Salam kenal

Hi !, Saya bukan penulis atau penutur yang baik. Bukan pujangga, tidak puitis, dan cenderung straight forward dalam mengungkapkan pendapat. What the hell makes me try to build such a webblog like this ?  ….. sederhana, ingin belajar dan berbagi.

Dunia kerja saya adalah dunia perpajakan. Tulisan saya merupakan pendapat (curhat) tentang peraturan, kebijakan, praktek di dunia perpajakan, yang menggambarkan keingintahuan atau masukan pribadi.

Saya berharap blog sederhana ini dapat menjadi tempat pertukaran informasi dan menambah kawan diskusi.

Just my blog.

BENANG KUSUT KPDA, ‘REP OFF’ DAN BUT

officeMungkin terdengar asing dengan istilah ‘Rep Off’, Representative Office, ‘RO’, liaison office, ‘Rep Off murni’, KPDA, KPD. Juga sering muncul pertanyaan ‘apakah kantor saya termasuk representative office, KPDA atau BUT ? … dan apakah dikenakan PPh Badan di Indonesia ?’. Semakin banyak istilahnya di lapangan, semakin beragam isunya dan semakin rumit memahaminya. Untuk menguraikan benang kusut, pertama-tama dibedakan dulu istilah subyek pajak yang dikenal dalam aturan perpajakan dan istilah bentuk kantor atau kegiatan perwakilan perusahaan asing.

Berdasarkan Pasal 2 UU PPh, Subyek Pajak Luar Negeri hanya dikenal dengan istilah WP LN (berbentuk) BUT atau WP LN Non BUT. Istilah lain seperti : Kantor Perwakilan Dagang (KPD), Kantor Perwakilan Dagang Asing (KPDA), Representative Office (Rep. Off), Liaison Office hanyalah sebutan untuk bentuk atau kegiatan kantor perwakilan asing. Kantor perwakilan asing bahasa inggrisnya representative office (Rep Off) atau Liaison Office. Rep Off dengan usaha dagang disebut Kantor Perwakilan Dagang Asing. Sekali lagi, itu hanyalah istilah bentuk kantor atau kegiatan, sedangkan untuk menentukan hak dan kewajiban perpajakannya berbagai istilah kantor perwakilan asing tersebut harus diklasifikasikan terlebih dahulu sebagai WP LN Non BUT atau BUT.

Sederhananya, WP Luar negeri (Non BUT) tidak mempunyai kewajiban pelaporan SPT Tahunan PPh Badan dan kewajiban PPh Badannya melalui pemotongan PPh Pasal 26 sebesar 20% oleh pemberi penghasilan. Sedangkan BUT mempunyai kewajiban perpajakan yang sama dengan WP Badan Dalam Negeri, Lapor SPT Tahunan PPh Badan dan sebagai PKP memungut PPN, ditambah kewajiban Branch Profit Tax Pasal 26 ayat (4) UU PPh.

Penentuan BUT berdasarkan kriteria BUT dalam UU PPh atau tax treaty (P3B) apabila kantor pusat berasal dari Negara treaty partner. Aturan Undang-undang domestik akan cenderung mengamankan hak pemajakannya sedangkan P3B cenderung membatasi hak pemajakan negara sumber. UU PPh memperluas kriteria BUT sedangkan P3B akan membatasi definisi BUT. UU PPh akan mengenakan penghasilan usaha WP LN BUT maupun Non BUT, sedangkan P3B menyatakan hanya penghasilan usaha WP LN berbentuk BUT yang dapat dikenakan PPh (No PE no tax). Karena P3B lex spesialis terhadap UU PPh maka P3B akan me-over rule UU domestik.

Dalam perspektif UU PPh, adanya kantor cabang/perwakilan perusahaan asing di Indonesia menimbulkan BUT, sesederhana apapun kegiatannya. Pasal 2 ayat (5) UU PPh mengatur bahwa kantor cabang, perwakilan, gudang menimbulkan BUT. Bahkan adanya gedung kantor sudah menimbulkan BUT. Jadi jangan bingung atau heran apabila berbagai ketentuan peraturan perpajakan domestik secara langsung dan tegas menyatakan kantor perwakilan asing dikenakan PPh Badan di Indonesia, tanpa reaksional ‘apabila berbentuk BUT’.

