MODERNISASI DJP : QUIET REVOLUTION

Dalam salah satu sambutannya presiden SBY menyebut modernisasi di institusi DJP sebagai quiet revolution. Mengapa ?, karena dalam kurun waktu cukup cepat (mulai tahun 2000), ditengah pesimisme, dan tanpa hiruk pikuk, DJP mampu merubah persepsi masyarakat dan menjelma menjadi institusi yang dipercaya dan dibanggakan masyarakat.

Perjalanan reformasi birokrasi sudah dimulai sejak tahun 2002 yang dimasinisi oleh Depertemen Keuangan dan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sebagai lokomotifnya. Tentunya hal ini tidak mengagetkan dengan dimulainya DJP sebagai instansi percontohan reformasi birokrasi dalam memberikan pelayanan prima dan pelaksanaan good governance mengingat kedudukan DJP sebagai instansi yang sangat strategis.

Upaya reformasi berokrasi DJP sudah dimulai sejak 6 tahun lalu, akhirnya terhitung pada 24 November 2008 resmi kantor pajak di seluruh Indonesia Menerapkan sistem modernisasi. Prakarsa modernisasi di tubuh DJP selain datang dari internal DJP sendiri karena kesadaran kebutuhan ‘perubahan’, juga dorongan IMF yang pada waktu itu mengadakan LOI dengan pemerintah. Pendanaan program modernisasi DJP ini ditanggung oleh IMF. Dan ternyata dengan kebijakan reformasi birokrasi ini, hasilnya adalah kenaikan realisasi pajak sebesar 34%, menjadi Rp571 triliun pada tahun 2008, pencapaian tertinggi sepanjang sejarah RI. Realisasi penerimaan pajak (tidak termasuk PPh migas) pada tahun 2005 mencapai Rp263,35 triliun, tahun 2006 Rp314,86 triliun, target APBN 2007 Rp411,32 triliun, APBNP 2007 sebesar Rp395,25 triliun.

Namun sebenarnya modernisasi perpajakan merupakan bagian dari perjalanan panjang proses reformasi perpajakan yang telah dimulai sejak lama. Sejarah mencatat reformasi pajak dimulai pada tahun 1983.

ERA PRA MODERNISASI PERPAJAKAN

Dalam sejarah reformasi perpajakan tercatat bahwa DJP telah melakukan reformasi besar-besaran pertama kali pada tahun 1983 dengan merubah sistem pemungutan pajak dari semula Official Assessment System menjadi Self Assesment System yang pada waktu itu Kantor Pajak masih dinamakan Kantor Inspeksi Pajak. Kemudian pada tahun 1989, Kantor Inspeksi Pajak diubah menjadi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) yang menjalankan fungsi pelayanan untuk jenis Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sedangkan KP. PBB (Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan) yang berfungsi sebagai kantor pelayanan untuk jenis Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan (BPHTB).

Fungsi pemeriksaan dijalankan oleh Karikpa (Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak) yang sebelum tahun 1994 disebut Unit Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak (UP3) dan Kantor Penyuluhan dan Pengamatan Potensi Perpajakan (KP-4) yang sebelum tahun 2001 disebut Kantor Penyuluhan sebagai fungsi penyuluhan.

Stuktur organisasi pada fungsi pelayanan di KPP Pra Modern berdasarkan jenis pajak seperti Seksi PPh Badan, PPh Perseorangan, PPh Pemotongan Pemungutan, dan PPN. Pada struktur ini fungsi pelayanan dilakukan oleh KPP namun pemeriksaan juga dilaksanakan oleh KPP selain Karikpa, Fungsional Kanwil, dan Fungsional Kantor Pusat DJP sehingga terjadi fungsi ganda. Begitu juga dengan pelayanan tidak bersifat satu atap (one stop service) karena mengingat jenis pajak PPh dan PPN diadministrasikan oleh KPP sedangkan jenis pajak PBB dan BPHTB oleh KP. PBB. Pengajuan keberatan sebelum modern diproses di KPP disamping Kanwil dan Kantor Pusat DJP, hal ini memunculkan dualisme fungsi, karena yang memeriksa adalah KPP dan proses penyelesaian keberatan juga dilakukan di KPP untuk aristasi KPP. Hal inilah yang mendorong dibentuknya KPP Modern.

