Pajak dan kerahasiaan bank

Saya repost email saya yg merespon wacana dibukanya akses data kartu kredit utk DJP.

Sbg tambahan, kerahasiaan bank hanya menyangkut data akun deposito, tabungan, dan giro pd sisi passiva neraca bank.

Data penyaluran dana bank kepada debitur (termasuk cc) bukanlah termasuk data yg dilindungi kerahasiaan bank.

Sudah waktunya Depkeu (DJP) dan BI membangun kerjasama nyata utk sinergi bersama. Yang paling jelas dan urgen adl data CC dan lapkeu proposal kredit. Mumpung BI sedang dipimpin pak Budiono (mantan Menko Perekonomian dan Menkeu).

———————————————-

Menarik menyimak reaksi berita akan dibukanya akses perbankan oleh BI kepada DJP, salah satunya akses data kartu kredit.

Permasalahan utama DJP untuk optimalisasi pajak adalah kesulitan untuk mengetahui apakah SPT yg disampaikan WP sudah benar karena tidak adanya akses informasi/data pembanding. Oleh karena, itu salah satu ‘blue print’ DJP adalah ‘mendobrak’ peraturan2 (perbankan) yang selama ini dianggap ‘menghalangi’ DJP menggali potensi pajak, di samping pemberantasan KKN tentunya. Pemberantasan KKN di internal DJP tidak semudah membalikkan telapak tangan. Namun percayalah proses ke arah itu sudah mulai dilaksanakan walaupun butuh waktu. Salah satunya dgn modernisasi DJP dgn pendirian LTO/MTO/Pratama dengan peningkatan kesejahteraan (reward) dan kode etik/punishment yang berjalan.

Peraturan yang dianggap menghalangi DJP diantaranya adalah UU Perbankan dengan kerahasiaan bank-nya. Akses data perbankan seperti deposito dan kartu kredit merupakan data penting sebagai pembanding untuk mengetahui kebenaran SPT WP. Selama ini DJP dianggap hanya ‘memburu di kebun binatang’. Kurang dapat mencari dan memanfaatkan data untuk menjaring dan menggali potensi WP, dan jauh ketinggalan dengan IRS yang telah terkoneksi dengan data setiap transaksi konsumen dengan kartu kredit. DJP juga berusaha agar terbit regulasi BI yg mengatur calon kreditur bank wajib melampirkan laporan keuangan yang telah dilegalisasi KPP dalam proposal kreditnya, tentu saja hal ini untuk menghindari terjadinya ‘window dressing’.

Pengenaan PPh bukan dari nominal deposito atau utang kartu kredit. Data kartu kredit/deposito hanya ‘tools’ untuk mengetahui kebenaran SPT WP. Dengan diketahui besarnya nominal deposito atau besarnya utang kartu kredit yang dibayar WP maka DJP dapat menganalisa (misalkan dengan Pendekatan Sumber dan Penggunaan Dana atau Tambahan Kekayaan Netto) berapa kemampuan (ablility to pay) WP tersebut pada suatu tahun pajak. Logikanya bila pada suatu tahun pajak WP mampu menginvestasikan uangnya dalam bentuk deposito atau mampu membayar utang kartu kreditnya (flow out) maka tentu WP tersebut mempunyai sumber dana (flow in). Flow in inilah yang akan diteliti apakah berasal dari penghasilan/pendapatan (obyek pajak) atau bukan obyek pajak (hibah, utang baru, tabungan/pencairan deposito, dll).

Total flow in dikurangi flow in non obyek PPh maka didapatkan flow in obyek PPh. Flow in obyek PPh hasil analisa ini akan dibandingkan dengan obyek PPh menurut SPT, apakah ada yg belum dilaporkan. Dasar hukumnya adalah jelas, pasal 4 (1) UU PPh 2000 : “…..tambahan kemampuan ekonomis yang diterima/diperoleh WP….untuk konsumsi/menambah kekayaan WP, termasuk : p. tambahan kekayaan neto yg berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak.” .

Bagi WP OP pengisian Daftar Harta dan Kewajiban dengan jelas, benar , dan lengkap sangatlah penting untuk dapat mengklarifikasi adanya tambahan kekayaan netto WP. Jadi janganlah khawatir akan dibukanya akses data ini bila WP merasa telah melaporkan seluruh penghasilan dan harta/kewajibannya nya dalam SPT.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s