Sebagai contoh Keputusan Menteri Keuangan No.634/KMK.04/1994 jo KEP – 667/PJ./2001 yang menjadi pedoman kewajiban PPh BadanKantor Perwakilan Dagang Asing. Dalam aturan tersebut kantor perwakilan dagang asing dikenakan PPh Pasal 15 final dengan tarif efektif 0,44%. Tidak ada klausul ’apabila berbentuk BUT’ atau ‘tarif menyesuaikan dengan P3B’. SE-2/PJ.03/2008 sudah lebih jelas dengan menampung tarif branch profit tax Pasal 10 P3B, namun masih mengabaikan terbentuknya BUT menurut P3B.

Keputusan Menteri Keuangan No.634/KMK.04/1994 dibuat dalam rangka memenuhi wewenang regelling yang diatur dalam Pasal 15 UU PPh, yaitu menetapkan deemed profit untuk Wajib Pajak tertentu, dalam hal ini Kantor Perwakilan Dagang Asing (KPDA). Apabila kegiatannya bukan perdagangan, misalkan jasa, maka berlaku general rule perhitungan PPh Badan menurut Pasal 16 dan tarif pajak menurut Pasal 17 UU PPh. KMK No.634/KMK.04/1994 juga menetapkan tarif efektif sebesar 0,44%. Penetapan tarif efektif ini disamping melebihi wewenang regelling-nya yang hanya menetapkan deemed profit, juga menimbulkan dispute di lapangan, yaitu apakah variabel tarif efektif tersebut mengikuti perubahan tarif Pasal 17 UU PPh.

Style aturan domestik dengan menyatakan seluruh kantor perwakilan dagang asing di Indonesia dikenakan tarif efektif 0,44% menimbulkan kebingungan di lapangan, seolah-olah berlaku untuk seluruh kantor perwakilan dagang asing (KPDA). Padahal untuk KPDA yang kantor pusatnya berasal dari Negara treaty partner akan digunakan ketentuan BUT menurut P3B, dan sekarang ini hampir seluruh Negara asal KPDA tersebut adalah treaty partner. Bahkan Hongkong sudah menjadi treaty partner efektif mulai tahun 2013. Jadi dapat dikatakan sekarang ini kriteria BUT dalam P3B harus diperhatikan dalam mengenakan PPh Badan atas KPDA.

P3B mengatur bahwa tanpa terbentuk BUT di Negara sumber maka tidak ada hak pemajakan atas kegiatan usaha (business profit) di Negara sumber (No PE no tax). P3B juga mengatur kegiatan tertentu yang dianggap tidak signifikan sehingga tidak terbentuk BUT. Pembatasan kriteria BUT tersebut biasanya diatur dalam artikel 5, misalnya tidak terbentuk BUT apabila kegiatan hanya semata-mata menyimpan, memamerkan barang kantor pusat, membeli atau mengumpulkan informasi untuk kantor pusat, atau kegiatan yang hanya bersifat penunjang atau persiapan kantor pusat. Kegiatan ini dianggap tidak berkontribusi signifikan terhadap penghasilan yang akan diterima kantor pusat sehingga tidak ada penghasilan yang layak ‘attributable’ pada kantor perwakilan ini. Kantor perwakilan asing yang bukan BUT ini dikenal juga sebagai ‘Rep Off murni’ di lapangan. Demikian juga apabila kegiatan perwakilan asing dilakukan oleh agen bebas (independent agent), yaitu melakukan kegiatan semata-mata business as usual agen tersebut (broker, general commission agent), tidak terbentuk BUT.