ERA MODERNSASI PAJAK

Untuk memberikan pelayanan dan pengawasan yang lebih baik, DJP memerlukan dukungan teknologi informasi yang memadai. Sejalan dengan perkembangan teknologi informasi dan organisasi DJP, Sistem Informasi Perpajakan (SIP), yang digunakan sejak tahun 1994, sudah tidak memadai untuk melayani dan mengawasi Wajib Pajak secara menyeluruh. Oleh karena itu dalam pembentukan Kanwil dan KPP WP Besar pada tahun 2002, SIP dikembangkan menjadi Sistem Administrasi Perpajakan Terpadu (SAPT) yang berbasis struktur organisasi berdasarkan fungsi.

Selain itu, masih terdapat kelemahan dalam sistem pelaporan Wajib Pajak yaitu pelaporan secara manual mengharuskan fiskus untuk melakukan perekaman ulang yang rawan kesalahan serta memerlukan sumber daya yang tidak sedikit. Melalui pengembangan teknologi informasi, DJP mengembangkan beberapa program yang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak berupa e-SPT dan e-Filing. Dalam sistem pembayaran pajak juga ditemukan beberapa masalah antara lain pemalsuan Surat Setoran Pajak (SSP). Untuk mencegah hal ini, DJP mengembangkan sistem pembayaran secara elektronik yang dikenal dengan sistem Monitoring Pelaporan Pembayaran Pajak (MP3).

Reformasi di bidang administrasi perpajakan terus berlanjut, dan pada tahun 2001 DJP mengusulkan program reformasi yang dapat meningkatkan kepercayaan Wajib Pajak terhadap sistem perpajakan, yang pada gilirannya dapat menghasilkan tambahan penerimaan pajak. Program reformasi dimaksud menjadi landasan bagi program reformasi yang lebih luas di tahun-tahun mendatang.

Dalam konteks program reformasi ekonomi Indonesia yang didukung oleh IMF, Bank Dunia dan Badan-Badan internasional lainnya, pemerintah bertujuan untuk mencapai pengetatan fiskal yang signifikan dengan cara mengurangi defisit yang semula diprakirakan sebesar 3,75 % dari PDB dalam tahun 2001 menjadi 2,5 % di tahun 2002. Untuk mencapai pengurangan tersebut, telah diidentifikasi empat kebijakan strategis DJP, salah satunya adalah membentuk Kanwil dan KPP Wajib Pajak Besar di dalam organisasi DJP untuk mengadministrasikan sejumlah kecil wajib pajak yang secara kolektif memberikan sumbangan penerimaan terbesar.

Untuk merealisasikan keempat kebijakan strategis tersebut di atas, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 70 /KMK.03/2002 tanggal 5 Maret 2002 telah dibentuk Tim Kerja Tindak Lanjut Kesepakatan Baru Pemerintah Republik Indonesia dengan International Monetary Fund Tanggal 13 Desember 2001.

KPP LTO

Kala itu, sebagai permulaan dilakukan restrukturisasi fungsi operasional (pelayanan kepada wajib pajak) sesuai Kepmenkeu No 65/KMK.01/2002 dibentuk 2 KPP LTO (Large Taxpayers Office) yang kemudian disebut KPP WP BESAR yang berdomisili di Jakarta dengan jumlah masing-masing WP sebanyak 300 WP Badan terbesar di seluruh Indonesia dan hanya mengadiminstrasikan jenis Pajak PPh dan PPN. Peresmian (soft opening) Kanwil DJP dan KPP WP Besar dilaksanakan pada tanggal 1 Juli 2002 dan grand opening dilaksanakan pada tanggal 9 September 2002 yang menandai secara resmi mulai beroperasinya Kanwil DJP dan KPP WP Besar.

