tidak dapat ditentukan, atau jika ia tidak mempunyai tempat tinggal
    tetap yang tersedia baginya di salah satu Negara, maka ia akan dianggap
    sebagai penduduk Negara di mana ia biasanya berdiam;
    3. Jika ia mempunyai tempat kebiasaan berdiam di kedua Negara pihak pada
    Persetujuan atau sama sekali tidak mempunyainya di salah satu Negara pihak
    pada Persetujuan tersebut maka pejabat-pejabat yang berwenang dari Negara
    pihak pada Persetujuan akan menyelesaikan masalahnya berdasarkan persetujuan
    bersama

    Dari ketentuan Treaty Indonesia ?EUR” Singapore mengenai pemecahan dual
    residence tersebut (disebut sebagai tie breaker rule), maka dengan
    asumsiSaudara hanya mempunyai tempat tinggal tetap (domisili) di Singapore
    (Saudara bekerja di negara tersebut melampaui 183 hari atau lewat dari time
    test menurut ketentuan perpajakan Singapura), maka dalam hal ini Saudara
    ditetapkan merupakan resident di Singapore. Status Saudara di Indonesia
    adalah non-resident.

    Dengan status di Indonesia sebagai non-resident, Saudara hanya wajib
    membayar pajak di Indonesia jika mempunyai sumber penghasilan di Indonesia
    (PPh Pasal 26).

    Jawaban no. 2 juga berlaku untuk menjawab pertanyaan Saudara no. 3 dan 4.

    5. Kalaupun masih harus membayar pajak, berapa yang harus saya bayar?
    Selisih antara pajak di Indonesia dan Singapura? Bagaimana bila saya pindah
    dan bekerja yang mengenakan pajak lebih tinggi dari Indonesia, yang artinya
    saya membayar pajak lebih di negara tersebut, apakah pemerintah Indonesia
    akan mengembalikan selisih pembayaran pajak di negara tersebut? Tentu tidak
    bukan?

    Pertanyaan Saudara no. 5 hanya berlaku jika Saudara ditetapkan sebagai
    resident di Indonesia dan bukan Singapore (bukan kondiri riil Saudara saat
    ini). Jika Saudara ditetapkan sebagai penduduk Indonesia, berlaku asas
    tempat tinggal sebagai mana telah kami jelaskan pada jawaban no. 1. Oleh
    karena itu, PPh di Indonesia dikenakan atas seluruh penghasilan baik yang
    bersumber di Indonesia maupun dari luar negeri. Atas pajak yang telah
    dipotong di LN dapat dijadikan kredit pajak di Indonesia dengan
    memperhatikan ketentuan pada Pasl 24 UU PPh.

    Demikian jawaban kami. Terima kasih.

    Pusat Pengaduan Pajak
    (Tax Complaint Center)
    Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak
    Gedung B, Lantai 4
    Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav. 40-42 Jakarta Selatan
    Telepon:
    500200
    Faksimili:
    021-525 1245
    email:
    pusat.pengaduan. pajak@gmail. com

    Walah…..maaf kebanyakan ya……

  5. cuman mau curhat buat keadaan saya, seorang WNI di singapura, kerja sebagai karyawan biasa, non-manager non-director.
    Saya sudah kerja & tinggal di Singapura selama 10 tahun, setiap tahun bisa menabung bersih sekitar 20% dari gaji kotor saya rata2 setiap tahun.
    Gaji kotor saya apabila dikurskan ke Rupiah akan kena sampai 30-35%.
    Saya bayar pajak ke pemerintah Singapura sekitar 5%-6%.
    Berarti kalau saya harus bayar ppH ke Indonesia, berarti harus bayar selisih pajak sekitar 25% ( = 30% – 5% ==> dikurangi dari kredit pajak singapura 5%-6% ) dari gaji kotor saya.
    Berarti tabungan saya 20% yang saya kumpulkan selama 10 tahun dengan jerih payah keringat ini, harus saya setorkan semuanya ke pemerintah Indonesia. Dan saya masih harus nombok sekitar 5% untuk melunasi ppH saya di Indonesia.
    Jadi dengan kata lain, jikalau saya daftar NPWP & ditetapkan sebagai Subjek & Wajib Pajak Dalam Negeri, maka saya akan jadi orang miskin yang tabungannya NOL rupiah dan masih ngutang ke Bank untuk bayar pph 5% ke pemerintah Indonesia.
    Jadi salahkah saya apabila saya mengambil keputusan untuk berganti kewarganegaraan menjadi warga negara Singapura ? Selama ini tabungan saya yang 20% dari gaji kotor 10 tahun tersebut akan saya tarik balik ke Singapura, rumah saya jual, mobil saya jual, dan saya akan tinggalkan Indonesia untuk selama-lamanya.
    Sedih rasanya, sebagai WNI yang sebetulnya masih cinta sama negara, namun dipaksa secara tidak langsung oleh pemerintah Indo untuk pindah warganegara. Siapakah dari semua pakar pajak / fiskus / konsultan pajak di ORTAX sini yang kalau berada di posisi saya, akan rela menyerahkan seluruh tabungannya yang dikumpulkan dengan keringat jerih payah air mata selama 10 tahun kepada pemerintah Indonesia, dan masih harus ngutang untuk nombokin kekurangan bayar pajak ?
    Wasalam.