Sebagai contoh, apabila KPDA Hongkong hanya menyimpan dan memamerkan barang contoh ke pelanggan maka penjualan barang oleh kantor pusat ke customer tersebut di Indonesia tidak dikenakan PPh Pasal 15 berdasarkan KMK No.634/KMK.04/1994 karena KPDA tersebut bukan BUT menurut artikel 5 ayat (4) P3B Indonesia-Hongkong. Namun apabila ternyata KPDA tersebut juga secara rutin mengantar (deliver) barang milik kantor pusat ke pelanggan maka berdasarkan artikel 5 ayat (5) terbentuk BUT sehingga dikenakan PPh Pasal 15 berdasarkan KMK No.634/KMK.04/1994.

Artikel 5 P3B juga mengatur berbagai variasi kegiatan kantor perwakilan sebagai agen tidak bebas (dependent agent) yang menimbulkan BUT. Misalkan memproses, mengantar barang milik barang milik kantor pusat, atau secara teratur menutup kontrak atas nama kantor pusat. Apabila terbukti kantor perwakilan berwenang menutup kontrak penjualan atas nama kantor pusat atau melakukan delivery atas barang yang dijual oleh kantor pusat, maka atas ekspor oleh kantor pusat dikenakan PPh Pasal 15 final berdasarkan KMK No.634/KMK.04/1994.

Benang kusut diharapkan dapat terurai dengan mengembalikan berbagai macam bentuk dan sebutan kantor perwakilan asing tersebut kepada Subyek Pajak berdasarkan ketentuan perpajakan yang berlaku, sebagai BUT atau WP LN Non BUT. Kriteria BUT secara konsekuen dikembalikan kepada artikel 5 P3B karena sekarang ini hampir seluruh Negara asal Rep-Off merupakan treaty partner. Apabila berbentuk BUT dan merupakan kantor perwakilan dagang maka berlaku tarif PPh Pasal 15 UU PPh jo KMK No.634/KMK.04/1994 jo SE-2/PJ.03/2008 dengan memperhitungkan tarif branch profit tax berdasarkan Pasal 10 P3B. Kejelasan dan ketegasan aturan di lapangan akan membantu menguraikan benang kusut tersebut.

Freight Forwarding, Antara Reimbursement dan DPP PPN Nilai Lain

International-Freight-ForwarderJasa freight forwarding, disebut juga sebagai Jasa pengurusan transportasi atau jasa ekspedisi muatan laut/udara/darat mempunyai masalah PPN yang klasik. Beranggapan hanya sebagai perantara shipper (pemilik barang) dan pemilik intermoda angkut, sehingga tidak mau apabila PPN dikenakan atas seluruh tagihan kepada shipper. Freight forwarder berkilah bahwa pembayaran kepada pihak ke-3 adalah reimbursement, numpang lewat saja, sehingga PPN seharusnya hanya dikenakan atas imbalan yang diterima.

Pada aturan-aturan awal DJP memberikan jalan tengah, sepanjang tagihan pihak ke-3 langsung atas nama shipper, walaupun melalui freight forwarder maka dianggap sebagai reimbursement sehingga tidak menjadi DPP PPN. Freight forwarder tidak boleh melakukan reinvoicing atas tagihan pihak ke-3 tersebut agar tidak dikenakan PPN. Namun hal ini sulit dilakukan di lapangan karena freight forwarder tidak mau diketahui berapa fee yang diterimanya. Asosiasi Freight forwarder mengusulkan agar DPP PPN menggunakan nilai lain (deemed) sebagaimana DPP PPN Jasa kurir sebesar 10%. Mereka berpendapat jasa freight forwarder mirip dengan jasa kurir, mengantar barang milik orang lain ke tempat tujuan.

Reimbursement

Reimbursement adalah penggantian pembayaran sebesar jumlah yang nyata-nyata telah dibayarkan oleh pihak ke-2 kepada pihak ke-3. Pengertian reimbursement mensyaratkan posisi sebagai pihak ke-2 atau perantara. Oleh karena itu, awalnya syarat reimbursement adalah tagihan pihak ke-3 langsung atas nama shipper, sehingga jelas kedudukan freight forwarder hanyalah perantara atau sebagai pihak ke-2.