Sejak mulai beroperasi pada tanggal 9 September 2002, Kanwil dan KPP WP Besar telah diberi tugas untuk mengamankan penerimaan pajak 18,31 % dari penerimaan pajak nasional, sementara untuk tahun 2003 sebesar 20,98 % dari penerimaan pajak nasional, dan dalam tahun 2004 direncanakan sebesar 23,36 % dari penerimaan pajak nasional. Keberhasilan pendirian KPP WP Besar ditandai dengan realisasi penerimaan pajak termasuk PPh migas sebesar Rp. 44.448 milyar atau 21,77% dari realisasi penerimaan DJP tahun anggaran 2003 sebesar Rp. 204.153,82 milyar.

Dalam kiprahnya, Kanwil dan KPP WP Besar terus berusaha untuk memberikan pelayanan terbaik (excellent service oriented) kepada para Wajib Pajak sekaligus melakukan pengawasan dan penegakan hukum atas kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan. Upaya di atas dilakukan secara konsepsional dengan menggunakan teknologi informasi, sumber daya manusia yang handal, serta sarana pendukung yang mutakhir.

Dengan dukungan penuh dari pimpinan Departemen Keuangan dan Direktorat Jenderal Pajak serta berbagai pihak, Kanwil dan KPP WP Besar dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Tanggapan terhadap eksistensi dan kinerja Kanwil dan KPP WP Besar datang dari berbagai pihak antara lain:

Carlos Silvani (International Monetary Fund) dalam laporan IMF bulan Pebruari 2003 menyatakan “…..the new governance framework has been implemented in the LTO to assure the credibility of this new tax administration and in effect establishing the LTO as “an island of integrity” within the DGT……..”

Asian Development Bank (ADB) “Indonesia has a good track record of prudent fiscal management. …………. The proposed establishment of a proposed large- taxpayer office, if properly implemented done, could signal welcome moves to ensure equity in the sharing of the tax burden.”

Data empiris, yang diambil dari survey AC Nielsen (2004), menunjukkan bahwa pelayanan pajak di kantor ini memberikan tingkat kepuasan yang sangat tinggi, yaitu sebesar 81, lebih besar dari rata rata tingkat kepuasan nasional sebesar 75.

Lebih lanjut Survey AC Nielsen Tahun 2004 menyebutkan bahwa kepribadian pegawai pajak, kemudahan dan efisiensi dalam pelayanan, jumlah pelayanan yang disediakan dan ketersedian informasi di Kantor Pajak Wajib Pajak Besar-memiliki nilai sangat baik (LTRO Annual Report, 2004).

KPP KHUSUS

Keberhasilan KPP LTO dalam mengamankan penerimaan pajak dan mendapatkan kepercayaan masyarakat menjadi titk awal dimulainya modernisasi pajak secara luas di tubuh DJP.

Akhir tahun 2003 modernisasi menyentuh KPP di lingkungan Kanwil Khusus. Dengan Kepmenkeu No 519/KMK.01/2003 jo. 587/KMK.01/2003 dibentuk 10 KPP KHUSUS yang berdomisili di Jakarta meliputi KPP BUMN, Perusahaan PMA, WP Badan dan Orang Asing, dan Perusahaan Masuk Bursa dan hanya mengadiminstrasikan jenis Pajak PPh dan PPN.

Konsep pembentukan : Kanwil dan KPP di Kanwil DJP Jakarta Khusus mengkonsentrasikan Wajib Pajak dengan cara pelayanan dan pengawasan modern dalam suatu wadah yang terkendali (controlled environment).