  6. Hallo pak Joko,

    Itu sepertinya keinginan atau wacana pemerintah utk memberikan ‘insentif’ kpd TKI yg dianggap sbg pahlawan devisa. Tetapi terus terang saya belum ‘lihat’ argumentasi atau dasar hukum yg digunakan.

    Saya kutip pernyataannya : “Kami tidak membebankan wajib pajak kepada TKI dan TKW, karena biasanya mereka sudah dibebani wajib pajak oleh negara tempat mereka bekerja. Tapi kalau di bawah atau kurang dari setengah tahun, masih kami haruskan untuk membayar pajak penghasilan. Negara di luar negeri baru menerapkan wajib pajak kepada pekerja asing setelah 180 hari dia bekerja.”

    Coba kita kembalikan lagi kepada aturan yg ada, Pasal 2 dan 2A UU PPh beserta penjelasannya. Utk memberikan insentif tsb perlu ada revisi pasal 2 UU PPh tsb, atau (bila mungkin secara hukum) penegasan pengecualian ‘meninggalkan Indonesia utk selama2nya’ bagi TKI dengan kriteria tertentu (soalnya banyak juga profesional atau expert Ind yg bekerja di LN).

    Dengan tdk mengurangi penghargaan saya kpd para TKI, saya berpendapat pengenaan PPh terhadap TKI tdk berarti ketidakadilan. prinsip pajak adalah ability to pay. kecil penghasilan kecil pula pajaknya, besar penghsl besar pula pajaknya, nihil penghsl nihil pula pajaknya. Mungkin yg perlu dibenahi dlm pengenaan pjk adalah sosialisasi, kepastian hukum, dan menekan cost of compliance. Dan yg paling penting adl bagaimana agar TKI dpt merasakan bahwa negara di mana mrk telah membayar pajak telah melindungi haknya atau peduli kpd kesejahteraan mrk.

  7. halo,
    anda selalu mengatakan bahwa WNI yang bekerja di luar negeri, sekalipun berada di luar negeri lebih dari 183 hari dalam setahun, tetap merupakan Subjek Pajak Dalam Negeri ( SPDN ) bukan Subjek Pajak Luar Negeri ( SPLN ).
    Lalu pendapat/komentar anda apa tentang yang telah dikemukakan oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Selatan A Sjarifuddin Alsah ==>

    http://www.kompas.com/read/xml/2008/11/18/20024368/tki.dan.tkw.bebas.pajak.penghasilan.

    Jadi bagaimanakah kesimpulannya ? Apakah kita2 WNI yang bekerja di luar negeri selama lebih dari 183 hari dalam setahun merupakan SPLN atau SPDN ?

  8. Beberapa treaty di ortax ada yg berbhs Ind ada yg tidak mas Deden. Demikian pula yg versi aslinya (utk dinas).
    Tapi sy lebih suka membaca versi englishnya, menghindari salah interpretasi. pernah menemukan perbedaan versi bhs Indonesia dgn englishnya pd salah satu peraturan digital. Tepatnya pasal 18 P3B Ina-Sin ttg pensiunan PNS. DIterjemahkan ‘dapat dikenakan’, pdhal ‘shall be taxable only’.