DPP PPN Jasa sebagaimana diatur dalam Pasal 1 UU PPN adalah Penggantian, yaitu nilai berupa uang, termasuk biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh pemberi jasa karena penyerahan jasa kena pajak. Sejak awal reimbursement bukanlah DPP PPN. Disamping bertindak sebagai perantara yang berarti bukan pihak yang menyerahkan jasa, juga karena tidak memenuhi syarat ‘biaya yang diminta oleh pemberi jasa’. Ketika dokumen tagihan atas nama shipper maka jelas merupakan biaya yang harus ditanggung oleh shipper, bukan biaya bagi freight forwarder.

Syarat ‘tagihan pihak ke-3 langsung atas nama penerima jasa’ menjadi pedoman fiskus dalam mengkoreksi reimbursement. Namun dalam sengketa di Pengadilan Pajak teori akuntansi dipakai, sepanjang hanya masuk akun riil (neraca), tidak masuk akun nominal (R/L) maka merupakan ‘pass through’ alias numpang lewat sehingga tidak dikenakan PPN. Tidak masuk akun nominal secara akuntansi membuktikan bukan ‘biaya yang diminta oleh pemberi jasa’. Dengan demikian, reimbursement bukan DPP PPN merupakan general rule dalam UU PPN yang seharusnya berlaku untuk seluruh penyerahan kena pajak, tidak hanya untuk penyerahan jasa freight forwarding.

Pada tahun 2013, dengan diterbitkannya SE-33/PJ/2013, barulah diatur secara eksplisit syarat reimbursement ‘sepanjang hanya masuk akun riil (neraca), tidak masuk akun nominal (R/L)’. Namun SE ini juga membuat syarat reimbursement menjadi lebih complicated, yaitu akumulatif formal dokumen tagihan, formal kontrak reimbursement, dan tidak masuk akun R/L. Continue reading

Peristiwa Hukum dan Perbuatan Hukum Dalam UU Pajak

Pemahaman peraturan perpajakan tidak dapat dipisahkan dengan pemahaman hukum, disamping ekonomi dan akuntansi tentunya. Memahami peraturan perpajakan pajak dengan mencoba memahami prinsip hukum sangatlah menarik dan dibutuhkan untuk menginterpretasi peraturan yang ada. Salah satunya adalah teori peristiwa dan perbuatan hukum dalam perspektif peraturan perpajakan.

Peristiwa hukum atau kejadian hukum atau rechtsfeit adalah semua kejadian atau fakta yang terjadi didalam kehidupan masyarakat yang mempunyai akibat hukum, atau peristiwa yang menimbulkan akibat hukum. Peristiwa hukum terjadi karena perbuatan subyek hukum atau bukan perbuatan subyek hukum.

Perbuatan hukum adalah setiap perbuatan atau tindakan subyek hukum yang mempunyai akibat hukum, dan akibat hukum itu memang dikehendaki oleh subyek hukum. Perbuatan hukum dibagi menjadi Perbuatan menurut hukum dan Perbuatan melawan hukum. Sedangkan dalam berbagai literatur, Peristiwa hukum yang bukan perbuatan subjek hukum dibagi lagi menjadi : karena keadaan (omstandingheid), misalnya kejadian alamiah siang malam, dan karena kejadian (gebeurtenis), misalnya kelahiran, kematian, atau daluarsa.

Peristiwa hukum merupakan hubungan kejadian/peristiwa/fakta dan akibat hukumnya. Dalam UU Pajak, peristiwa hukumnya adalah penghasilan yang diterima atau diperoleh berakibat hukum terutang PPh. Penghasilan yang diterima/diperoleh Wajib Pajak Badan pada tahun 2008 berakibat hukum menjadi obyek pajak dan dikenakan PPh Badan dengan tarif progresif terendah 10% berdasarkan Pasal 17 UU No.17/2000, sedangkan untuk tahun pajak 2009 dikenakan tarif tunggal 28% berdasarkan UU No.36/2008. Ekspor jasa kena pajak pada tahun pajak 2009 berakibat hukum terutang PPN sebesar 10% berdasarkan Pasal 7 UU No.18/2000, sedangkan untuk ekspor jasa kena pajak pada tahun pajak 2011 berakibat hukum terutang PPN sebesar 0% berdasarkan Pasal 7 UU No.42/2009.