Perubahan Organisasi :

1. Kanwil VII DJP Jaya Khusus menjadi Kanwil DJP Jakarta Khusus

2. KPP Perusahaan Negara dan Daerah (PND) menjadi KPP Badan Usaha Milik Negara (BUMN)

3. Secara bertahap dalam tahun 2004 seluruh KPP di lingkungan Kanwil DJP Jakarta Khusus (KPP PMA 1 s/d 6; KPP Badora 1 & 2; KPP PMB) memberlakukan Sistem Administrasi Perpajakan Modern).

Pada tahun 2006 KPP BUMN pindah ke lingkungan Kanwil WP Besar sesuai dengan konsep ‘Large Tax Payer’ dan lebih meningkatkan pengawasan dan pelayanan kepada Wajib Pajak.

KPP MTO, DAN PRATAMA

Pada tahun 2004 berdasarkan Kepmenkeu No 254/KMK.01/2004 dibentuk KPP MTO (Medium Taxpayers Office) yang kemudian disebut KPP MADYA yang berjumlah 1 di setiap Kanwil dan 10 di Kanwil Khusus dengan total 32 KPP Madya di seluruh Indonesia. Jumlah masing-masing WP KPP Madya sebanyak 200-500 perusahaan terbesar di tingkat wilayah Kanwil tersebut termasuk WP lokasi yang domisilinya terdaftar pada Kanwil modern lain dan Indonesia. KPP Madya juga hanya mengadministrasikan jenis Pajak PPh dan PPN.

Kasus ekspor fiktif ‘Tanjung Priok’ pada awal tahun 2006 dengan potensi kerugian Negara ratusan milyar rupiah memicu dorongan kuat semua pihak agar modernisasi KPP diseluruh Indonesia dipercepat. Presiden SBY kembali mengumumkan reshuffle kabinet terbatas pada 7 Mei 2007. Dalam reshuffle Kabinet tersebut ibu Sri Mulyani ditunjuk sebagai Menkeu baru, diikuti penunjukan Dirjen Pajak baru bapak Darmin Nasution. Dalam Rapim di Yogyakarta, Menkeu dan Dirjen Pajak menyepakati dipercepatnya modernisasi KPP di seluruh Indonesia paling lambat tahun 2008.

Pada tahun 2006 hingga 2008 dibentuk KPP Small Taxpayers Office (STO) yang kemudian disebut KPP PRATAMA dengan total 357 KPP Pratama di seluruh Kanwil. KPP Pratama bertugas melayani WP Badan menengah ke bawah dan WP Orang Pribadi meliputi jenis pajak PPh, PPN, PBB, dan BPHTB.

KPP HWI (HIGH WEALTH INDIVIDUAL)

Mengingat struktur penerimaan pajak saat ini masih bertumpu pada WP Badan dengan jenis pajak PPh dan PPN maka kontribusi penerimaan PPh WP Orang Pribadi (WP OP) perlu ditingkatkan sebagaimana lazimnya di negara maju seperti di Amerika Serikat = 86%, Jepang = 60%, Filipina = 37%, Thailand = 36%, Malaysia = 28% sedangkan Indonesia sendiri 28% itupun hasil kontribusi dari PPh Pasal 21 Karyawan, PPh Pasal 25 Angsuran, dan PPh Pasal 29 Kurang Bayar Akhir Tahun Perseorangan (Makalah Modernisasi Administrasi Perpajakan KPP Pratama, Kantor Pusat DJP). Oleh karena itu diperlukan upaya agar kontribusi orang pribadi kaya terhadap penerimaan pajak optimal.

Modernisasi DJP tahap pertama ditutup dengan dibentuknya kantor khusus pelayanan pajak untuk orang-orang kaya atau pengusaha di Indonesia pada awal 2009, supaya penerimaan pajak perorangan bisa maksimal. kantor pelayanan pajak besar buat orang-orang terkaya di negeri ini yang disebut KPP “High Wealth Individual” (WP Besar OP).

