Kewajiban pajak kantor cabang

Cabang bisa berarti unit pemasaran, depo, perwakilan. Jadi level management nya mungkin bisa berbeda (beda eselon).

Pengertian cabang dlm UU PPh mungkin bisa dilihat pada pengertian WP OP pengusaha yg mempunyai lebih dr 1 cabang/gerai/outlet, yaitu cabang tsb tidak berada dlm 1 wilayah KPP.

Pengertian Penyerahan BKP antar cabang/Pst-cbg dlm UU PPN pun sama, yaitu tidak berada dlm 1 wilayah KPP, shg penyerahan antar cabang/pusat-cabang dlm 1 wilayah KPP bukan termasuk pengertian penyerahan BKP, demikian pula bila ada ijin sentralisasi PPN. Lihat S-426/PJ.52/2005.

Kesimpulannya bila cbg2 tsb masih dlm 1 KPP maka tidak perlu ber-NPWP atau ber-NPPKP lagi, sehingga penyerahan BKP antar cbg/pst-cbg dlm 1 KPP bukan penyerahan BKP. Hanya 1 NPWP/NPPKP berarti hanya 1 SPT (pelaporan). Demikian pula bila WP OP pengusaha tertentu mempunyai lebih dr 1 cbg/gerai/outlet tetapi msh dlm 1 wilayah KPP, dianggap tidak mempunyai cbg, shg tidak berkewajiban menyetor PPh Psal 25 pd tiap2 cbg 2% dr omset/bln.

Bila cbg dlm wilayah 1 KPP sudah terlanjur memiliki NPPKP maka konsekuensinya penyerahan BKP antar cbg/cbg-pst dlm 1 wilayah KPP tsb tetap terutang PPN, lihat S-364/PJ.52/2005. Dengan demikian transaksi tsb dan transaksi lainnya hrs terecord dlm SPT masa PPN tiap2 NPPKP dan wajib dilaporkan.

CMIIW, konsep sentralisasi/desentralisasi tempat terutang berhubungan dgn wilayah kerja KPP, bukan batas propinsi atau pemkot/pemkab. PPh Psl 21 memang tdk mengenal istilah sentralisasi, namun tdk ada aturan yg jelas mengenai kewjb cbg/pemberi kerja dlm 1 wilayah KPP yg sama hrs ber-NPWP sendiri. Sy tidak tahu bgm prakteknya rekan2 di daerah apakah cbg pemberi kerja dlm wilayah KPP yang sama dgn pusatnya tetapi beda kabupaten harus ber NPWP sendiri.

Klo alasannya bagi hasil PPh 21 pst-derah tidak lah tepat, karena Psl 1(3) KMK No.6/KMK.04/2000 menyebutkan 60% dr 20% bagian daerah tempat WP terdaftr dialokasikan kpd msg2 pemkab/pemkot berdsrkan usulan gub dgn pertimbg jumlh penddk, luas wilyh, dll. Jd bukan berarti bila cbg pemberi kerja terdaftar di kab A maka pasti menjadi bagian penerimaan kab A. Belum lg masalah efesiensi dan efektivitas pengawasan WP di KPP.

5 thoughts on “Kewajiban pajak kantor cabang

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s