Kejadian/peristiwa/fakta dan akibat hukumnya dalam UU Pajak diatur dalam UU PPh dan UU PPN, atau apa yang kita kenal dengan aturan material. Aturan material mengatur tentang obyek, subyek, tarif, dan cara menghitungnya. Aturan material ini terikat waktu peristiwa hukum terjadi, dikenal sebagai tahun/masa pajak dalam UU Pajak. Pasal 1 UU KUP mendefinisikan Pajak Terutang sebagai pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak. Dengan demikian, aturan material pajak mengikuti hukum positif yang berlaku pada saat peristiwa hukum terjadi, yaitu tahun/masa pajaknya. Continue reading

BB, Server, dan Pajak

Fenomena BB, mulai dari 4 juta pelanggan di Indonesia dan pabrik di Malaysia, server, data centre, router, network aggregator (apalagi tuh?), sampai korban pingsan antri produk perdana, menarik perhatian saya melebihi ketertarikan untuk membeli BB itu sendiri (FYI I am android user :-D ). Mengapa BB begitu kekeuh petekeuh enggan membangun infra struktur di Indonesia ? jawabannya bisa karena keamanan data atau kurang menguntungkan dari segi bisnis, salah satunya tax planning.

Dalam tax planning, membangun infra struktur di suatu Negara erat kaitannya dengan issue terbentuknya BUT di Negara tersebut. Prinsip P3B ‘No PE no tax’ bermakna tanpa Permanent Establishment (BUT) maka tidak ada hak pemajakan. Tidaklah heran apabila membangun infra struktur seperti server sangatlah hati-hati disikapi oleh perusahaan asing.

Undang-Undang No. 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) mendorong bagi terbentuknya BUT di Indonesia, karena mewajibkan seluruh perusahaan jaringan dan telekomunikasi asing yang beroperasi di Indonesia untuk membangun data center dan server. Secara tidak langsung UU ITE ini mewajibkan perusahaan asing membentuk BUT di Indonesia.

Pasal 2 ayat (5) huruf p UU No. 36/2008 telah secara implisit mengatur bahwa komputer, agen elektronik, atau peralatan otomatis dalam kegiatan usaha melalui internet sebagai BUT. Sebenarnya ini bukanlah aturan baru, hanya bersifat penegasan atau contoh atas apa yg telah didefinisikan dalam Pasal 5 UU PPh sebelumnya, yaitu a fixed place of business through which the business of enterprise is wholly or partly carried on. Dengan demikian, walaupun belum disebutkan secara implisit dalam UU PPh sebelumnya namun bukan berarti server atau automated equipment internet lainya tidak menimbulkan BUT.

UU PPh sebagai aturan domestik akan dituduh memperluas taxbase dengan menganggap komputer, agen elektronik, atau peralatan otomatis dalam bisnis internet sebagai BUT, apakah aturan tersebut sejalan dengan P3B?

Pasal 5 P3B tidak secara spesifik menyatakan server menimbulkan BUT. Kita uji apakah Server, data centre, network aggregator atau peralatan otomatis internet lainnya dapat menimbulkan BUT berdasarkan OECD Commentary sebagai referensi pajak internasional yang widely accepted.

Tes pertama adalah a fixed place of busines. Apakah web site bisa menjadi BUT ?. Website adalah kombinasi software dan data. Tidak ada tangible property di sini, no premises means no a place of business. Tes lokasi utk menjadi BUT telah gagal.