LANGKAH – LANGKAH MODERNISASI

Reformasi Ketentuan Peraturan Perpajakan

Salah satu Reformasi perpajakan jilid pertama yaitu reformasi bidang peraturan perpajakan. Hasilnya berupa diundangkannya UU No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) dan UU No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan melalui proses panjang dan melibatkan stake holder termasuk pengusaha yang mencerminkan keadilan dan kesetaraan kedudukan antara fiskus dan Wajib Pajak. Penurunan tarif, penekanan cost of compliance, law enforcement yang lebih tegas kepada Wajib Pajak tidak patuh, kesataraan fiskus dan Wajib Pajak merupakan poin-poin dalam tax reform UU PPh.

Penghapusan sanksi administrasi bunga bagi Wajib Pajak yang mengungkapkan ketidakbenaran pelaporan PPh tahun pajak 2007 ke bawah, paling lambat dilakukan akhir tahun 2008, merupakan fasilitas yang diberikan pemerintah dalam UU KUP baru. Program ini disebut sunset policy yang diatur dalam pasal 37 A UU No. 28 Tahun 2007 tentang KUP. Sunset policy juga diberikan kepada WP OP yang secara sukarela mendaftarkan diri ber-NPWP bila melaporkan kekurangan pajak untuk tahun pajak sebelum ber-NPWP. Wajib Pajak yang memanfaatkan fasilitas ini juga tidak akan diperiksa sepanjang tidak ada data /keterangan yang menunjukkan ketidakbenaran pelaporan Wajib Pajak.

Dengan adanya Sunset Policy masyarakat berbondong-bondong ke kantor pajak untuk mengurus NPWP. Aturan perbedaan tarif withholding tax PPh Pasal 21/23 antara subyek pajak ber-NPWP dan tidak ber-NPWP yang diatur dalam UU PPh baru dan mulai berlaku pada tahun pajak 2009 ikut andil mendorong masyarakat berbondong-bondong ber-NPWP.

Jika sebelum tahun 2006 pemilik NPWP hanya 4 juta orang, pada 2007 menjadi 7.135.867, dan 2008 menjadi 10.680.943. Data terakhir, per 3 Februari 2009, sudah mencapai 11,67 juta WP.

Tax reform tidak hanya menyentuh undang-undang pajak, tetapi juga aturan pajak lainnya. Misalnya terminasi P3B dengan Mauritius pada tahun 2005. Terminasi ini menggambarkan keberpihakan terhadap kepentingan nasional secara luas.

Pekerjaan rumah DJP dalam reformasi ketetentuan peraturan perpajakan adalah percepatan proses amendemen terhadap UU Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM) dan menuntaskan reformasi bidang pengawasan dengan membentuk Komite Pengawas Perpajakan sesuai dengan amanat Pasal 36C UU No.36 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP).

Amendemen UU PPN dan PPnBM saat ini telah masuk dalam proses pembahasan di DPR (08/05/2009). Dengan waktu yang semakin sempit dan fokus anggota DPR yang terpecah karena pemilihan umum, maka komitmen penyelesaian RUU ini sebelum penggantian anggota DPR merupakan tantangan yang cukup berat.

Reformasi Pelayanan Kepada Wajib Pajak

Dengan model KPP Modern seperti diuraikan di atas diharapkan DJP dapat memberikan pelayanan prima kepada masyarakat dalam masalah perpajakan. Untuk mensukseskan pelayanan prima tersebut DJP telah menyiapkan pelayanan ekstra pada setiap KPP Modern.

