Place of effective management

Subyek pajak badan dalam negeri (resident/SPDN) dlm pasal 2 (3) UU PPh adl badan yang ‘didirikan atau bertempat kedudukan’ di Indonesia. tempat didirikan berarti di negara mana badan tsb ‘incorporated’, terdaftar pd notaris sbg badan hukum dan tunduk pd hukum negara tsb. mudahnya, lihat saja akta pendiriannya, di negara itulah badan tsb didirikan dan menjadi resident.

Bagaimana dengan ‘bertempat kedudukan’ ?. Continue reading

TKI Non Resident as PER-2/PJ/2009 (suatu tinjauan)

npwp1

Pak Darmin (baca : DJP) kembali membuat terobosan untuk merespon kegalauan para TKI di LN tentang status resident dan kewajiban pajaknya. Per DJP No-2/2009 mengukuhkan wacana pemerintah untuk memberikan insentif kpd TKI yg telah menyumbangkan devisa dan kepraktisan aplikasi aturan di lapangan dlm pengenaan pajak bagi TKI di LN.

Syarat TKI sbg non resident : time test > 183 hr/12 bln DAN dibebaskan PPh di Indonesia bila telah dikenakan pajak di LN. Ini berlaku utk penghasilan dr LN, sedangkan utk penghasilan dr DN tetap dikenakan pajak, yaitu PPh Pasal 26 sbg WP LN. Insentif ini hanya utk TKI, tidak berlaku untuk ekspatriat yg sebelumnya dikukuhkan sbg Resident Indonesia as Pasal 2 ayat 3 UU PPh.

Saya menyebut ‘terobosan’ DJP karena tidak ‘melihat’ dasar hukum yang digunakan. Per DJP ini tampak tdk sejalan dgn Pasal 2A UU PPh yang tetap bertahan dan tidak diubah2 dlm UU No. 17/2000 maupun UU No. 36/2008, mengatur berakhirnya kewajiban subyek pajak DN.

Konsideran Per DJP ini adalah utk memberikan kepastian hukum. Seperti kita ketahui juklak ttg resident selama ini dapat dikatakan tidak ada. Sangat diperlukan juklak yg detil demi memberikan kepastian hukum bagi WP. Bila demikian, Per ini seharusnya merunut aturan yang ada, yaitu pasal 2 dan 2A UU PPh, bukan membuat terobosan baru. Oleh karena itu, sejak awal saya mengatakan tujuan Per DJP ini adalah insentif dan kepraktisan. Mungkin memang syah2 saja terobosan tsb demi tujuan insentif dan kepraktisan dan itu masih domain pemerintah (??).

Mengapa ‘menabrak’ aturan di atasnya ?. TKI sebelum ke LN adalah resident tax payer Indonesia (SP DN). Ia menjadi WP DN karena bertempat tinggal di Indonesia (pasal 2 (3) a UU PPh). Tidak ada penjelasan ‘bertempat tinggal’ ¬†dlm aturan pajak Indonesia. Beberapa pendapat menyatakan ini adalah asas domisili. given status for indonesian person. Lalu ketika ia pergi bekerja ke LN maka kewajiban pajak subyektifnya sbg subyek pajak DN nya akan berakhir bila memenuhi pasal 2A (1) UU PPh : meninggalkan Ind utk selama2nya. Dalam penjelasannya disebutkan : ‘pengertian meninggalkan Ind utk selama2nya hanya dikaitkan dgn hal2yg nyata pd saat OP tsb meninggalkan Ind ….. terdpt bukti 2 yg nyata mengenai niatnya utk meninggalkan Ind utk selama2nya’. Menurut sy bukti2 nyata tsb dapat berupa tidak ada lg permanent home di Ind atau tdk adanya lagi vital centre of interest di Ind seperti diboyongnya kaluarga inti ke LN. Sekali lagi tidak ada juklak ttg aturan pasal 2A ini. Namun sangatlah naif bila hanya tidak berada di DN selama 183 hr/12 bulan sudah dianggap sbg berakhir statusnya sbg SP DN. Ingat, UU domestik akan selalu melindungi hak pemajakan domestik. Time tes keberadaan di DN hanya utk SP LN di Ind.

Kritik lainnya adl apa hubungannya ‘telah dikenakan pajak di LN’ utk dibebaskan PPh di Indonesia bagi TKI non resident. Bukan kah non resident hanya akan dikenakan pajak atas penghasilan yg bersumber dr DN, tidak LN. Prinsip world wide income hanya berlaku utk resident. Tidak diperhatikan apakah penghasilan di LN tsb telah dikenakan pajak atau belum. Di sini seolah2 tampak kerancuan, berstatus non resident shg tdk perlu berNPWP tapi tetap dikenakan pajak world wide income bila belum dipotong pajak di LN. Seperti kata pepatah : ‘kepala dilepas, ekor dipegang’.

Bila konsisten, status non resident akan dikenakan tarif PPh Pasal 26, kecuali bebentuk BUT di Indonesia. Harta produktif di Indonesia akan dikenakan tarif PPh Pasal 26 sebesar 20% atau tarif cfm P3B. Pertanyaan yg timbul adl bagaimana dengan mekanisme pengenaan PPh thd TKI non residen (tanpa NPWP) thd penghsl LN yg belum dikenakan PPh, lalu bagaimana status istri or anak belum dewasa di DN yg menerima penghsl di Indonesia. Ternyata PR belum usai bagi DJP.

Hanya pendapat.