PPh Pasal 24 ekspatriat

Saya melihat ada dua kebiasaan ekspatriat sbg resident di Indonesia : tidak komplain di-NPWP kan (dianggap sbg WP DN) dan minta penundaan pelaporan SPT Tahunan PPh OP.

Alasan tdk komplain di-NPWP kan mungkin karena tidak mau ambil pusing. Hampir tdk ada ekspat yg mengajukan kasus dual resident as pasal 4 (2) P3B. Tidak ambil pusing … toh nanti PPh yg dipotong/dibayar di Indonesia akan dapat diperhitungkan di negara asalnya … atau terbalik …. pajak yg dibayar di negara asal akan diperhitungkan di Indoensia (kredit PPh Pasal 24). Mrk mungkin jg berfikir tarif PPh OP di Indonesia cukup kompetitif shg tdk membebani mrk.

Kebiasaan lainnya minta penundaan pelaporan SPT. Alasannya adl menunggu dokumen pajak di LN, krn ada penghasilan dari LN yg dikenakan pajak di sana shg dapat dikreditkan sbg PPh Pasal 24. Faktanya memang ada penghasilan LN dan kredit PPh Pasal 24 yang dilaporkan, namun banyak pula yg tetap melapor nihil (hanya buying time).

Saya tarik kesimpulan ….. ekspatriat tdk keberatan di -NPWP-kan karena akan dapat memperhitungkan pajak yang telah dibayar di LN (PPh Pasal 24) dgn PPh yg harus dibayar di Indonesia (PPh Pasal 25/29 OP). Pertanyaannya adl apakah memang ekspatriat dapat serta merta mengkreditkan PPh Pasal 24 atas penghasilan dr LN ?.

Bicara pajak internasional , bicara konsep negara sumber dan domisili. Secara sederhana … negara domisili negara dimana ekspat tsb dianggap sbg penduduk (resident) as UU pajak domestiknya atau Pasal 4 P3B. Secara administrasi, ekspat sbg resident akan di-NPWP-kan as pasal 2 UU PPh. Konsep negara domisili menurut OECD commentary adl negara dimana person tsb ‘liable to tax’ krn : domisili, resident, efektif manajemen, atau kriteria lainnya cfm UU domestik. Kita tdk bicara jauh ttg konsep resident.

Konsep negara sumber cfm OECD commentary : sales of goods = where sold; services = where performed; passive income = where paid. Utk ekspatriat sbg ekspert di Indonesia yg kira2 97% terdaftar sbg employee, negara sumber adl negara dimana pekerjaan dilakukan, bukan negara darimana penghasilan tsb berasal atau dibayar.

Setelah ditentukan negara sumbernya, baru kita bicara apakah negara sumber tsb berhak mengenakan pajak atas penghasilan tsb. Hak pemajakan employment dalam P3B diatur pada pasal 15, negara sumber berhak bila time test terpenuhi ATAU dibayar oleh resident negara lain/sumber tsb ATAU menjadi beban BUT di negara lain/sumber tsb. Jadi tidak otomatis, misalkan krn dibayar oleh perusahaan di neg A, tanpa memperhatikan apakah pekerjaan tsb benar2 dilakukan di neg A, neg A berhak mengenakan pajaknya dan dikreditkan dikreditkan di negara domisili.

Kasus yg sering terjadi pd ekspat asal US. Mrk tetap sbg resident US krn menurut aturan pajak domestik US, green card holder dianggap sbg US resident. Walaupun di-NPWP-kan di Indonesia, mrk tetap lapor tax return dgn prinsip world wide income. Mrk tdk konsisten dgn status mrk sbg resident di Ind. Jadi jangankan penghasilan dari US, penghasilan dr Ind pun dipajaki di sana. Indonesia hanya mendapat ampas, krn mereka terlebih dahulu melaporkan dan membayar pajaknya di US (di Ind minta penundaan SPT), dan mengkreditkan pajak yg telah dibayar tsb sbg PPh Pasal 24 di Ind. Ini contoh ekstrim.