Tersedianya Account Representatives (AR) sebagai ujung tombak pelayanan dan perantaran antara DJP dengan WP yang mengemban tugas melayani setiap Wajib Pajak dalam hal antara lain pertama membimbing/menghimbau WP dan memberikan konsultasi teknis perpajakan. Kedua, memonitor penyelesaian pemeriksaan pajak, proses keberatan, serta mengevaluasi hasil banding. Ketiga, melakukan pemuktahiran data WP dan menyusun profil WP. Keempat, menginformasikan ketentuan perpajakan terbaru, Kelima, memonitor kepatuhan WP melalui pemanfaatan data & SAPT (Sistem Administrasi Perpajakan Terpadu). Keenam, menyelesaian permohonan surat keterangan yang diperlukan WP. Ketujuh,menganalisis kinerja wajib pajak. Kedelapan, merekonsiliasi data Wajib Pajak dalam rangka intensifikasi. Dengan demikian setiap WP dapat menanyakan hak dan kewajiban perpajakannya kepada setiap AR di KPP Pratama yang telah ditunjuk untuk masing-masing WP sesuai dengan wilayah kelurahan

Pembentukan contact center : complain center, call center, non filers activation center. Dimana pengaduan yang diterima oleh complain center akan dikoordinasikan dengan unit terkait dan akan ditindaklanjuti dalam waktu 3 hari kerja dan jenis-jenis pengaduan termasuk mengenai pelayanan, konsultasi, pemeriksaan, keberatan dan banding. Adapun media penyampaian pengaduan dapat melalui e-mail, pos, nomor telpon bebas biaya, atau langsung.

Sarana, prasarana, dan pendukung lainnya yang lebih modern meliputi Pertama, Help Desk dengan teknologi knowledge base pada Tempat Pelayanan Terpadu atau dikenal TPT (service counter), Kedua, pelayanan dengan menggunakan sistem komunikasi dan teknologi informasi terkini yang dikenal dengan sebutan e-system antara lain e-payment (pembayaran pajak secara on line), e-registrasion (pendaftaran wajib pajak melalui internet), e-filling (pelaporan pajak melalui internet), e-spt (pengisian SPT dengan program yang telah disediakan DJP), dan e-counseling (konsultasi secara on line). Ketiga, Built in control system: pemanfaatan sistem teknologi informasi untuk pengawasan internal termasuk pengawasan data.

Keempat, petugas pajak yang berkualitas tinggi berbasis kompetensi. Kelima, penerapan Kode Etik Pegawai yang diawasi oleh Komite Kode Etik Pegawai, Komisi Ombudsman Nasional, Tim Khusus Inspektorat Jenderal Departemen Keuangan, dan 2 Subdirektorat Kantor Pusat DJP yang menangani Pengawasan Internal. Keenam, Sistem remunerasi yang lebih baik dengan adanya TKT (Tunjangan Kegiatan Tambahan). Ketujuh, Layar sentuh Informasi Perpajakan (Touch Screen). Kedelapan, Sistem antrian dan LCD Proyektor berikut electric screen layaknya di Bank. Kesembilan, tersedianya ruang konseling/closing conference serta brosur, leaflet, dan majalah perpajakan. Kesepuluh, tersedianya Bank/Tempat Pembayaran Pajak (bekerjasama dengan PEMDA setempat/Kantor Pos).

Layanan unggulan dicanangkan oleh DJP sebagai standar kinerja pelayanan dan kepastian waktu pelayanan kepada Wajib Pajak. Layanan unggulan tersebut antara lain : PELAYANAN PENYELESAIAN PERMOHONAN PENDAFTARAN NPWP : 1 (satu) hari kerja sejak permohonan diterima lengkap;PELAYANAN PENYELESAIAN PERMOHONAN PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK (PKP) : 3 (tiga) hari kerja sejak permohonan diterima lengkap; PELAYANAN PENYELESAIAN PERMOHONAN RESTITUSI PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) : 2 (dua) bulan, 4 (empat) bulan, 12 (dua belas) bulan.