  9. Nice posting.
    Kalau boleh saya simpulkan, TKI yang di LN itu tetap WP DN kan? sepanjang tidak ada niat meninggal Indonesia selama-lamanya. Kemudian negara sumber berhak menarik pajak. Dengan demikian, jika TKI ini punya NPWP maka ia melaporkan penghasilannya dan menghitung pph terutang kemudian mengkreditkan PPh Pasal 24. Inilah pemahaman saya. Tapi nampaknya prakteknya tidak seperti ini. Menurut mas Rusdi di mana letak salahnya?

  10. kalo praktek nya dinegara lain setali tiga uang alias sami mawon, berarti telah terjadi kesalahan mendunia atas praktek pemajakan internasional donk ? waduuuuh….

  11. Kadang2 teori tdk sesuai dgn implementasi (or juklak) di lapangan ……. apalagi ttg pajak internasional dgn tax treatynya …… miskin juklak dan pemahaman praktisi.

    Seharusnya ekspat yg dtg ke Ind melebihi time test tdk langsung dianggap resident (berNPWP), kecuali klo dr non treaty partner seperti HKG. Dilihat dulu pasal 4(2) P3B utk menentukan resident mana ekspat ini.

    Bila tetap sbg resident negara asal cfm Ps 4(2) P3B maka Ind sbg negara sumber, country where employment is exercised, masih bisa mendapatkan hak pemajakan cfm Ps 15 P3B. Begitu pula sebaliknya bila WNI qta bekerja di LN.

    Praktek di negara lain sepertinya setali tiga uang alias sami mawon. Di AS org kita yg pegang greencard hrs isi taxreturn sbg resident AS tanpa liat2 apakah telah timbul dual resident.

  12. Begitulah domestic rule pak Hendro, dibentuk utk mengakomodasi atau melindungi kepentingan (baca : hak pemajakan) nasional, dan menurut saya itu hal yg wajar. Sbg contoh, UU PPh melindungi hak pemajakan kita dgn mengenakan PPh Pasal 26 sbg WP LN atau PPh Pasal 25/29/15 sbg BUT …. pasti kena pajak.

    Oleh karena itu, negara2 maju dgn gencarnya menyodorkan tax treaty kpd negara2 berkembang yg nota bene source country agar hak pemajakannya tdk terganggu, misalkan pasal 4 (2) P3B utk penentuan WP DN (resident). Bahkan negara eropa dgn OECD modelnya selalu menekankan agar status resident langsung berubah seketika terjadinya perubahan kondisi WP.

    Sekarang bisa qta lihat bagaimana Indonesia sbg pasar yg gemuk dan empuk bagi produk2 LN hanya bisa sbg penonton …… menyaksikan uang mengalir ke LN tanpa ….. bahkan mendapatkan ‘cipratan’ pajak karena pasal 5 P3B sbg lex spesialis mengatakan bahwa perush LN tsb bukan BUT.

    Kembali ke status WP DN WNI tsb ……. selama ia masih akan bertempat tinggal di Indonesia …… ke LN hanya bersifat sementara, dgn indikasi masih adanya keluarga atau permanent home atau property lainnya yg masih teradministrasikan di DN… maka masih logis Indonesia mendpt bagian pajak.

    Hanya pendapat.

  13. kira2 negara laen ada gak ya yang punya aturan seperti indonesia ? soalnya kalo ada expat yang kerja di Indonesia (apalagi yang sudah lebih 183 hari) pasti langsung ditetapkan sebagai WPDN, padahal sebagian besar expat pasti juga gak akan tinggal selama-lamanya di indonesia. sementara kalo TKI di LN mau ditetapkan sebagai WPDN di LN musti nanya otoritas pajak Indonesia dulu donk….

  14. Itulah yg akan saya tanyakan juga pak rusdi, ketentuan TKI tetap sebagai WPDN akan menimbulkan dual resident. Kebijakan tersebut tampak tidak adil karen di satu sisi WPLN akan diakui sebagai Subjek Pajak DN jika berniat untuk bertempat tinggal di Ind, yg mana dibuktikan dengan misalnya, adanya kontrak kerja yg melebihi time test, sedangkan TKI dengan kondisi yg sama tetap dianggap sebagai WPDN.

    Hanya pendapat, mohon tanggapannya

    Hendro

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s