Bagaimana dengan web hosting?. Sebuah website di-host pada sebuah server yg dikelola internet service provider (ISP) dan mendapatkan fee. Tangible property-nya ada, yaitu sebuah server. Tes kedua adalah apakah server tersebut dikuasai atau tersedia untuk dimanfaatkan (at the disposal of) perusahaan?. Kenyataannya server tersebut adalah milik atau dikuasai ISP. Mungkin ada ikatan kontrak antara ISP dan perusahaan, dan fee mungkin dibayar berdasarkan disk space yang digunakan. Namun tetap saja kontrak ini tidak menyebabkan server tersebut dikuasai atau dimiliki perusahaan, walaupun kontrak juga memberi wewenang perusahaan untuk menentukan di server mana website nya di-host. Dengan kata lain, selama server tersebut milik ISP, dioperasikan oleh ISP, dan server tersebut juga digunakan untuk me-host website pihak lain maka tidak menimbulkan BUT.

ISP secara teori dapat menjadi dependent agent dan menimbulkan BUT sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (6) P3B. Namun pada prakteknya sangat kecil kemungkinannya karena ISP prinsipnya bukanlah sebuah agen. ISP menjalankan bisnis webhosting terhadap website milik pelanggan dan mendapatkan fee. ISP hanya menjalankan kegiatan keseharian bisnis miliknya. Disamping itu ISP biasanya tidak mewakili perusahaan dan tidak mempunyai wewenang menutup kontrak atas nama perusahaan.

Apabila server tersebut memang dikuasai atau dimiliki perusahaan, syarat lainnya (issue yang selalu diangkat OECD) adalah server tersebut haruslah performed an essential and significant part of business activity. Server tersebut tidak hanya bersifat penunjang atau persiapan (auxiliary or preparatory).  Kalau hanya bersifat penunjang/persiapan maka akan berlaku Pasal 5 ayat (4) P3B, tidak terbentuk BUT di negara sumber.

Beberapa kegiatan komputer/mesin otomatis yg menurut OECD hanya bersifat penunjang atau persiapan :  jaringan komunikasi  (seperti  jalur  telepon) antara customer dan  supplier, iklan, meneruskan informasi melalui mirror server utk tujuan keamanan dan efisiensi, mengumpulkan data atau informasi. Dengan demikian, akan timbul perdebatan apakah data centre atau network aggregator yang konon menurut ahli IT berfungsi mempercepat transmisi data hanya bersifat penunjang atau tidak terhadap layanan BIS dan BBM.

Apabila data centre atau network aggregator diangap bukan sekedar penunjang sehingga menimbulkan BUT, issue lainnya adalah attribution of income. Fungsi apa yang dijalankan data centre atau network aggregator dan berapa kontribusinya terhadap layanan BIS dan BBM yang selama ini dilakukan oleh server di negara induknya. Tidak serta merta karena ada server di Indonesia maka seluruh penghasilan dari layanan BIS dan BBM dikenakan pajak di Indonesia.

Ternyata, perjalanan untuk mendapatkan hak pemajakan masih panjang. Langkah pertama, bangun server di Indonesia !! (tetep).

Dimuat di Berita Pajak edisi Januari 2012

Perusahaan Asing Sebagai WP Badan Dalam Negeri

Agak telat baca Peraturan Dirjen Pajak (PER DJP) No 43/PJ/2011 tentang Penentuan Subyek pajak Dalam Negeri dan Subyek Pajak Luar negeri. Itu pun terbaca setelah ada teman yang tanya tentang Per ini. Maklum sekarang hanya berkecimpung  di dunia administrasi, tidak lagi sensitif dengan perkembangan aturan.

Kesan pertama setelah membaca Per ini adalah adanya kemajuan DJP dalam menjalankan wewenang regelling-nya.  Selama ini tidak didefinisikan dengan jelas pengertian Subyek Pajak Dalam Negeri sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b UU PPh. Dalam UU PPh disebutkan Subyek Pajak Badan Dalam Negeri adalah badan yang didirikan atau berkedudukan di Indonesia. Dalam penjelasannya dijelaskan ‘cukup jelas’  :-) .