Reformasi Organisasi

Dalam struktur yang modern ini terdapat perbedaan yang cukup radikal dan signifikan yakni yang dulunya struktur organisasi KPP Pra Modern berdasarkan jenis pajak diubah menjadi berdasarkan fungsi guna debirokratisasi pelayanan seperti Seksi Pelayanan dan Seksi Pemeriksaan dibentuk secara terpisah. Pelayanan perpajakanpun sudah mulai satu atap (one stop service) karena semua jenis pelayanan perpajakan baik jenis pajak PPh, PPN, PBB, dan BPHTB dilakukan di KPP Pratama sedangkan untuk KPP WP Besar dan KPP Madya hanya jenis pajak PPh dan PPN, sehingga menyebabkan adanya peleburan KP.PBB ke KPP Pratama. Proses penyelesaian keberatan hanya ada di tingkat Kanwil, mengingat di Kanwil tidak menjalankan fungsi pemeriksaan lagi karena fungsi pemeriksaan sepenuhnya dilaksanakan oleh KPP Modern yang menyebabkan pula dileburnya Karikpa ke KPP Modern.


Organisasi Kanwil dan KPP disusun berdasarkan fungsi, yang meliputi fungsi pelayanan, penyuluhan, pengawasan, penagihan dan pemeriksaan Seorang staf DJP Account Representative (AR) akan bertanggungjawab melayani dan mengawasi seluruh hak dan kewajiban perpajakan WP tertentu sehingga WP akan mendapat kemudahan pemenuhan hak dan kewajiban perpajakannya Fungsi keberatan dan penyidikan berada di Kanwil sementara fungsi pelayanan, pengawasan, Penagihan dan pemeriksaan berada di KPP (tidak ada Kantor Pemeriksa dan Penyidikan Pajak tersendiri dalam Kanwil)

Keunggulan :

1. Adanya pemisahan fungsi yang lebih jelas antara fungsi pelayanan, pengawasan, pemeriksaan, keberatan, dan pembinaan; Fungsi pelayanan dan pengawasan berada pada Seksi Pengawasan dan Konsultasi, dan fungsi pemeriksaan berada pada Fungsional Pemeriksa Pajak, sedangkan pada organisasi KPP lain fungsi-fungsi tersebut dilaksanakan dalam suatu seksi tertentu.

2. Fungsi pelayanan dan pengawasan terhadap Wajib Pajak lebih efektif karena dilakukan melalui mediator khusus yaitu Account Representative (AR); Setiap Wajib Pajak memiliki AR khusus.

3. Proses pelaksanaan pekerjaan baik untuk pelayanan, pengawasan, maupun pemeriksaan menjadi lebih efisien dan mengurangi birokrasi sehingga cost of compliance relatif lebih rendah; Dengan adanya AR maka penanganan atas berbagai aspek perpajakan akan menjadi lebih cepat dan dapat dimonitor.

4. Manajemen pemeriksaan lebih efisien dan efektif karena berada dalam satu unit dan SDM dispesialisasikan pada sektor tertentu; Karena fungsi pemeriksaan dan fungsi lainnya berada dalam satu unit maka koordinasi fungsi tersebut lebih baik, dan karena fungsi pemeriksaan difokuskan kepada sektor-sektor usaha tertentu maka hasil pemeriksaan akan lebih efektif dengan treatment perpajakan yang seragam

Reformasi SDM

Reformasi perpajakan di segala lini yang telah disusun oleh DJP akan sia-sia jika tanpa dukungan dari pihak eksternal maupun dari pihak internal.

Reformasi bidang SDM sebenarnya juga sudah dimulai melalui Reformasi Etika, Moral, Integritas pada Tahun 2002. Namun, dalam rangka mewujudkan visi dan misi Ditjen Pajak, peningkatan mutu dan militansi pegawai mutlak diperlukan.

Dengan begitu, kombinasi dari integritas (moral, etika) yang baik dan kemampuan (mutu dan militansi) yang cemerlang merupakan nilai [value] yang harus dimiliki oleh setiap pegawai Ditjen Pajak.