Contoh lainnya, karyawan perush US yang dikirim ke cabangnya di Ind utk menjadi manajer. As Pasal 2 UU PPh dan PAsal 4(2) P3b US-Ind ekspat tsb adl resident Ind, lalu di-NPWP-kan. Seperti biasa gaji dibayar dari US dan langsung ditransfer ke rek bank US. Yang dibayarkan di Ind hanya living cost allowance. Pekerjaan sehari2 sbg manajer cabang dilakukan di Ind, di US hanya rapat sekali-kali dan kunjungan keluarga (liburan). Namun pd SPT 1770S ekspat ini mengklaim kredit PPh Pasal 24 atas gaji yg ditransfer dr US. Ini tidak tepat karena US bukanlah negara sumber utk pekerjaan yang dilakukan di Indonesia, walaupun gaji dibayar dr US. Dengan demikian pajak yg telah dibayar di US tsb tdk dapat dikreditkan sbg PPh Pasal 24 dlm SPT 1770s tsb.

Ini sebenarnya hanya unek2 … tp kok panjang juga ya.

11 thoughts on “PPh Pasal 24 ekspatriat

  1. pak Rusdi, salam kenal.
    Mohon bantuan pencerahan utk kasus di bawah ini :
    expats di persh kami menerima 2 macam gaji, gaji di indonesia dibayarkan oleh persh subsidiari dan gaji di negara asal dibayarkan oleh persh induk.
    bagaimana mekanisme melaporkan gaji di negara asal yang sebenarnya sudah dibayarkan dan dilaporkan juga oleh persh induk di negara asal tsb?
    trims pak,
    Ines

    • Met pagi bu Ines,

      biasanya ekspat memang demikian, yg ditransfer dr HO ke Indoensia hanya living cost allowance, selebihnya dibayar di negara asal.

      Secara self assesment, klo ekspat tsb sudah menjadi resident Indonesia maka harus melaporkan world wide income (penghsl di LN dan DN) di SPT 1770

      Sebagai pemberi kerja di Indonesia, subsidiary memotong penghasilan yg terutang atau dibayarkan kpd ekspat tsb, sebagimana diatur dlm Pasal 21 UU PPh

  2. Apakah ada perbedaan perlakuan perpajakan terhadap perusahaan jasa outsourcing penyedia tenaga kerja lokal dengan tenaga kerja asing ? Apakah ada hal-hal yang harus diperhatikan terhadap jasa outsourcing penyedia tenaga kerja asing, mengingat perlakuan anatara TKI dan TKA tersebut berbeda, contoh : dari segi besarnya gaji yang diterima ?

    • Sori baru relpy sekrg bu Annika,

      PPN nya tidak ada perbedaan, termasuk jasa outsourcing dan terutgn PPN bila ada tgg jwb perusahaan thd hasil perkerjaan.
      Bila perush yg bertgg jwb terhdp pembayaran gaji, maka perlu diperhatikan apakah TKA tsb berstatus WP LN or DN. Bil berstatus WP LN (tidak akan berada di Indonesia melebihi 183 hari/12 bulan) maka dipotong PPh Pasal 26 sebesar 20%. Bila berstatus sbg WP DN dipotong PPh Pasal 21 dan himbau berNPWP.

      Besarnya gaji yg diterima tentu akan memperbesar pjk yg dibayar, berlaku utk TKI dan TKA.

      • Bung Rusdi

        Salam kenal, saya Tedy, kebetulan saya lagi bingung nih and punya pertanyaan utk bung Rusdi ttg WP LN dan subjek pajak luar negeri.

        Saya kerja di kapal, operasi nya di luar negeri, klo dihitung2 saya berada di Indonesia tidak lebih dari 183hari/12 bulan.
        Menurut peraturan direktur jenderal pajak no. PER- 2 /PJ/2009 yg saya dapatkan dr website http://www.pajak.go.id dalam pasal 3 menetapkan bahwa penghasilan yg saya terima di luar negeri tidak dikenai Pajak Penghasilan di Indonesia.