Dalam tulisan saya 3 tahun yang lalu,  Place of Effective Management, saya menguraikan bahwa ‘didirikan’  bermakna  ‘incorporated in’. Form nya adalah akta pendirian yang menunjukkan di negara mana badan didirikan dan tunduk dalam hukum positif. Selama ini akta inilah yang diminta dalam pembuatan NPWP.

Sedangkan substance-nya adalah ‘bertempat kedudukan’, yaitu sebenarnya di negara mana perusahaan tersebut dikendalikan (effective management). Hal ini sesuai dengan Pasal 4 P3B dan kriterianya telah diuraikan dalam Pasal 15 PER DJP No. 43/PJ/2011. Walaupun suatu perusahaan mempunyai akta pendirian dari negara Panama (tax haven country) namun dapat dibuktikan bahwa perusahaan tersebut dikendalikan atau keputusan strategis arah perusahaan diambil di Indonesia, maka berdasarkan artikel 4 P3B atau Pasal 2 ayat (3) UU PPh  dapat dianggap sebagai resident Indonesia.

Prinsip Substance over form rule memerlukan analisis yang dalam. Seperti halnya koreksi transfer pricing (juga menerapkan prinsip Substance over form rule) yang memerlukan analisis kesebandingan dalam menghitung arm’s length price, penentuan kedudukan (place of effective management) WP badan  juga memerlukan analisi bukti/data. Bukti/data yang diperlukan telah diuraikan dalam Pasal 15 PER DJP No. 43/PJ/2011, yaitu : keberadaan kantor pusat, tempat kedudukan pusat administrasi dan/atau pusat keuangan, tempat kantor pimpinan yang melakukan pengendalian, tempat pertemuan pengurus untuk membuat keputusan strategis, atau tempat tinggal/domisili pengurus.

Potensi dispute Pasal 15 PER DJP ini adalah kriteria tempat tinggal/domisili pengurus. Tidak dapat diinterpretasikan bahwa apabila diketahui salah satu direksinya bermukim di Indonesia maka perusahaan asing tersebut serta merta ditetapkan sebagai resident Indonesia. Jika bisa demikian, World Bank akan ditetapkan sebagai resident Indonesia karena Ibu Sri Mulyani as Managing Director masih berdomisili di Indonesia  :-) .

Jika ditemukan perusahaan asing berakta pendirian British Virginia Island, bernama Semoga profitable Ltd dan seluruh pengurusnya, Drs. Supaijo dan Ir. Agus, berdomisili di Kebumen, DJP dengan senang hati menetapkannya sebagai WP Badan Dalam Negeri.

Menggugat Keputusan Pajak

Administrasi pajak merupakan domain Ditjen Pajak (DJP). Dalam menjalankan fungsi eksekutif tersebut DJP mengeluarkan berbagai produk administrasi, dari berupa surat korespondensi sampai dengan surat paksa yang setara dengan putusan hakim (grosse). Produk-produk tersebut tentu saja tidak semuanya memuaskan rasa keadilan Wajib Pajak. Nah, untuk memenuhi rasa keadilan tersebut diaturlah upaya hukum dalam UU KUP, salah satunya adalah gugatan.

Produk hukum yang menjadi obyek gugatan berdasarkan Pasal 23 ayat (2) UU huruf a, b, dan d sudah jelas disebut, yaitu: Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, Pengumuman Lelang, SKP,dan SK Keberatan. Namun tidak demikian dengan Obyek gugatan huruf c yang hanya menyebutkan ‘keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan’.

Obyek gugatan huruf c ini sering kali menimbulkan dispute dan dianggap ‘keranjang sampah’ karena tidak spesifik menyebutkan jenis keputusan yang dapat digugat. Tidak dijelaskan juga apa yang dimaksud dengan keputusan dalam UU KUP ini. Continue reading

‘Kekhilafan atau bukan karena kesalahannya’

Pasal 36 ayat (1) huruf a UU KUP merupakan upaya hukum dengan alasan dasar (posita) yang jelas, yaitu : kekhilafan atau bukan karena kesalahan Wajib Pajak, dan tuntutan (petitum) : mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi. Dirjen Pajak akan memenuhi petitum Wajib Pajak apabila berdasarkan penelitian alasan Wajib Pajak sebagaimana diatur dalam Pasal 36 ayat (1) huruf a UU KUP dapat dipertanggungjawabkan.