Memang mewujudkan hal tersebut tidak semudah membalikkan telapak tangan. Salah satu alat yang dapat digunakan adalah instrumen Individual Key Perfomance Indicator, di mana setiap individu (pegawai) di Ditjen Pajak dapat diukur kinerjanya dengan menggunakan ukuran atau standar yang baku (terukur dan jelas). Tool lainnya adalah work load analysis (Analisis Beban Kerja) untuk mengukur efisiensi dan efektivitas kerja unit organisasi atau pemangku jabatan berdasarkan volume kerja.

Instrumen ini akan semakin mudah diimplementasikan karena penyusunan Standard Operating Procedures (SOP) setiap pekerjaan di Ditjen Pajak telah selesai dilakukan. Dengan membandingkan hasil kerja pegawai dengan SOP-nya, maka secara sederhana pegawai tersebut telah dapat dinilai kinerja individunya.

Terlebih dengan alat ini, selain mengurangi bias subjektivitas, tentunya konsep reward and punishment dengan mudah dilaksanakan.

Sebagai bukti keseriusan pemerintah dalam melangsungkan modernisasi pajak adalah dengan menyeimbangkan reward dan punishment serta menegakkan ketertiban etika, moral, dan integritas petugas pajak. DJP-pun telah menyusun sebuah Kode Etik Pegawai DJP yang diatur dalam Permenkeu No 1/PMK.3/2007 tanggal 23 Juli 2007 tentang 9 kewajiban pegawai dan 8 larangan pegawai baik kepada masyarakat WP, sesama pegawai, atau pihak lain dengan sanksi setinggi-tingginya pemberhentian dengan tidak hormat dan serendah-rendahnya pernyataan tidak puas secara tertulis.

Tercatat selama tahun 2006 terdapat 210 pegawai pajak yang telah dijatuhkan sanksi disiplin dan selama Januari 2007 sebanyak 31 orang (Majalah Berita Pajak Vo. XXXIV No 1583, 15 Maret 2007)

Nampaknya, inilah wajah baru KPP Modern ke depan di seluruh Indonesia. Visi yang dicanangkan oleh DJP yakni ” Menjadi institusi pemerintah yang menyelenggarakan sistem administrasi perpajakan modern yang efektif, efisien, dan dipercaya masyarakat dengan integritas dan profesionalisme yang tinggi’” nampak bukan sebatas impian yang jauh di awang-awang. Ekspektasi dari modernisasi pajak ini adalah meningkatkan kepatuhan (tax compliance), menurunkan keluhan, menurunkan biaya administrasi, menekan/minimalisasi penggelapan pajak, meningkatkan kepercayaan terhadap administrasi perpajakan, serta tak lupa meningkatkan integritas dan produktivitas pegawai pajak.

Tentunya tanpa adanya dukungan penuh dari masyarakat luas niscaya modernisasi pajak tidaklah membawa dampak yang positif bagi masa depan bangsa. Dengan demikian slogan ”Pajak, Bersama Anda Membangun Bangsa” atau ”Lunasi Pajaknya, Awasi Penggunaannya” harus kita dukung sepenuhnya agar hasil perjuangan patriot bangsa dalam memerdekakan bangsa Indonesia bisa dinikmati oleh anak cucu kita dan kita doakan semoga modernisasi pajak membawa kemandirian dan kehormatan bangsa.

7 thoughts on “MODERNISASI DJP : QUIET REVOLUTION

  1. Pingback: Modernisasi DJP adalah jawaban doa saya | PT. Exsan Indonesia link

  2. maaf, jumlah KPP Madya sebanyak 32 KPP dan KPP Pratama sebanyak 357 darimana sumbernya ya? setahu saya, total KPP di Indonesia 331 KPP, 299 KPP Pratama, dan sisanya Madya n Khusus

  3. Pingback: Akibat nila setitik …. « In my eyes …

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s