        Ketika saya tanyakan ke petugas pajak di KPP Matraman, kebetulan sy tinggal di matraman JAKTIM, sepertinya mereka tidak mengetahui dan kurang paham tentang peraturan ini.

        yang mau sy tanyakan adalah:
        1. apakah sy wajib melaporkan SPT tiap tahunnya?
        2. benarkah jumlah PPH yg hrs bidayarkan NIHIL mengingat sy tdk memiliki pengghasilan di Indonesia.
        3. apakah saya perlu melampirkan surat pemotongan pajak dr luar negeri atau cukup membuat surat pernyataan bermaterai menyatakan bahwa PPH saya dibayarkan di luar negeri, sebab utk mendapatkan bukti pemotongan pajak di luar negeri sangat sulit sekali bagi saya karyawan kecil bahkan sy pun tidak tahu apakah mereka benar2 telah membayarkan pajak untuk saya di luar negeri.
        4. apabila ternyata employer sy tdk membayar pajak di luar negeri apakah berarti sy hrs tetap mambayar pajak di Indonesia meskipun sy bekerja di LN lebih dr 183 hari/12 bln?

        Terima kasih,mohon tanggapan nya.

        Regards

        Tedy.

      • bung tedy, coba anda baca tulisan saya di http://rusdiyanis.wordpress.com/2009/01/22/tki-non-resident-as-per-2pj2009-suatu-tinjauan/
        Aturan ini belum ada juklaknya. Saran saya tetap lapor SPT Tahunan PPh Org Pribadi ‘nihil’ dgn melampirkan bukti pemotingan/pemungutan pajak di LN.
        Copy juga PER 2/2009 dan lampirkan pd SPT anda.
        Bukti pembayarn pajak di LN sbg dokumen anda telah dikenakan pajak di LN. Bila tidak ada, anda akan dianggap belum dikenakan pajak di LN sehingga harus dihitung pajak nya menurut UU PPh kita (dilaporkan dlm SPT tahunan sbg obyek PPh).

  3. Pak Teguh, ekspat yg melakukan usaha/pekerjaan bebas dpt membentuk BUT di Indonesia cfm UU PPh. silahkan baca postingan saya ‘Orang asing dianggap BUT ?’. Klo ada P3B nya silahkan lihat di artikel 14 ttg independent personal service’.

    Utk jasa outsourcing/manajemen, terutang PPN dr bruto invoice, dan PPh Pasal 23 hanya atas fee (tdk termasuk gaji labour) bila invoice memisah antara gaji dan fee). Ciri2 jasa outsourcing adl tgg jwb pemberi jasa thd hasil kerja labour tsb dan labour masih berstatus pekerja pemberi jasa. Pemberi jasa berkewajiban memotong PPh Pasal 21 labour tsb.

    Jasa perekrutan labour tdk terutang PPN. Ciri2nya tdk ada tgg jwb pemberi jasa thd hasil kerja labour yg telah berstatus pekerja penerima jasa. kewajiban withholding tax pekerja menjd tgg jwb penerima jasa. PPh Pasal 23 dipotg penerima jasa dari jumlah bruto tagihan (tentu tdk termasuk PPN).

  4. BUT di indonesia tapi kegiatan usahanya sebatas perekrutan tenaga kerja Indonesia untuk Kapal asing, BUT tersebut hanya mendapatkan fee atas perekrutan tersebut. untuk tenaga kerja yg telah direkrut tersebut kontrak dan gajinya langsung dari Perusahaan pemilik kapal tersebut. bagaimana aspek pajaknya? apakah harus memotong PPh 21 karyawan atas tenaga kerja tadi dan perlakuan pph PPh 23 nya.

  5. Jika ekspatriat itu bukan sebagai karyawan BUT di Indonesia, tp dia sebagai WPOP yang melakukan pekerjaan bebas yaitu jasa pencarian tenaga kerja indonesia sebagai tenaga pelayaran kapal asing, dan dia mendapatkan fee dari pencarian tenaga kerja tersebut. bagaimana kewajiban pajaknya?????

  6. Utk menetapkannya sbg BUT tentu harus mengacu pd psl 2 (5) UU PPh atau pasal 5 P3B. Namun walaupun tidak terbentuk BUT di Indo, ekspat yg memenuhi syarat sbg WP DN as pasal 2 UU PPh dan di-NPWP kan tetap dapat dikenakan pajak dgn melapor SPT PPh Tahunan dan setor sendiri PPh Pasal 25/29.

  7. Pan secara etika “pebisnis yg taat pajak” yang baik seharusnya tuh gaji ekspat dibayar (n dipotong) ama perusahaannya. Tapi kalo gajinya langsung dibayar ama dia punya hed opis, knapa ente kagak tetepin aja tuh ekspat jadi BUT.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s