Wewenang atributif Dirjen Pajak untuk mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi diberikan hanya karena alasan kekhilafan atau bukan kesalahan Wajib Pajak. Oleh karena itu, upaya hukum Pasal 36 ayat (1) huruf a UU KUP oleh Wajib Pajak dengan alasan selain kekhilafan atau bukan kesalahan Wajib Pajak tidak dapat diterima oleh Dirjen Pajak.

Eksepsi juga dapat dilakukan pada sidang gugatan atas Keputusan Pasal 36 ayat (1) huruf a UU KUP di Pengadilan Pajak, bila posita surat gugatan bukan kekhilafan atau bukan karena kesalahan Wajib Pajak. Tergugat (DJP) dapat meminta hakim agar tidak menerima gugatan Penggugat.

Unsur kekhilafan tersebut amat sangat sulit untuk diukur seberapa jauh Wajib Pajak benar-benar khilaf dan bagaimana pembuktian khilaf tersebut. Akhirnya, pertimbangan subyektivitas kepala kantor yang menentukan diterima/tidaknya permohonan Wajib Pajak.

Wewenang atributif dan prerogatif Dirjen Pajak

Pengertian kekhilafan secara implisit disebutkan dalam Penjelasan  Pasal 36 ayat (1) UU KUP, yang antara lain menyebutkan bahwa ketentuan ini untuk melindungi Wajib Pajak yang tidak memahami peraturan perpajakan. Wajib Pajak gagal dalam menjalankan kewajiban administrasinya secara self-assesment akibat ketidakpahaman atau ketidaktahuan Wajib Pajak terhadap peraturan perpajakan yang berlaku.

Wewenang Pasal 36 ayat (1) UU KUP pada hakikatnya adalah wewenang untuk memberikan atau memulihkan rasa keadilan Wajib Pajak yang karena suatu sebab menjadi terganggu. Penjelasan  Pasal 36 ayat (1) antara lain menyebutkan bahwa ketentuan ini untuk melindungi Wajib Pajak yang tidak bersalah atau tidak memahami peraturan perpajakan. Berdasarkan penjelasan tersebut, wewenang yang diberikan adalah wewenang untuk menilai apakah dari sisi moral Wajib Pajak dapat diminta pertanggungjawaban atau tidak, sehingga pada hakikatnya merupakan kewenangan seorang hakim.

Dengan demikian, wewenang untuk menilai kekhilafan Wajib Pajak dan berapa besar pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi merupakan wewenang atributif dan prerogatif Dirjen Pajak yang diberikan Undang-undang.

Unsur bukan kesalahannya berarti murni pada kesalahan yang dilakukan oleh pihak DJP dalam mengenakan sanksi administrasi kepada Wajib Pajak yang menyebabkan Wajib Pajak terbebani.

Pengertian ‘bukan karena kesalahannya’ secara implisit disebutkan dalam Penjelasan  Pasal 36 ayat (1) UU KUP, yang antara lain menyebutkan bahwa sanksi administrasi yang dikenakan kepada Wajib Pajak tidak tepat karena ketidaktelitian petugas pajak.

Dirjen Pajak diberikan ruang untuk mengkoreksi sanksi administrasi yang tidak tepat karena ketidaktelitian petugas pajak. Penghapusan atau besarnya pengurangan sanksi administrasi tergantung hasil koreksi atas ketidaktelitian pengenaan sanksi administrasi.

Perlu dipertegas perbedaan antara wewenang mengkoreksi pengenaan sanksi administrasi yang tidak tepat karena ketidaktelitian petugas pajak berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf a UU KUP dengan pembetulan akibat kekeliruan penerapan sanksi administrasi berdasarkan Pasal 16 UU KUP, karena hukum tidak bersifat oportunistik.